Perumahan Substandar di DKI Jakarta: Tantangan Masa Depan atas Krisis Perumahan Layak Huni

Perumahan Substandar di DKI Jakarta: Tantangan Masa Depan atas Krisis Perumahan Layak Huni

DEPOK POS – Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan merupakan tempat dimana ⅓ dari kehidupan kita dihabiskan dalam rumah. Perumahan memiliki fungsi yang sangat krusial dan signifikan, bukan hanya menjadi tempat berlindung bagi manusia secara aspek fisik, melainkan juga sebagai kunci dari pengembangan manusia secara aspek sosial. Berdasarkan definisi yang dikutip dari UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, “rumah layak huni” adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Dari definisi tersebut, ada beberapa kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi agar dapat layak dikatakan sebagai rumah layak huni. Kriteria tersebut meliputi: (1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per orang, (2) memiliki akses terhadap air minum yang layak, (3) memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, dan (4) ketahanan bangunan yang dapat ditandai dengan atap terluas yang tersusun berupa beton, genteng, seng, kayu, atau sirap; dinding terluas berupa tembok atau plesteran, anyaman bambu atau kawat, papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer, granit, keramik, ubin, tegel, kayu, papan, semen, atau berupa bata merah.

Mengutip dari artikel yang ditulis oleh Joergensen (1975), perumahan yang layak memiliki dampak atas kesejahteraan sosial, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, produktivitas pekerjaan, dan relasi sosial. Mengingat hal tersebut, hal-hal yang berkenaan dengan perumahan sehat perlu mendapatkan perhatian dan intervensi khusus mengingat bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi faktor interdependensi dari indeks pembangunan manusia dengan konteks kesehatan, pendapatan, dan pendidikan. Namun, melihat realita yang terjadi di lingkungan sekitar, perumahan yang tidak layak huni masih menjadi isu kesejahteraan sosial yang tak kunjung usai dan malah semakin mengakar kuat di lingkungan masyarakat kita.

Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, sebanyak 56,70% masyarakat Indonesia tinggal di perkotaan. Namun, sebesar 7,50% dari jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan merupakan penduduk yang hidup di bawah dari garis kemiskinan. Salah satu daerah yang masih berada di berada di peringkat terendah atas persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2021, provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat ketiga dalam jumlah rumah layak huni terendah di Indonesia dengan persentase hanya mencapai 40% (BPS, 2022).

Tinggi nya penduduk yang tidak memiliki rumah layak huni disebabkan oleh meningkatnya laju urbanisasi sehingga terjadi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan rumah dengan harga terjangkau. Hal ini menjadi kontributor yang cukup signifikan terhadap jumlah individu dan keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Sementara itu, kepemilikan rumah layak huni tidak lepas dari besaran pendapatan yang didapatkan oleh penduduk suatu wilayah. Rata-rata gaji upah bersih per bulan di Jakarta dalam pekerjaan sektor formal adalah Rp 4.315.894 dan populasi DKI Jakarta per tahun 2021 mencapai 10 juta orang. Di lain sisi, harga perumahan yang terus meningkat telah mendorong mayoritas penduduk Jakarta hanya mampu untuk membeli atau mengontrak rumah dengan kualitas yang lebih rendah. Fakta ini didukung dimana 22,54% dari 2,8 juta rumah tangga yang ada di Jakarta, tinggal dengan area rumah dibawah 19m2 dan rata-rata anggota keluarga dalam rumah tangga mencapai 3,8 orang yang berarti untuk menopang rumah tangga sehat dibutuhkan luas area minimal 32m2. Fenomena ini merupakan hal yang miris sekali mengingat kebutuhan akan hunian merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan bagi setiap individu.

BACA JUGA:  Dampak Gadget bagi Anak Usia Dini

Darmin Nasution (Menko Bidang Perekonomian), dalam Primadhyta dan Fauzi (2017), menyatakan bahwa generasi milenial akan semakin menghadapi kesulitan dalam membeli rumah yang disebabkan oleh faktor tingkat pertumbuhan pendapatan yang tidak sebanding dengan kenaikan harga tanah dan rumah. Ramalan tersebut semakin dipertegas dengan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Periode 2019 – 2024, Sri Mulyani Indrawati, yang menyatakan masyarakat akan semakin sulit membeli rumah yang disebabkan oleh gejolak ekonomi global, termasuk permasalahan inflasi dan risiko kenaikan bunga.

Ilustrasi tersebut menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi yang menjadi faktor pendorong penduduk tidak memiliki rumah layak huni. Faktor paling utama yang menyebabkan penduduk tidak memiliki rumah layak huni adalah (1) aksesibilitas penduduk dalam mendapatkan hunian layak, (2) keterjangkauan harga rumah yang ditawarkan tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan gaji, dan (3) laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan dan rumah layak huni. Ini merupakan faktor-faktor yang perlu dengan cepat dan tanggap ditangani, bukan hanya dengan pendekatan pribadi, melainkan juga dengan pendekatan komunitas berbasis kebijakan yang disusun dan diatur oleh Pemerintah agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan dan menjadi “penyakit” baru di masa mendatang sekaligus “pekerjaan rumah” yang sudah terlanjur hancur dan sulit ditangani. Belum lagi, rumah tidak layak huni ini akan semakin memperparah keadaan kondisi kesehatan di seluruh rentang usia.

Perumahan sehat merupakan salah satu aspek penilaian kesehatan masyarakat dan menjadi indikator untuk menilai status kesehatan individu, keluarga, dan komunitas secara luas. Sayangnya, isu akan perumahan sehat merupakan tanggung jawab dan permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah diketahui menyebabkan berbagai macam permasalahan kesehatan dimulai dari infeksi pernafasan hingga kesehatan mental. Dikutip dari American Journal of Public Health (Krieger dan Higgins, 2002), rumah merupakan determinan kesehatan untuk kejadian penyakit infeksius, penyakit kronis, kecelakaan, perkembangan anak, dan kesehatan mental. Kriteria-kriteria minimal perumahan sehat yang tidak mampu dipenuhi akan menjadi determinan penyakit.

Kriteria minimal luas ruangan per individu atas suatu rumah dan kondisi lingkungan yang perumahan yang cenderung sempit serta menyulitkan aktivitas penduduk yang dapat ditandai dengan kerumunan penduduk yang melebihi ambang batas area bermukim merupakan lingkungan yang ideal untuk terjadinya penularan infeksi saluran pernafasan. Penyakit yang mampu ditularkan dan timbul dari kejadian ini adalah penyakit Covid-19 yang saat ini sedang kita hadapi bersama dan penyakit Tuberkulosis yang sudah lama menghantui penduduk yang bermukim pada area padat individu. Penyakit-penyakit lain yang menular melalui udara, seperti cacar, campak, dan penyakit flu (seperti flu burung atau flu babi) dapat dengan mudah menyebar dengan kondisi perumahan yang padat penduduk.

BACA JUGA:  Mewabah di Jawa Timur, Apa Itu Leptospirosis? Bagaimana Mencegahnya?

Kriteria lain yang berkaitan dengan aksesibilitas terhadap air bersih dan sanitasi layak yang tidak mampu dipenuhi mampu menjadi determinan atas terjadinya penyakit-penyakit infeksi menular yang ditularkan melalui air dan makanan. Kebutuhan air bersih yang tidak memadai, keadaan sanitasi yang tidak layak dan menyebabkan kontaminasi air terhadap agen penyebab penyakit, seperti Escherichia coli yang terjadi akibat kontaminasi air dengan feses manusia, serta penggunaan air yang tidak bersih dan layak akan meningkatkan risiko kejadian hepatitis dan diare pada individu.

RTLH yang tidak memiliki atap, dinding, dan struktur bangunan serta desain yang tidak memadai berkontribusi terhadap kejadian asma, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kardiovaskuler. Dikarenakan atap atau dinding yang tidak mampu untuk melindungi individu dari elemen akan menciptakan kondisi udara lembab, suhu dingin, dan dinding berjamur. Berhubungan dengan penyakit menular, struktur rumah yang rapuh ditambah dengan ruangan yang lembab menciptakan lingkungan yang cocok untuk terjadinya infestasi hama dan jamur, dimana kedua variabel tersebut memiliki peran terhadap kejadian infeksi sistem pernafasan serta respon alergi pada anak-anak. Desain dan struktur rumah yang tidak memprioritaskan ventilasi akan menyebabkan sirkulasi udara yang buruk sehingga kelembaban ruangan meningkat dan alergen yang ada di udara seperti debu akan terus bersirkulasi dalam ruangan. Banyak studi telah membuktikan bahwa ada asosiasi antara rumah yang lembab, suhu dingin, dan berjamur dengan kejadian demam, pusing, mual, dan sakit tenggorokan.

Struktur dan desain rumah yang tidak aman merupakan bahaya untuk kejadian kecelakaan terutama pada anak-anak dan perempuan. Sebagai contoh adalah lantai licin, dinding rendah, pencahayaan buruk, dan kaca jendela yang mudah pecah merupakan bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan pada anak-anak yang seringkali bermain dalam ruangan atau ibu rumah tangga yang mayoritas waktu dihabiskan untuk beraktivitas dalam rumah. Dinding rumah yang terbuat dari kayu atau bambu seperti rumah bantaran merupakan risiko besar untuk menyebabkan kecelakaan bahkan hingga kematian pada individu yang tinggal di dalam rumah tersebut serta tetangga pada saat kejadian gempa dan kebakaran.

Kemudian, dalam sebuah penelitian yang dilakukan dalam Inggris, ditemukan bahwa adanya asosiasi antara kejadian penyakit kronis dengan anak-anak yang tumbuh dalam RTLH. Ventilasi yang buruk diasosiasikan dengan kejadian infeksi saluran pernapasan dan kualitas air yang buruk meningkatkan mortalitas yang disebabkan penyakit jantung koroner. Mayoritas anggota keluarga yang tinggal dalam RTLH merupakan keluarga yang datang dari status ekonomi rendah, dan dampak kepada anak adalah mereka cenderung memiliki status gizi yang lebih buruk dikarenakan mayoritas pendapatan dihabiskan untuk membayar iuran rumah. Kombinasi dari nutrisi buruk dan kejadian infeksi menempatkan anak-anak sebagai penghuni yang paling rentan dalam kondisi RTLH.

Determinan kesehatan terakhir adalah kesehatan mental. Berdasarkan studi yang dilakukan di Glasgow, kondisi ruangan yang lembab dan suhu dingin merupakan faktor yang dapat dikaitkan dengan rasa kecemasan dan depresi pada sebuah individu. Kondisi kerumunan dikarenakan luas rumah yang sempit adalah pencetus tekanan psikologis pada laki-laki dan perempuan dalam rentang usia 25 hingga 45 tahun. Tidak terbatas pada orang dewasa, perkembangan psikologis pada anak-anak yang tumbuh dalam RTLH dapat terganggu.

BACA JUGA:  Kekayaan Kuliner Pasar Tradisional

Dengan mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mendorong terjadi krisis perumahan layak huni dan dampak-dampak kesehatan apa saja yang mampu timbul akibat rumah yang tidak layak huni, selayaknya kita mampu menghadapi hal-hal tersebut dengan gotong royong mempersiapkan krisis yang akan terjadi. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam memperbaiki keadaan yang sudah terjadi dan menyusun strategi untuk menghadapi permasalahan mengenai perumahan layak huni agar tidak semakin mengakar kuat di masyarakat. Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan RTLH secara komprehensif, perlu adanya pelibatan pemangku kepentingan lintas sektoral, seperti sektor pemerintahan, swasta, akademisi, non-governmental organisation (NGO), dan individu.

Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan permasalahan RTLH adalah “Konsep Perumahan Sosial”. Dalam konsep perumahan ini, harga sewa rumah yang ditawarkan tidak ditujukan untuk meraup keuntungan maksimal bagi Pemerintah. Selain itu, konsep penyediaan ini disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari kebutuhan jumlah hunian hingga fasilitas yang disediakan mampu menghidupi dan layak sebagai pemenuhan standar minimal hidup manusia. Konsep penyediaan perumahan sosial ini juga perlu didominasi oleh pengawasan Pemerintah atau intervensi Pemerintah dalam teknis penyediaan dan pelaksanaannya. Konsep penyediaan perumahan sosial ini sudah diterapkan dan dibangun di banyak negara-negara maju dan terbukti lebih efektif daripada pemberian subsidi ataupun insentif atas perumahan yang dapat diberikan Pemerintah kepada penduduk prasejahtera. Model-model jenis perumahan sosial ini telah sukses dilakukan di negara Singapura yang membangun dan menyediakan apartemen sosial dengan harga terjangkau dan kualitas standar tinggi yang sesuai dengan kriteria perumahan sehat. Selain itu, dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Ginting (2011), Belanda dikenal sebagai salah satu negara yang sukses menyediakan hunian dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah walaupun dengan ketersediaan lahan di Belanda yang notabene kecil dan terbatas. Belanda mampu dengan sukses menjalankan konsep perumahan sosial yang layak huni dengan harga yang masih dapat dijangkau bagi kalangan penduduk berpenghasilan rendah dengan menjalankan konsep penyediaan rumah sosial.

Dengan realitas yang dihadapi, faktor-faktor yang mampu menyebabkan masyarakat semakin sulit untuk memiliki perumahan layak huni, dan dampak-dampak kesehatan yang mampu ditimbulkan dari perumahan tidak layak huni, seluruh kalangan masyarakat dari berbagai macam latar belakang seharusnya mampu dan mulai menyusun strategi untuk menghadapi krisis perumahan layak huni. Menegaskan kembali isu permasalahan perumahan layak huni, permasalahan ini belum menemukan titik terang dan malah akan semakin menjadi-jadi dengan kondisi perekonomian global yang masih carut-marut akibat Pandemi Covid-19 dan kenaikan suku bunga yang kian hari kian meninggi. Dengan permasalahan yang semakin nyata terjadi di depan mata, sebagai Pemerintah dan masyarakat, apakah kalian sudah cukup siap dalam menghadapi krisis ini?

Oleh: Karl Dalton Tjia dan Phenta Chrisna Nugraha
Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

Pos terkait