Pesan Gerakan Nurani Bangsa : Mendorong Pemilu yang Mengedepankan Etika dan Nurani

MJ, Jakarta – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) diprakarsai para tokoh bangsa dan agama dan diniatkan menjadi gerakan etis dan moral, terutama dalam menyuarakan nurani bangsa agar setiap pihak selalu mengingat cita-cita, tujuan luhur, dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara sebagaimana diwariskan para pemimpin.

Gerakan Nurani Bangsa menyakini perlunya upaya khusus untuk merawat bangsa dan negara Indonesia, utamanya di masa penting transisi kepemimpinan Indonesia seperti Pemilu Raya 2024.

Ditegaskan Pdt Gomar Gultom Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bahwa Pemilu yang bersih dan bermartabat itu mencerminkan nilai nilai kejujuran, keadilan, kesetaraan, kepantasan dan kepatutan itu ada dalam nilai nilai demokrasi. Dan pemilu sebagai salah satu tiang demokrasi harus mencerminkan itu.

“Jika tidak, nanti demokrasi kita hanya demokrasi prosedural bahwa ada pemilih, dipilih atau partai dan sebagainya. Tetapi menurut Gus Dur ini seolah olah Demokrasi. Ia demokrasi prosedural tapi subtansi demokrasi itu sendiri tidak tercermin dalam pemilu ini,” ungkap Gomar Gultom dalam Konferensi Pers “GERAKAN NURANI BANGSA” Mendorong Pemilu yang Mengedepankan Etika dan Nurani Sabtu (15/2/2024) di Grha Oikoumene (PGI) Jalan Salemba Raya.

Bagi Gomar Gultom inilah dikawatirkan dimana melihat perkembangan belakang ini muncul kegelisahan di kalangan Umat dan kami bagian dari yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, mencoba merekam kegelisahan Umat ini Ketika nampaknya ada arus balik dan cita cita reformasi kita proses demokrasi yang makin memperlihatkan ternyata arus balik.

“Kekhawatiran dari umat adalah sia sia perjuangan kita dalam reformasi begitu banyak korban yang sudah terjadi selama reformasi. Oleh karena itu dalam 3 hari kedepan kita memiliki waktu untuk mengajak semua pihak yang terlibat dalam proses proses demokrasi ini semua stakeholder pemilu untuk mengangkat nilai nilai demokrasi,” ujar Gormar Gultom

Gomar Gultom berharap dari Gerakan Nurani Bangsa ini menghimbau bagi penyelenggara peserta pemilu terutama masyarakat Bangsa Indonesia untuk bisa menghadiri ke TPS dengan rasa aman tanpa tekanan tanpa bujuk rayu apapun itu tapi menentukan pilihan semata berdasarkan nuraninya, ungkapnya.

Sementara itu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Ketua Gerakan Nurani Bangsa mengatakan, Gerakan Nurani Bangsa muncul atau lahir karena adanya desakan keprihatinan, kerisauan dan rasa yang tidak tenang atas situasi kondisi bangsa pada saat ini. Terutama sekali yang berkaitan dengan masalah pemilu 2024 ini.

BACA JUGA:  Khofifah Minta Bupati/Walikota Se-Jatim Tindak Lanjuti Pemeriksaan BPK

“Karena itu Gerakan Nurani Bangsa ingin mengajak tokoh tokoh bangsa, sesepuh bangsa, dan tokoh agama untuk bersama sama merawat Nurani bangsa ini. Dan juga berkomitmen untuk memikirkan masa depan bangsa. Bukan hanya memikirkan golongannya sendiri, kelompoknya sendiri, karena semua itu hanya untuk sesaat saja,ungkap Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.

Karena itu kata Sinta Nuriyah Gerakan Nurani Bangsa dalam menyikapi masalah pemilu menginginkan agar pemilu bisa terlaksana dengan jujur, adil, dan damai. Tidak ada intimidasi dan tidak ada penekanan penekanan apapun juga. Semuanya berjalan atas hati nuraninya masing masing.

“Dengan demikian harapan yang kita inginkan terselenggaranya pemilu yang damai dan bermartabat. Jadi itulah keinginan dari gerakan Nurani bangsa,” pintanya.

Sementara Romo Magnis Suseno menegaskan, dalam satu tahun terakhir memiliki perasaan yang tidak enak. Pasalnya, Presiden adalah milik semua kelompok masyarakat, sehingga perlu dipertanyakan bila ada keberpihakan.

“Karpet merah kepada anak Presiden patut diduga sebagai bentuk pelanggaran etika yang keras. Bahkan, ketika para sivitas akademika bersuara pun, pemerintah bak anjing menggonggong khafilah berlalu,” ucap Romo Magnis.

Untuk itulah Romo Magnis mengingatkan, bahwa etika lah yang membedakan manusia dengan binatang, juga dengan etika membedakan adil dan tidak adil. Apakah layak terkait etika, ada Capres yang malah mengatakan, ‘Endasmu’?

“Apa kita mau menyerahkan negara kepada pihak yang akan membuang etika ke tempat sampah? Ini amat memprihatinkan,” tegas Romo Magnis.

Dalam isi Pernyataan sikapnya Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan ada 9 poin yakni,

1. Berangkat dari pandangan bahwa Pemilu 2024 adalah satu tahapan saja dalam perjalanan panjang bangsa, sebagai mekanisme demokratis untuk pergantian kepemimpinan nasional, GNB mengajak seluruh elemen bangsa untuk meletakkan Pemilu 2024 dalam kerangka jangka panjang. Dibutuhkan legalitas dan legitimasi yang kuat agar pemimpin nasional terpilih dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik.

BACA JUGA:  Kabar Gembira Ibu Hamil, 30 Puskesmas di Sidoarjo Sudah Mempunyai Alat USG

2. Proses penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi kepedulian semua elemen bangsa yang ditemui GNB. Agar Pemilu 2024 mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat, penyelenggaraan Pemilu harus dipastikan bersih, jujur, adil dan bermartabat. Namun sayangnya, berbagai persoalan mendasar telah mewarnai dan menjadi sorotan publik, mulai dari persoalan etika moral hingga teknis penyelenggaraan Pemilu 2024.

3. Persoalan etika moral menjadi sorotan utama publik karena berkaitan dengan fundamental hidup berbangsa dan bernegara, utamanya dalam kasus pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan KPU. Diskursus publik ini telah mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

4. Persoalan etika moral yang juga menjadi kegelisahan masyarakat adalah tindakan dan pernyataan Presiden terkait Pemilu 2024. Pernyataan Presiden tentang keterlibatannya dalam Pemilu 2024 dan berkampanye bahkan telah memicu gelombang kritik dari para guru besar dan sivitas akademika dari puluhan perguruan tinggi. Patut dicatat, dalam perjalanan sejarah bangsa, sivitas akademika selalu menjadi tulang punggung perubahan sosial politik Indonesia.

5. Indikasi pelanggaran kampanye Pemilu 2024 dalam berbagai bentuk bermunculan di media massa dan media sosial. Sebagian besar kasus tersebut hanya menjadi informasi simpang-siur tanpa penyelesaian kasus yang jelas. Beberapa kasus diselesaikan dengan kesimpulan yang kurang bisa diterima publik, karena regulasi yang tidak memadai. Misalnya pada kasus seseorang yang ‘ditokohkan’ sebagai penyiar agama pendukung pasangan calon yang membagikan uang dalam acara pengajian. Juga beberapa kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN dan pelanggaran etika para pejabat penyelenggara negara mengenai pembagian bansos.

6. Dengan melihat berbagai kondisi yang ada, komitmen dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu menjadi kunci penting penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bermartabat. Pelanggaran etika yang telah diputuskan oleh DKPP terhadap KPU haruslah menjadi polemik terakhir. Sebagai lembaga independen, KPU wajib menjalankan amanah konstitusi dengan memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung transparan, bersih, jujur, dan adil. Di sisi lain, Bawaslu sebagai pengemban mandat pengawasan Pemilu juga wajib menjalankan tugas pengawasan secara sungguh-sungguh, kuat dan independen. Harapan masyarakat kepada Bawaslu perlu diterima sebagai amanah serius yang tidak boleh dianggap enteng.

BACA JUGA:  Polri Mutasi Ratusan Personel, Ada Kapolda Berganti Pimpinan

7. Sebagai Kepala Negara Republik Indonesia yang sedang mengemban tanggungjawab untuk memimpin jalannya penyelenggaraan negara di tengah proses tahapan pemilu ini, komitmen dan keberpihakan Presiden untuk mengawal keadaban proses seluruh tahapan Pemilu 2024 menjadi kunci penting terakhir. Presiden diharapkan menunjukkan integritasnya, baik melalui sikap pribadi maupun dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa Pemilu 2024. Presiden juga bertanggungjawab untuk memerintahkan TNI dan POLRI sebagai alat negara yang dipersenjatai, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keamanan negara dalam koridor keadilan dan perlindungan rakyat. Presiden jugalah yang bertanggungjawab untuk memerintahkan segenap aparatur sipil negara menjaga dan menunjukkan netralitasnya dalam Pemilu 2024, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan di tengah kehidupan masyarakat.

8. Dalam Pemilu 2024, kita melihat partisipasi kualitatif masyarakat yang jauh lebih besar. Ini selaras dengan pemahaman warga bangsa atas esensi demokrasi yang semakin tinggi. Demokratisasi digital juga memberikan pengaruh pada akses warga terhadap informasi dan sebagai sumber informasi. Keterlibatan masyarakat ini menjadi elemen sangat penting untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

9. GNB berharap kepada seluruh peserta, penyelenggara, pengawas, dan pemantau pemilu, institusi negara terkait penyelenggaraan Pilpres dan Pileg, serta masyarakat luas, untuk tidak melakukan hal-hal yang menyalahi peraturan dan ketentuan, serta mengedepankan etika dan nurani dalam menjalani proses demokratisasi ini. Hasil pemilu tak hanya ditentukan berdasarkan legalitas semata, tapi juga menuntut adanya legitimasi kuat yang bersumber dari kepercayaan publik.

Hadir dalam acara Konferensi Pers Para tokoh yang tergabung dalam GNB antara lain, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Ahmad Mustofa Bisri, Kardinal Ignatius Suharyo, Pdt Gomar Gultom, Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera, AA Yewangoe, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Karlina Supelli, Makarim Wibisono, Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid, Slamet Rahardjo, Komaruddin Hidayat, Amin Abdullah, Erry Riyana Hardjapamekas, Frans Magnis Suseno, Ery Seda, Pdt. Jacky Manuputty, Laode M. Syarief, Setyo Wibowo, Lukman Hakim Saifuddin, Alissa Wahid.

Pos terkait