Politik Amplop : Menggerogoti Integritas Demokrasi

MJ, Jakarta – Politik amplop, yang merujuk pada praktik politik uang, telah menjadi ancaman serius terhadap demokrasi di Indonesia. Setiap pemilihan umum, calon anggota legislatif menggoda pemilih dengan janji manis, namun sayangnya, beberapa memilih jalur koruptif dengan menyebar amplop berisi uang atau bingkisan sembako. Praktik ini tidak hanya merugikan integritas politik tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Politik Uang sebagai Suap:

Politik uang, atau money politic, merupakan upaya memengaruhi pilihan pemilih melalui imbalan materi atau bentuk lainnya. Terlepas dari aturan yang mengatur tindak pidana politik uang, seperti Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tampaknya kurangnya efek jera. Masyarakat yang terlalu pasif dalam mengawasi praktik ini membuat para pelaku politik uang jarang dihukum.

BACA JUGA:  Perlancar Iklim Usaha dan Ekspor, Ditjen PKH Terapkan Aplikasi Rekomendasi/Perizinan Sistem On Line Paperless

Dampak Merusak Integritas Politik:

Praktik politik uang mengubah politik menjadi arena transaksi, di mana kepentingan pribadi atau kelompok diutamakan. Dalam konteks ini, kepentingan publik sering terabaikan, dan kebijakan yang dihasilkan lebih melayani pihak berkeuangan kuat. Suara rakyat terpinggirkan ketika calon atau partai yang kaya mendominasi pemilihan, meninggalkan calon berkualitas namun kurang dukungan finansial.

BACA JUGA:  Roni Adi SE, M.M Ketua MPD Pemuda ICMI Jakarta Pusat, Penerus Cita-cita H. Mahbub Djunaidi

Korupsi dan Kesenjangan Sosial:

Politik uang tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik tetapi juga merangsang korupsi dan praktik politik tidak etis. Dampaknya lebih jauh terasa dalam kesenjangan sosial, di mana politisi kaya lebih diuntungkan, meninggalkan masyarakat kurang mampu tanpa akses yang setara ke perwakilan politik berkualitas.

BACA JUGA:  Seruit Makanan Khas Lampung

Edukasi dan Pengawasan Masyarakat:

Untuk melawan politik amplop, masyarakat perlu diberi edukasi agar tidak terjebak dalam praktik koruptif. Panwas tingkat kecamatan dan desa harus menggaransi kemudahan serta keamanan bagi masyarakat untuk melaporkan segala kecurangan dan pelanggaran pemilu. Tagline Badan Pengawas Pemilu “Bersama rakyat awasi pemilu, bersama badan pengawas pemilu tegakkan keadilan pemilu” menjadi panggilan untuk bersatu melawan politik uang dan menjaga integritas demokrasi.

Pos terkait