MJ. Jakarta – Polri memaparkan strategi pengamanan dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 pada acara Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bako Humas) yang digelar hari ini, Selasa (10/9/2024). Dalam acara tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan pentingnya kolaborasi di era saat ini, khususnya dalam menghadapi tantangan demokrasi dan keamanan nasional.
“Bako Humas merupakan bagian dari komunikasi strategis yang sangat penting. Kita pernah menghadapi situasi tak terduga seperti pandemi Covid-19, yang hanya dapat diatasi melalui kolaborasi,” ujar Trunoyudo. Ia menambahkan bahwa Pilkada serentak merupakan tonggak penting dalam demokrasi Indonesia, di mana masyarakat memilih pemimpin daerahnya secara langsung.
Dalam acara tersebut, Trunoyudo membacakan amanat Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, yang mengusung tema ‘Strategi Polri Dalam Rangka Pengamanan Pilkada 2024 Guna Terciptanya Situasi Aman dan Kondusif’. Ia menegaskan bahwa Pilkada tidak hanya merupakan ajang politik, namun juga menguji stabilitas keamanan suatu daerah. Oleh karena itu, Polri berperan sentral dalam memastikan kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Pilkada.
“Tahun 2024 adalah momen krusial bagi Polri, dengan tantangan keamanan yang semakin kompleks akibat dinamika sosial dan politik yang berkembang cepat,” kata Trunoyudo.
Untuk menghadapi potensi ancaman, Polri telah menyiapkan strategi yang terukur. Salah satunya adalah memperkuat pengamanan sejak tahap pra-Pilkada, mengingat konflik antar pendukung, penyebaran hoaks, dan gangguan keamanan sering muncul pada tahap ini. Selain itu, patroli dan pengawasan juga ditingkatkan baik di dunia nyata maupun dunia maya, dengan berkoordinasi secara intensif dengan instansi terkait.
“Polri juga berperan aktif dalam menjalin hubungan dengan tokoh agama, masyarakat, dan pemuda, guna membangun dukungan publik yang luas terhadap upaya menjaga keamanan selama Pilkada,” jelasnya.
Trunoyudo juga menegaskan bahwa Polri terus meningkatkan kualitas personel melalui pelatihan intensif dan simulasi situasi darurat. Penggunaan teknologi informasi juga ditingkatkan, termasuk sistem pemantauan digital dan analisis data yang memungkinkan Polri merespons cepat dan efektif terhadap perkembangan situasi di lapangan.
“Tugas pengamanan Pilkada bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa,” ujarnya. Polri telah melakukan pemetaan melalui Indeks Potensi Kerawanan Pilkada dan menerapkan operasi “Mantap Praja” serta Satgas “Nusantara Cooling System” untuk menjaga keamanan selama tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.
Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Polri berkomitmen menghadirkan proses demokrasi yang aman, adil, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Trunoyudo berharap Bako Humas dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara Polri dan semua pihak terkait dalam menjaga keamanan selama penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
