Presiden Joko Widodo Resmi Tandatangani Perpres “Publisher Rights”

MJ, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden yang menetapkan Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang lebih dikenal sebagai Perpres “Publisher Rights,” pada Senin, 19 Februari 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyatakan komitmen untuk segera menindaklanjuti pengesahan Perpres tersebut guna mendukung jurnalisme berkualitas dan menjaga keberlanjutan industri media konvensional. Setiadi mengungkapkan hal ini usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara Puncak Hari Pers Nasional di Econvention Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Februari 2024.

BACA JUGA:  Sidoarjo Berselawat Bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf

Dalam penjelasannya, Menteri Budi Arie menekankan bahwa Perpres “Publisher Rights” difokuskan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, presiden telah menginstruksikan perlunya perlindungan dan pengembangan jurnalisme yang berkualitas.

Sebelumnya, pada Peringatan Puncak Hari Pers Nasional 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen pemerintah untuk membentuk kerangka umum kerja sama antara pers dan platform digital. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas jurnalisme.

BACA JUGA:  Kasus Korupsi BAKTI Kominfo, Kejagung Geledah 2 Perusahaan Swasta

Presiden Jokowi mengungkapkan, “Setelah sekian lama dan melalui perdebatan panjang, saya akhirnya menandatangani Perpres tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang dikenal sebagai Perpres Publisher Rights.”

Proses pembahasan Perpres tersebut melibatkan diskusi intensif dan beragam pandangan dari ekosistem pers di Indonesia. Presiden menyadari kompleksitasnya dan mengakui kesulitan dalam mencapai kesepakatan, khususnya antara media konvensional dan platform digital.

BACA JUGA:  Jatanras Sat Reskrim Polres Simalungun Diduga Tutup Mata Terkait Judi di Simalungun Raya

Presiden Joko Widodo menuturkan, “Saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit sekali menemukan titik temu. Sebelum menandatangani, saya betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers, dengan perbedaan aspirasi antara media konvensional dan platform digital.”

Pemerintah, setelah menimbang aspirasi dan masukan dari berbagai pihak serta mengkaji implikasinya, akhirnya meneken Perpres tersebut. Presiden menegaskan komitmen untuk mengembangkan jurnalisme berkualitas dan mencapai titik temu yang memadai antara media tradisional dan platform digital.

Pos terkait