Ramai Tagar #StopBayarPajak, Bukan yang Pertama Kali

Rekor terbaik The Reds sebelumnya terjadi pada Oktober 1895 saat menang 7-1 atas Man United di kasta kedua.

DEPOKPOS – Gerakan seruan untuk berhenti membayar pajak sudah ada sejak pertengahan Juli 2022. Saat itu, tagar #StopBayarPajak menjadi trending di Twitter untuk beberapa lama.

Tak jelas apa pemicunya, tapi yang pasti cukup membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kesal. Menurutnya orang yang menyuarakan hashtag stop bayar pajak berarti tidak ingin melihat Indonesia maju.

Bacaan Lainnya

“Kalau ada hashtag gak bayar pajak, ya berarti anda gak kepengen tinggal di Indonesia, gak ingin lihat Indonesia bagus,” ungkap Sri Mulyani dalam Perayaan Hari Pajak, Selasa (19/7/2022), di lansir CNBC Indonesia.

Tahun berganti, permasalahan tetap tak berganti.

Tagar #StopBayarPajak kembali menggema bahkan lebih lantang dari yang sebelumnya.

Penyebabnya apalagi kalau bukan viral harta kekayaan fantastis eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang kini mulai terkuak ternyata berefek besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelolaan pajak negara.

Masyarakat pun dibuat semakin dibuat kesal dengan tren pamer kekayaan petinggi pajak dan keluarganya. Imbasnya adalah ramai ajakan dari warganet untuk setop bayar pajak.

Hashtag #StopBayarPajak ikut bergaung di berbagai platform media sosial. Warganet menilai pajak yang dibayarkan ke negara ternyata hanya untuk memperkaya para pejabat pajak korup macam Rafael Alun dan kroni-kroninya.

BACA JUGA:  Disita Kejagung, Ini Daftar Aset Pejabat Kominfo Terkait Korupsi BTS 4G, Ada Ducati!

Mantan pimpinan KPK Saut Situmorang turut mengomentari maraknya seruan #StopBayarPajak di media sosial. Menurutnya, bentuk kekecewaan masyarakat terhadap gaya hidup mewah para pejabat pajak harus direspon KPK dengan melakukan penyelidikan asal harta pejabat pajak.

Menurut Saut, kalau ada pejabat pajak yang terindikasi memperkaya diri sendiri, maka KPK harus melakukan penindakan dengan undang-undang yang sudah ada.

Respon Sri Mulyani

Merespon tagar tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pajak merupakan penerimaan negara tertinggi dalam keuangan negara. Saking pentingnya, ia bilang Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa naik tiga kali lipat jika rakyat tak taat pajak.

“Penerimaan negara (termasuk pajak yang tumbuh tinggi diatas 48% (hingga Januari 2023) -digunakan untuk membayar subsidi energi yang naik sangat tajam -3 kali lipat -mencapai Rp 505 Triliun dan Bantuan sosial mencapai Rp 417 Triliun, dan terus membangun infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Penjelasan Sri Mulyani itu dianggap ancaman, agar rakyat taat bayar pajak.

Hal tersebut mendapat tanggapan dari Pegiat Media Sosial, Nicho Silalahi. Pasalnya, Nicho bilang, pernyataan tersebut terkesan mengancam rakyat. Menurutnya, jika alumni Universitas Indonesia itu cerdas, tanpa bayar pajak pun pemerintah bisa memberi BBM murah.

BACA JUGA:  Setelah Mahfud MD dan Ahok, Sri Mulyani Mundur Juga?

“Kelakuannya malah ngancam rakyat, padahal kalau cerdas maka tanpa pajakpun kita bisa kok memberikan BBM murah pada rakyat asal pemerintah berani melakukan Nasionalisasi Sektor pertambangan, Kelautan dan Perkebunan yang memiliki HGU.,” ketus Nicho.

Sebelumnya, viralnya kasus penganiayaan yang melibatkan anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), membuat integritas instansi itu dipertanyakan. Pasalnya, kasus itu merembes hingga terkuaknya kekayaan pegawai DJP yang dinilai tak wajar.

Kain Lap Kotor untuk Membersihkan

Masyarakat banyak berharap pada Sri Mulyani untuk bisa melakukan pembenahan. Tapi pertanyaannya, mampukah ia melakukan pembenahan tersebut?

Tokoh nasional, DR Rizal Ramli pesimistis Sri Mulyani bisa melakukan bersih-bersih di kementerian yang memiliki remunerasi paling tinggi tersebut.

“Membenahi pajak (Dirjen Pajak, red.) saat ini sederhana saja, bisa saja memindahkan mereka ke tempat yang kering. Hanya memang Sri Mulyani tidak punya nyali untuk melakukan ini, untuk membereskan semua hal itu, karena dia juga adalah ‘kain lap’ yang tidak bersih,” ujar mantan ekonom senior tersebut dalam acara podcast BERISIK (Berita dan Telisik) dengan judul “Menkeu Bagai Lap Kotor, Pakai Uang Negara untuk Selamatkan Century?” yang tayang di Jakarta, Selasa (7/3) lalu.

BACA JUGA:  Koordinator MADYA Menuding Anies Baswedan Hanya OMDO

“Kain lap kotor” yang dimaksudkan mantan Menko Kemaritiman itu misalnya terbukti dari cara penanangan Sri Mulyani terhadap Bank Century sebelumnya.

Rizal Ramli mengatakan, untuk menyelamatkan Bank Century hanya cukup membayar dana pihak ketiga atau nasabah yang kurang dari Rp 2 triliun, bukan lantas memberikan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun.

“Bank Century sebetulnya hanya butuh duit Rp 2 triliun dan diselamatkan 1 hari bukan 8 bulan,” ujarnya.

Selain itu, tokoh yang biasa disapa Gus Ramli di kalangan NU itu mengatakan, untuk membenahi Dirjen Pajak sederhana saja.

“Sederhana saja. Saya akan memecat 100 pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Kalau mereka tidak mau dipecat maka saya bawa ke pengadilan. Karena itu, mereka saya minta mundur baik-baik atau saya bawa ke pengadilan. Mereka sudah kaya-kaya kok,” katanya.

“Karena itu, saya yakin tax ratio pajak akan naik dari 9,1 persen menjadi 13-15 persen per tahun sehingga tidak perlu ngutang lagi,” tambahnya lagi. []

Pos terkait