Restorative Justice di Indonesia Harus Tetap Dipertahankan

MJ, Jakarta – Prinsip Restorative Justice adalah sebagai wewenang aparat Penegakan hukum (Aph) Di kepolisian, Kejaksaan bahkan di Pengadilan sebagai alternatif dari penyelesaian suatu tindak pidana, yang dalam mekanismenya fokus pidana ini diubah menjadi proses dialog dan mediasi.

“Dengan fokus pidana yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi ini, tujuan dari Restorative Justice sendiri adalah agar mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, baik antara korban maupun pelaku. Berdasakan tujuan ini akhirnya timbul penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan kembalinya pola hubungan baik dalam masyarakat itu sendiri,” ujar Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc. Dosen Hukum Perbankan, MH UKI keapada majalahjakarta.id Jumat (8/12/2023).

BACA JUGA:  Korupsi Proyek Rel Kereta, KPK Tetapkan 10 Tersangka

Kata Pengurus Kadin Periode 2022-2027 melihat, bahwa penerapan Restorative Justice dalam penegakan hukum di Indonesia adalah hukum yang progresif dan sangat diyakini dapat memberikan manfaat baik, bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan mekanisme fokus pidana yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi tentunya hal ini akan membantu para penegak hukum untuk lebih memahami tentang masalah korban, urainya.

BACA JUGA:  KADI Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Ubin Keramik dari China

Menurut Analisa Diana, dengan banyaknya kasus Restorative Justice yang dapat diselesaikan, artinya kata Dia, penerapan Restorative Justice ini sudah memberikan dampak serta peranan yang baik bagi hukum di Indonesia, namun tetap dalam penerapannya syarat-syarat Restorative Justice harus diperhatikan. Diana mengingatkan, bahwa perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan Restorative Justice adalah perkara tindak pidana biasa sesuai dengan yang sudah diatur dalam Pasal 364, 373,379, 384, 407, dan 483 KUHP, tegas Notaris/PPAT ini.

Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc berharap kedepannya, mengenai Restorative Justice di Indonesia, harus tetap dipertahankan dalam penerapannya agar tetap dapat memberikan keadilan bagi semua pihak baik pelaku, korban, dan masyarakat. Dan saat ini mengenai Restorative Justice di Indonesia, dapat dijalankan dengan keinginan bersama, tetapi harus tetap sesuai dengan tujuannya yaitu penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan kembalinya pola hubungan baik di masyarakat.karena penjaringan atau lembaga pemassrakatan bukan lah Satu Satunya meminimalkan Kejahatan di masyarakatan, pungkasnya.

BACA JUGA:  Ikuti Konser Blackpink, Remaja Terpapar Budaya Asing

Pos terkait