Revisi UU Desa Disetujui, Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang

Revisi UU Desa Disetujui, Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang

MJ, Jakarta – Baleg DPR dan Kemendagri telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) tentang desa yang mengatur sejumlah poin penting, termasuk masa jabatan kepala desa yang diperpanjang menjadi 8 tahun maksimal 2 periode.

Rapat pembahasan persetujuan tingkat I UU Desa digelar pada Senin (5/2) malam dengan dipimpin oleh Ketua Panja RUU Desa, Achmad Baidowi atau Awiek, serta dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian sebagai perwakilan pemerintah.

BACA JUGA:  Kasus Korupsi Dana Hibah: Kejari Jombang Terbitkan Data DPO Rabat Beton

Salah satu poin penting dari revisi UU tersebut adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Awiek menyatakan, “Saya selaku ketua panja tadi memimpin rapat di Baleg dan diputus, diterima semuanya.”

Sebelumnya, terdapat delapan poin DIM dari pemerintah yang berbeda dengan RUU usul inisiatif DPR. Salah satu perbedaan yang dijelaskan oleh Tito adalah soal masa jabatan kepala desa dan alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

BACA JUGA:  Pemkab Kudus Gelar Sertijab Bergas Catursasi Penanggungan ke Muhammad Hasan Chabibie di Pendopo Kabupaten Kudus

Terkait dengan masa jabatan, pemerintah mengusulkan 6 x 3 tahun, sementara DPR mengusulkan 9 x 2 tahun. Namun, dalam pembahasan DIM, disepakati masa jabatan kepala desa menjadi 8 × 2.

Pemerintah juga mengusulkan agar alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah desa, mengakomodasi aspirasi para kepala desa yang mengalami keterlambatan penghasilan di tingkat pemerintah daerah.

BACA JUGA:  Akibat Lakalantas Di Simalungun Enam orang Korban Jiwa, Ini Pesan Kapolres

Tito juga menyoroti usulan DPR terkait kenaikan 20% dana desa dan masalah dana rehabilitasi konservasi hutan.

Revisi UU Desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan desa serta memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan di wilayah pedesaan.

Pos terkait