Ketua PD PIRA Papua Pegunungan yang juga Ketua PIC Garuda Bagimu Negeri, Rida Ratna Kogoya, S.IP., dalam wawancara menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas terselenggaranya perayaan bersejarah tersebut.

‎Menurut Rida, perjalanan Injil hingga masuk ke Tiom merupakan bagian penting dari sejarah iman masyarakat setempat. Ia menilai, usia 70 tahun bukanlah waktu yang singkat, melainkan bukti perjalanan panjang perjuangan para orang tua dan pendahulu dalam membawa serta menumbuhkan Injil di Tanah Papua.

‎“Sebagai umat Baptis, kami bersyukur karena bisa melaksanakan kegiatan akbar seperti ini di Tiom. Ini merupakan sukacita yang luar biasa karena momen ini sangat bersejarah dan tidak akan terulang dengan cara yang sama,” ungkap Rida.

‎Ia juga menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas cuaca yang mendukung serta kehadiran umat Baptis dari berbagai wilayah di Tanah Papua yang datang untuk bersama-sama merayakan Yobel ke-70 tahun tersebut.

‎Dalam kesempatan itu, Rida memberikan apresiasi khusus kepada para orang tua, mama-mama, dan kaum perempuan umat Baptis yang dinilainya memiliki peran besar dalam mendukung kelancaran kegiatan. Menurutnya, semangat kemandirian, kerja keras, dan kebersamaan yang ditunjukkan menjadi bukti nyata kasih dan penyertaan Tuhan.

‎Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah kemampuan masyarakat setempat dalam menyiapkan konsumsi bagi ribuan peserta yang hadir. Rida menyebutkan bahwa mama-mama dan umat Baptis mampu menyediakan makanan bagi sekitar 10.000 orang dalam kegiatan tersebut.

‎“Luar biasa kinerja orang tua dan mama-mama umat Baptis. Mereka hidup mandiri dan hari ini bisa memberikan makan sekitar 10.000 jiwa yang hadir di sini. Bagi kami, ini adalah kasih Tuhan yang nyata,” ujarnya.

‎Rida berharap perayaan Yobel ke-70 tahun tidak hanya menjadi peringatan sejarah, tetapi juga memperkuat iman, persaudaraan, persatuan, serta semangat pelayanan bagi seluruh umat Baptis di Tanah Papua, khususnya di Papua Pegunungan.

Menutup wawancaranya, Rida menyampaikan ucapan selamat atas perayaan Yobel ke-70 tahun Injil Masuk di Tiom serta mengajak seluruh umat untuk terus bersyukur atas kebaikan Tuhan.

‎“Sekali lagi, selamat merayakan Yobel ke-70 tahun. Kami hanya bisa menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua,” tutupnya.

Perayaan ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjalanan sejarah masuknya Injil di Tiom sekaligus menghargai perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan dasar kehidupan iman bagi generasi penerus di Tanah Papua.

Langkah Polda Jatim untuk mempercepat padamkan karhutla disampaikan Irjen Dekananto saat memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) Karhutla.
Apel Gelar Pasukan BKO Karhutla berlangsung di Lapangan Mapolda Jatim hari ini, Rabu (21/10/2026).

Karhutla di Jawa Timur masih terjadi di sejumlah titik dengan jumlah dan skalanya terus mengecil seiring penanganan yang masif. Namun Kapolda Jatim menginstruksikan agar langkah pemadaman karhutla dipercepat sekaligus mencegah kebakaran baru.

Irjen Dekananto meminta pasukan BKO tidak sekadar berfokus pada pemadaman, melainkan juga mengutamakan tindakan preventif serta penegakan hukum tegas terhadap setiap dugaan pembakaran hutan maupun lahan yang memenuhi unsur pidana.

“Berdasarkan perkembangan situasi, masih terdapat beberapa titik api yang harus kita padamkan. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memperkuat penanganan secara cepat dan tepat sasaran,” kata Irjen Dekananto.

Kapolda Jatim meminta seluruh jajaran untuk melakukan pemetaan lokasi kebakaran secara akurat serta menggalang sinergi ketahanan dan koordinasi lintas sektor bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tentara Nasional Indonesia, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

Irjen Dekananto mengingatkan penurunan jumlah titik api yang terjadi saat ini tidak membuat seluruh personel mengendurkan kesiapsiagaan. Pasalnya dengan musim kemarau yang belum berakhir, potensi kebakaran baru bisa menjadi ancaman.

“Sesuai arahan Bapak Presiden dan penekanan Bapak Kapolri, penanggulangan karhutla di Jawa Timur harus maksimal. Walau titik api berkurang, kita tidak boleh lengah karena potensi kebakaran baru masih sangat mungkin terjadi selama kemarau,” tegas Irjen Pol Dekananto.

Di samping fokus mempercepat pemadaman karhutla, Kapolda Jatim turut memberikan perhatian khusus terhadap aspek keselamatan dan kesehatan para personel yang bertugas di medan kebakaran.

Para komandan di lapangan diinstruksikan untuk memastikan kesiapan fisik seluruh anggota serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perlengkapan keselamatan sebelum menerjunkan personel ke area kebakaran, sebagai langkah penting meminimalkan risiko bahaya.

Perkembangan situasi dari setiap lokasi penugasan pun wajib dilaporkan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan penentuan langkah strategis selanjutnya.

Penugasan pasukan BKO karhutla dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari hingga 27 Oktober 2026. Nantinya akan diikuti dengan evaluasi menyeluruh oleh Polda Jatim untuk menentukan tindakan lanjutan, termasuk opsi pergeseran personel maupun penambahan kekuatan apabila kondisi di lapangan membutuhkan.

Menutup pengarahannya, Kapolda Jatim kembali mengingatkan nilai mendasar pengabdian institusi kepolisian kepada publik.

“Sebagaimana yang selalu saya ingatkan, polisi harus lebih merakyat, bersahabat, dan bermanfaat. Hari ini rekan-rekan melaksanakan tugas yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya mengucapkan selamat bertugas, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua,” pungkas Irjen Pol Dekananto.

Wakil Ketua Umum MUI, Muhammad Cholil Nafis meminta secara khusus Presiden Prabowo Subianto serius mengurusi masalah tersebut. MUI menilai semua pihak harus bergotong royong mengatasi masalah tersebut. Bukan hanya, BNPB, TNI, Polri, namun juga relawan.

“Karena karhutla saat ini sudah pada tingkat emergency maka kami menyampaikan saran kepada yang terhormat Bapak Presiden untuk memberikan perhatian yang lebih besar lagi hingga masalah karhutla ini benar-benar dapat teratasi,” ujar Cholil dikutip dari keterangan resmi, Senin (19/10).

MUI, lanjut Cholil, juga mendesak aparat bersikap adil dan tanpa pandang bulu terhadap berbagai pihak yang menjadi pelaku pembakaran lahan.

“MUI meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, adil, dan tanpa pandang bulu terhadap perorangan maupun korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja untuk kepentingan bisnis,” kata MUI.

“Perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan (mafsadah) dan mengancam kelangsungan hidup manusia bertentangan dengan prinsip-prinsip utama hukum Islam,” tegasnya.

MUI, lanjut Cholil, menegaskan fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya. Menurut dia, fatwa menegaskan karhutla haram karena mengancam keselamatan jiwa.

Cholil turut menyampaikan keprihatinan atas kondisi karhutla di sejumlah wilayah. Menurut dia, kondisinya saat ini telah mengkhawatirkan karena mengganggu aktivitas dan mengancam keselamatan dan jiwa masyarakat.

“Apalagi Karhutla ini telah menimbulkan dampak serupa di beberapa negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura,” katanya.

MUI mengajak seluruh umat Islam bertaubat secara sungguh-sungguh karena telah lalai terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap alam dan lingkungan.

Ajakan tersebut disampaikan UBN sebagai bagian dari upaya kemanusiaan untuk menembus blokade Gaza dan membangun koridor kemanusiaan bagi masyarakat Palestina.

“Izinkan saya mengajak seluruh teman-teman jurnalis untuk menjadi bagian dari perjalanan kemanusiaan menembus blokade Gaza dan Tepi Barat,” kata UBN, Rabu (7/10/2026) di Jakarta.

Ia juga mengajak para pimpinan NGO untuk turut bergabung dalam program tersebut. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan dalam misi kemanusiaan tersebut.

“Juga saya mengajak teman-teman pimpinan-pimpinan NGO untuk bergabung dalam program ini,” ujar UBN yang juga Pembina Global Peace Convoy Indonesia (GPCI).

UBN juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi relawan meski tidak tergabung dalam organisasi nonpemerintah.

“Dan saya juga mengajak teman-teman yang siap menjadi relawan, yang tidak tergabung di dalam NGO mana pun, saya mengajak ayo bergabung,” katanya.

Selain jurnalis, NGO, dan relawan, UBN mengajak masyarakat luas memberikan dukungan terhadap program kemanusiaan tersebut.
“Kepada masyarakat luas, mari menjadi bagian yang mendukung program ini,” tutur dia.

UBN mengatakan misi tersebut diarahkan untuk menembus blokade Gaza, membangun koridor kemanusiaan, serta membantu masyarakat yang berada dalam kondisi terancam.

“Kita akan menembus blokade Gaza. Kita akan membangun koridor kemanusiaan. Kita akan menyelamatkan nyawa-nyawa yang terancam kematian. Kita akan menyelamatkan anak-anak yang hampir kehilangan masa depannya bersama Global Peace Convoy Indonesia,” kata UBN.*

MKMK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas laporan Nomor 05/MKMK/L/10/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, dengan agenda mendengarkan keterangan pelapor dan/atau memeriksa alat bukti.

Pian melaporkan sembilan hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena menduga mereka melanggar sejumlah prinsip dalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Pian yang merupakan advokat dan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) antara lain mendalilkan para hakim melanggar prinsip independensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atau Sapta Karsa Hutama.

“Terduga Pelanggar (9 Hakim Konstitusi) telah melanggar prinsip independensi karena seharusnya Hakim Mahkamah Konstitusi harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen,” kata Pian sebagaimana dikutip dari laporan yang dimuat pada laman resmi MK.

Menurut pelapor, hakim konstitusi semestinya menjalankan fungsi yudisial secara independen berdasarkan penilaian terhadap fakta dan hukum serta bebas dari pengaruh maupun tekanan pihak luar.

Pelapor antara lain mempersoalkan proses pemeriksaan perkara PHPU tersebut dan menduga terdapat tekanan publik, media, maupun politik yang memengaruhi proses persidangan.

Pian juga mengaitkan dalil tersebut dengan pernyataan salah seorang pemohon perkara PHPU, Denny Indrayana, mengenai ijazah Gibran.

“Seharusnya Hakim Mahkamah Konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya,” ujar Pian.

Selain prinsip independensi, pelapor menduga sembilan hakim konstitusi melanggar prinsip kecakapan dan keseksamaan dalam memeriksa perkara tersebut.

Seluruh dalil tersebut merupakan tuduhan pelapor yang selanjutnya diperiksa MKMK dan belum merupakan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran etik oleh sembilan hakim konstitusi.

Dalam laporan yang disampaikan pada 1 Oktober 2026 itu, Pian antara lain meminta MKMK membentuk tim pakar independen, memeriksa dugaan pelanggaran etik secara objektif dan netral, serta menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap apabila para hakim terbukti melakukan pelanggaran etik.

Pelapor juga meminta MKMK menghentikan sementara pemeriksaan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 hingga pemeriksaan etik selesai serta membatalkan keputusan dan/atau penetapan yang dibuat para hakim dalam perkara tersebut.

Namun, setelah laporan itu diajukan, MK pada Selasa (6/10) telah mengucapkan putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

MK dalam pertimbangan putusan tersebut juga menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma di luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

Mahkamah, meski demikian, tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

Hal itu disampaikan hakim MK, Adies Kadir dalam sidang putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran di MK, Selasa (6/10) malam.

Adies mengatakan pihaknya memang tak menemukan bukti kelulusan Gibran dari sekolah menengah atas yang ia tempuh di Australia dan Singapura. Namun, MK juga tak bisa mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

“Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat,” kata Adies.

MK, lanjut dia, beralasan permohonan perkara tersebut telah melewati batas waktu sengketa penyelesaian hasil pemilu. Di sisi lain, Gibran juga kini telah berstatus sebagai Wakil Presiden sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

“Oleh karena itu, sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf | UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon,” ujar Adies.

MK pun memutuskan permohonan gugatan keabsahan syarat pendidikan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan pada Pilpres 2024 tidak dapat diterima.

Demikian putusan itu dibacakan dalam sidang atas perkara nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (6/10) malam.

“Dalam eksepsi: mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum; 2. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya,” demikian amar putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo sebagai pemimpin sidang yang digelar sejak pukul 20.00 WIB.

“Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,”

​Mohamad Rodis Faisal yang akrab disapa Lurah Caning, menegaskan bahwa keberadaan TNI di tengah-tengah warga telah memberikan dampak transformatif yang nyata. Kehadiran aktif personel TNI, khususnya Babinsa), terbukti menjadi pilar utama dalam menciptakan iklim kemasyarakatan yang aman, harmonis, dan terkendali.

​”Alhamdulillah, melalui kepemimpinan Kapten INF Junaedi beserta jajaran Babinsa, wajah Parungpanjang kini mengalami transformasi signifikan. Wilayah kami menjadi jauh lebih kondusif, sinergis, dan aman,” ujar M. Rodis Faisal.

Ia menggaris bawahi bahwa pendekatan humanis serta pembinaan kewilayahan yang berkesinambungan oleh Babinsa merupakan kunci sukses terciptanya kondusivitas. Sinergi yang terjalin erat antara Babinsa dan pemerintah desa tidak hanya mempermudah penyaluran aspirasi warga, tetapi juga efektif dalam memitigasi serta menyelesaikan potensi potensi dinamika sosial secara responsif.

​Menyongsong usia TNI yang ke-81, Pemerintah Desa Lumpang berharap kemitraan strategis ini dapat terus diperkuat dan diresapi oleh seluruh desa di wilayah Kecamatan Parungpanjang.

​”Harapan kami ke depan, sinergitas antara TNI dan seluruh jajaran pemerintah desa se-Kecamatan Parungpanjang dapat semakin solid. Kita menghendaki TNI senantiasa menyatu di hati rakyat, sehingga masyarakat Parungpanjang benar-benar merasa memiliki TNI. Bersama rakyat, TNI kuat!” pungkasnya. [R.Hidyat]

Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk partisipasi dan dukungan moral dari masyarakat terhadap pergantian kepemimpinan di tubuh Polri. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Ketua Pokdar Kamtibmas Sektor Kemayoran Drs.Casmadi Anam berharap di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru, Polri semakin memperkuat pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta membangun komunikasi dan sinergi yang semakin baik dengan seluruh elemen masyarakat.

“Kami dari Pokdar Kamtibmas Sektor Kemayoran mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas untuk menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Casmadi Anam, Jumat (2/10/2026).

Ia juga berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Kemayoran.

“Kami siap terus membangun komunikasi dan sinergi bersama jajaran kepolisian dalam menjaga kamtibmas. Keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Semoga kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto dapat membawa semangat pelayanan, profesionalisme, dan kedekatan Polri dengan masyarakat,” Lanjutnya.

Sebelumnya, DPR RI menyetujui pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Suyudi kemudian dilantik Presiden pada 1 Oktober 2026 dan memperoleh kenaikan pangkat menjadi Jenderal Polisi.

Dalam kesempatan sebelumnya, Suyudi juga menyampaikan pentingnya dukungan masyarakat serta sinergi dengan berbagai pihak, termasuk insan pers, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Pokdar Kamtibmas Sektor Kemayoran berharap momentum pergantian kepemimpinan tersebut dapat menjadi penguatan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif. (Sidik Isnandi )