Seberapa Pentingnya Peran Pengawasan Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah?

Seberapa Pentingnya Peran Pengawasan Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah?

DEPOK POS – Dewan Pengawas Syariah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan sistem keuangan syariah. Di Indonesia sendiri, minat terhadap sistem ekonomi Islam semakin berkembang. Hal ini karena konsep yang diterapkan seperti tidak adanya riba (bunga), maisir (judi) atau gharar (ketidakpastian) menarik bagi ekonomi syariah. Di Indonesia sendiri, minat terhadap sistem ekonomi Islam semakin berkembang. Hal ini karena konsep yang diterapkan seperti tidak adanya riba (bunga), maisir (judi) atau gharar (ketidakpastian) menarik bagi ekonomi syariah. Di Indonesia sendiri, minat terhadap sistem ekonomi Islam semakin berkembang. Hal ini karena konsep realisasi seperti tidak adanya riba (bunga), maisir (judi) atau gharar (ketidakpastian) menarik bagi ekonomi syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pimpinan serta memonitor aktivitas dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah . Kemudian dalam tugas maupun fungsi Dewan Pengawasan Syariah untuk memastikan operasi yang benar berfungsi. Seperti halnya DPS, lembaga ini harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang.

Namun, ada salah satu jurnal yang menemukan kurangnya standarisasi lembaga keuangan internasional mengenai posisi DPS dalam hierarki perusahaan. Selain itu, DPS ditemukan untuk memantau kegiatan lembaga keuangan internasional lebih dari jenis pengawasan Syariah lainnya seperti konsultan Syariah dan penasihat Syariah . Lembaga keuangan syariah terbukti sesuai Syariah atau tidak, tergantung pada peran Dewan Pengawasan Syariah. Lembaga keuangan syariah praktiknya cukup banyak mendapat kritik, yang tidak jauh dari lembaga keuangan konvensional, hanya namanya saja yang berbeda. Hal ini di karenakan peran DPS yang belum optimal.

BACA JUGA:  Tata Kelola Syariah Bank Syariah di Bangladesh

Peran DPS adalah memantau produk dan bisnis LKS, LBS dan LPS lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Membuat pernyataan syari’ah sesuai dengan fatwa DSN-MUI atas permintaan atau pertanyaan atau pengamatan di lembaga yang berada di bawah pengawasan Anda, dan yang terakhir akan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada DSN-MUI dua kali dalam setahun

Kemudian, di dalam paper tersebut di temukan hal kurangnya standarisasi di antara IFI mengenai posisi SSB dalam hierarki perusahaan. Selain itu, DPS di temukan mengendalikan kegiatan LKI lebih dari jenis pengawasan syariah lainnya seperti perusahaan konsultan syariah dan penasihat syariah yang di mana ini adalah salah satu studi pertama yang memberikan landasan konseptual untuk peran DPS dalam struktur tata kelola LKI.

BACA JUGA:  Bank Muamalat Pacu Penyaluran Pembiayaan Korporasi

Dalam kutipan Samy Nathan Garas JFRC & Chris Pierce, Tata kelola perusahaan di lembaga keuangan Islam Lembaga keuangan Islam (LKI) adalah lembaga keuangan yang secara resmi dan praktis mematuhi syariat Islam dalam kegiatannya. LKI menyediakan produk yang mungkin tampak mirip dengan produk lembaga keuangan konvensional tetapi sangat berbeda dalam konsep dan aplikasi. Selama tiga dekade terakhir, beberapa organisasi internasional telah didirikan dengan mandat standarisasi dan harmonisasi praktik Pengawasan syariah terhadap lembaga keuangan Islam Jurnal Regulasi dan Kepatuhan Keuangan.

Tujuan dari penulis ialah untuk mendefinisikan pengawasan syariah dan mengkaji dewan pengawas syariah (baik di dalam maupun di luar Bank Sentral), perusahaan konsultan syariah, penasihat syariah, dan Dewan Pengawas Syariah (SSB) dan juga membahas pentingnya posisi hierarkis DPS dan mengevaluasi tujuan dan fungsinya.

Upaya awal pendiri dan pemangku kepentingan IFI yang berasal dari keinginan mereka untuk memimpin IFI dan mengendalikan kegiatannya sesuai dengan semangat mereka terhadap IFI dan kemampuan mereka dalam mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya dengan bantuan individu yang memenuhi syarat.

BACA JUGA:  Rusia Pertimbangkan Terapkan Sistem Perbankan Syariah

Dengan demikian, pengawasan syari’ah mendapat arti penting dari posisi keagamaan ulama syari’ah, yang mengeluarkan fatwa dan keputusan untuk memandu manajemen LKI .

Saat ini, karena kurangnya pemahaman prinsip-prinsip syariah di kalangan manajemen LKI, keberadaan pengawasan syariah sangat penting untuk membantu LKI dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah. Dia berpendapat bahwa profitabilitas LKI tergantung pada kinerja ulama syariah dan menyimpulkan bahwa bantuan pengawasan syariah dalam menciptakan produk yang sesuai syariah Pentingnya pengawasan syariah berasal dari lima sumber yang berbeda yaitu: agama, sosial, ekonomi, hukum, dan pemerintahan.

Dia percaya bahwa definisi ini merupakan penyempurnaan dari definisi sebelumnya karena mencakup empat kegiatan utama pengawasan syariah: merevisi anggaran dasar dan semua kebijakan internal; penerbitan keputusan agama (fatwa) sebelum peluncuran produk ke publik untuk memastikan kepatuhan mereka dengan Syariah; meninjau produk dan kontrak baru selama pelaksanaannya untuk memastikan kepatuhannya terhadap Syariah; dan melaporkan pendapat syariah kepada pihak terkait. Definisi ini berfokus pada pekerjaan awal pengawasan Syariah selama tahap awal pengembangan LKI tetapi meminggirkan pentingnya pekerjaan rutin yang dilakukan oleh pengawas Syariah.

Penulis: Sahrul Gunawan dari STEI SEBI

Pos terkait