“Skandal Politik: Dugaan Penyalahgunaan Bantuan Sosial oleh Bupati Purbalingga Menjelang Pemilihan Presiden 2024”

MJ, Purbalingga – Penggunaan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen politik mengemuka menjelang Pemilihan Presiden 2024 di Purbalingga. Kabar beredar bahwa penerima bantuan sosial PKH diarahkan melalui video WhatsApp untuk memilih calon presiden dan bupati dengan mendapatkan stiker dari penerima manfaat PKH.

Setelah konfirmasi dengan pembuat video, remaja AM (19 tahun) menyatakan bahwa stiker tersebut membuat ibunya panik. Melalui konfirmasi dengan ibu AM, SN, stiker tersebut diberikan oleh orang tak dikenal. Panwaslu kecamatan turut bergerak setelah mendapatkan bukti dari SN dan mengungkapkan bahwa sumber stiker berasal dari warga bernama Tarwin.

BACA JUGA:  Polsek Siantar Utara, Polres Pematangsiantar, Selesaikan Masalah Selisih Paham melalui Problem Solving

Bawaslu kabupaten Purbalingga bersama Panwaslu kecamatan menyatakan komitmen untuk menyelidiki isu ini secara menyeluruh. Puadi dari Bawaslu menegaskan bahwa jika bansos digunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pemilu, hal itu dapat dikategorikan sebagai politik uang sesuai dengan Pasal 547 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

BACA JUGA:  "Polres Tapanuli Tengah Berhasil Mengungkap Kasus Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur: Pelaku Ditangkap dan Proses Hukum Dimulai"

Meski Bawaslu menekankan bahwa bansos seharusnya tidak terkait dengan pemilu, mereka tetap mengimbau agar tidak ada penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik. Proses penyelidikan akan dilanjutkan hingga tuntas untuk menentukan konsekuensi hukum yang diperlukan apabila terbukti pelanggaran.

BACA JUGA:  Kedua Pengoplos Gas Elpiji Subsidi Diamankan oleh Polda Sumut

Pos terkait