Sudahkah Penyandang Disabilitas Mendapatkan Hak atas Kesehatannya?

DEPOK POS – Dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental, maupun sensorik dalam jangka waktu lama dan dapat mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan hak tersebut juga mencakup kesamaan hak atas kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas membutuhkan terapi maupun alat bantu sesuai anjuran tenaga kesehatan profesional.

Penyandang disabilitas terdiri dari empat ragam, yaitu penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Penyandang disabilitas fisik adalah orang dengan terganggunya fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh, paraplegi, cerebral palsy (CP), stroke, akibat kusta, dan orang kecil . Penyandang disabilitas intelektual adalah orang dengan terganggunya fungsi pikir akibat tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, contohnya down syndrome. Penyandang disabilitas mental adalah seseorang dengan kelainan mental dan atau tingkah laku yang disebabkan oleh penyakit lain yang diderita atau terdapat kelainan yang diderita sejak lahir. Penyandang disabilitas sensorik adalah seseorang dengan gangguan panca indera, seperti sensorik netra terdapat gangguan pada penglihatan serta sensorik rungu pada gangguan pendengaran. Seorang penyandang disabilitas dapat mengalami lebih dari satu jenis disabilitas dari keempat ragam disabilitas tersebut. Berdasarkan Riskesdas 2018, data disabilitas dikelompokan dalam tiga kategori, yaitu anak (usia 5-17 tahun), dewasa (usia 18-59 tahun), dan lanjut usia (usia 60 tahun ke atas). Sebanyak 3,3% anak mengalami disabilitas dengan proporsi yang lebih besar pada laki-laki pada daerah perkotaan. Pada kelompok usia dewasa, sebanyak 22% orang dewasa mengalami disabilitas dengan proporsi yang lebih tinggi pada perempuan.

BACA JUGA:  Pentingnya Kerja Sama Tim dalam Mendorong Produktivitas Bersama

Dalam KBBI, ketersediaan diartikan sebagai adanya suatu sarana yang dapat digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian, dari sumber yang sama, aksesibilitas didefinisikan sebagai hal yang dapat dijadikan akses untuk sesuatu yang ingin dicapai. Ketersediaan dan aksesibilitas kesehatan yang diharapkan untuk disabilitas dapat membantu golongan disabilitas mampu mencapai pelayanan kesehatan yang terjangkau. Salah satunya untuk pelayanan kesehatan primer yang dapat dijangkau adalah puskesmas. Namun, puskesmas ramah disabilitas yang tersedia di Indonesia masih belum ada di setiap wilayah dan belum mampu memenuhi kebutuhan golongan disabilitas (Hasibuan, et al., 2021). Pemerintah nasional dan Kementerian Kesehatan juga belum memiliki peraturan yang mengikat tentang ketentuan puskesmas agar memenuhi syarat untuk menjadi puskesmas ramah disabilitas.

Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik adalah hak semua orang karena untuk mewujudkan kehidupan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal ini juga sudah tertuang pada UUD RI 1945 Pasal 28H Ayat (1). Pelayanan kesehatan tersebut tidak terkecuali untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sangat membutuhkan pelayanan kesehatan karena penyandang disabilitas memiliki kesulitan untuk mencapai kesehatan yang optimal. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas akan selalu berhubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Indonesia ikut menandatangani Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Artinya, Indonesia setuju untuk ikut serta dalam memenuhi hak-hak disabilitas. Dalam pasal 12 UU RI Nomor 8 Tahun 2016 juga telah dijabarkan delapan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas. Hak tersebut di antaranya yaitu hak memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, hak memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas kesehatan sumber daya kesehatan, hak memperoleh kesamaan dan kesempatan akses pelayanan kesehatan, hak memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas, hak mendapatkan obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah, hak mendapatkan perlindungan dari upaya percobaan medis, serta hak mendapatkan perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan. Pada UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 139, disebutkan juga bahwa penyandang cacat dijamin oleh pemerintah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatannya dan difasilitasi agar dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

BACA JUGA:  5 Tips Public Speaking untuk Pemula

Realitanya, ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan sebagai penunjang terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam kesehatan masih belum terpenuhi secara optimal hingga saat ini. Akses informasi dan komunikasi belum dapat dilakukan dengan mudah oleh berbagai ragam disabilitas. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan masih belum memadai dalam mengurangi berbagai hambatan pada penyandang disabilitas. Misalnya, belum tersedianya brosur atau sumber informasi tertulis lainnya dalam huruf braille sehingga informasi tertulis tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas sensorik dengan gangguan penglihatan. Hal ini menunjukkan diperlukannya ketersediaan berbagai media dalam mengakses informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh setiap penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas juga membutuhkan kepemilikan jaminan kesehatan sebagai jaminan terhadap akses pelayanan kesehatan. Sejak tahun 2015, pemerintah sudah meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang bertujuan memastikan seluruh penduduk Indonesia dilindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata (BPJS Kesehatan, 2020). Namun, berdasarkan Susenas 2018 & 2020, sekitar 2 hingga 3 dari 10 penyandang disabilitas masih belum memiliki jaminan kesehatan. Salah satu penyebab minimnya kepemilikan jaminan kesehatan pada penyandang disabilitas, yaitu rendahnya kepemilikan surat administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, pemerintah juga belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan karakteristik penyandang disabilitas di Indonesia (Rahmi et al., 2018). Hal tersebut menjadi hambatan dalam pemenuhan ketersediaan dan aksesibilitas pada penyandang disabilitas.

BACA JUGA:  Pendidikan Karakter dengan Gerakan Literasi ABC 5 Dasar

Jika ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan tidak merata atau bahkan tidak tersedia untuk penyandang disabilitas maka akan ada yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan serta melakukan pengobatan dengan optimal. Padahal, penyandang disabilitas merasakan banyak kesulitan untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Sebagai contoh, seorang penyandang disabilitas wanita dengan keterbatasan gerak yang memiliki penyakit kanker payudara atau kanker serviks tidak memiliki akses pemeriksaan karena meja tidak dapat diatur ketinggiannya dan mesin mamografi hanya cocok untuk wanita yang dapat berdiri.

Adanya perbedaan kebutuhan pada masing-masing ragam penyandang disabilitas menjadi tantangan yang besar dalam ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas akan semakin sulit dilakukan selama Indonesia masih belum memiliki data yang akurat mengenai penyandang disabilitas. Untuk itu, diperlukan pendataan yang baik dalam jumlah dan karakteristik penyandang disabilitas.

Pemerintah perlu mengupayakan peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan pada penyandang disabilitas melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal dasar yang dilakukan seperti membuat kebijakan tentang standar puskesmas ramah disabilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas, baik dalam mendapatkan informasi kesehatan, maupun dalam akses pelayanan kesehatan. Kemudian, dapat juga meningkatkan cakupan kepemilikan JKN-KIS yang dapat menjamin akses pelayanan kesehatan.

Aisha Lathifa Zahra & Fakta Sia Anita
Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

Pos terkait