ADA satu perkembangan diplomatik yang layak dibaca lebih serius dari sekadar agenda pertemuan rutin antarnegara. Pada 6 Mei 2026, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bertemu Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, di Beijing. Pertemuan itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan Iran–Amerika Serikat dan ancaman terhadap stabilitas Selat Hormuz, jalur vital energi dunia.

Momentum pertemuan ini menjadi menarik karena hanya berselang sekitar sepekan sebelum Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dijadwalkan bertemu Presiden China, Xi Jinping, pada 14–15 Mei mendatang di Beijing.

Sebelumnya, Washington juga dikabarkan meminta Beijing ikut membantu menekan Teheran agar tidak memperkeras blokade Selat Hormuz.

Di titik inilah posisi China berubah menjadi sangat penting.

Selama beberapa waktu terakhir, Pakistan memang terlihat memainkan peran sebagai mediator awal antara Iran dan Amerika. Islamabad menjadi jalur komunikasi yang relatif aman untuk menyampaikan pesan kedua pihak. Namun ketika isu mulai menyentuh kepentingan energi global, eskalasi ekonomi internasional, dan stabilitas rantai pasok dunia, maka skala permainan berubah. China hadir bukan lagi sebagai mediator tambahan, melainkan sebagai kekuatan besar dengan kepentingan langsung.

Bagi Beijing, Selat Hormuz bukan sekadar isu Timur Tengah. Jalur itu adalah nadi energi dunia yang ikut menentukan stabilitas industri China. Sekitar seperlima distribusi minyak dan gas global melintasi kawasan tersebut. Jika konflik memburuk dan distribusi energi terganggu, dampaknya akan terasa pada harga minyak, biaya logistik, manufaktur, hingga stabilitas ekonomi global. China tentu tidak ingin ikut membayar mahal akibat perang yang tidak mereka mulai.

Karena itu, masuknya Beijing ke arena diplomasi Hormuz bukan semata untuk membantu Iran ataupun memenuhi permintaan Amerika Serikat. China bergerak karena kepentingannya sendiri sedang dipertaruhkan.

Di sinilah kekuatan diplomasi China mulai terlihat. Beijing memiliki akses kepada dua pihak sekaligus. Dengan Iran, hubungan ekonomi dan energi China sangat erat.

Dengan Amerika Serikat, meski kompetitif, hubungan keduanya tetap menentukan arah perdagangan global. Posisi ini membuat China memiliki kemampuan berbicara kepada Teheran tanpa dianggap sebagai kepanjangan tangan Washington, sekaligus menyampaikan kepentingan Iran langsung kepada Amerika.

Kunjungan Abbas Araghchi ke Beijing sebelum kedatangan Donald Trump juga tampaknya bukan kebetulan diplomatik biasa. Iran terlihat ingin memastikan posisinya lebih dulu masuk ke meja Beijing sebelum Xi Jinping bertemu Trump. Dengan begitu, China tidak hanya menerima sudut pandang Washington, tetapi juga membawa kepentingan Teheran dalam setiap pembicaraan dengan Amerika Serikat.

Peran Pakistan dan China dalam konteks ini pun berbeda. Pakistan penting sebagai jembatan komunikasi awal. Namun China memiliki sesuatu yang jauh lebih besar: daya tekan ekonomi, pengaruh geopolitik, serta kepentingan strategis terhadap stabilitas energi dunia. Dalam konflik sebesar Hormuz, mediator yang hanya menyampaikan pesan tidak cukup. Dibutuhkan aktor yang memiliki bobot global.

Beijing Mainkan Pengaruh

Menariknya, Amerika Serikat sendiri tampaknya mulai menyadari bahwa tekanan militer semata tidak cukup menyelesaikan persoalan. Permintaan Washington agar China ikut menekan Iran menunjukkan pengakuan tersirat bahwa pengaruh Beijing terhadap Teheran tidak bisa diabaikan. Artinya, dalam krisis ini, China memegang kunci yang tidak dimiliki banyak negara lain.

Bagi Beijing, situasi ini juga membuka peluang besar untuk memperkuat citra sebagai kekuatan diplomatik global. Jika China berhasil membantu meredakan ketegangan Iran–Amerika dan menjaga stabilitas Hormuz, keuntungan yang diperoleh bukan hanya soal energi yang lebih aman. China juga akan memperoleh peningkatan pengaruh politik di Timur Tengah sekaligus legitimasi internasional sebagai pemain utama dalam diplomasi global.

Perkembangan ini tentu tidak jauh dari kepentingan Indonesia. Sebagai negara pengimpor energi, Indonesia ikut rentan terhadap gejolak Hormuz.

Ketika konflik meningkat, dampaknya bisa langsung terasa pada harga BBM, biaya logistik, nilai tukar rupiah, hingga inflasi domestik. Sebaliknya, jika diplomasi berhasil menahan eskalasi, negara-negara seperti Indonesia akan ikut menikmati stabilitas ekonomi yang lebih terjaga.

Pada akhirnya, kunjungan Menlu Iran ke Beijing dan rencana kedatangan Donald Trump beberapa hari kemudian menunjukkan satu hal penting: China kini berada di titik strategis dalam percaturan global.

Pakistan mungkin menjadi jalur komunikasi awal. Namun Beijing kini telah berubah menjadi ruang utama tarik-menarik kepentingan dunia. Iran ingin didengar, Amerika ingin dibantu, dan dunia berharap Selat Hormuz tetap terbuka.

Pertanyaannya, apakah China akan benar-benar menjadi penurun ketegangan, atau justru memanfaatkan krisis ini sebagai panggung baru persaingan kekuatan besar?

Yang jelas, arah krisis Hormuz kini tidak lagi hanya ditentukan oleh Teheran dan Washington. Beijing sudah masuk ke tengah permainan. Dan ketika China masuk, arah diplomasi dunia bisa berubah jauh lebih besar dari yang diperkirakan.**

Artikel Hormuz, Trump, dan Manuver Sunyi China pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Sejauh ini, beberapa kapal yang mencoba melintasi selat tersebut dilaporkan ditembak, dan Iran menyita beberapa kapal lainnya.

Militer Iran mengingatkan bahwa pasukan AS akan diserang jika mereka memasuki Selat Hormuz. Hal ini disampaikan pada hari Senin (4/5), setelah Trump mengumumkan Washington akan mulai mengawal kapal-kapal melintasi jalur air vital yang diblokir Iran tersebut.

“Kami memperingatkan bahwa setiap pasukan bersenjata asing — terutama militer AS yang agresif — jika mereka bermaksud mendekati atau memasuki Selat Hormuz, akan menjadi sasaran dan diserang,” kata Mayor Jenderal Ali Abdollahi dari komando pusat militer Iran, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh stasiun penyiaran pemerintah Iran, IRIB.

Akhir pekan lalu, Donald Trump mengatakan AS akan mulai membantu membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz akibat perang AS-Israel melawan Iran. Hal ini disampaikannya setelah sebuah kapal tanker dilaporkan terkena proyektil tak dikenal di jalur air vital tersebut.

Belum jelas negara mana yang akan dibantu oleh operasi AS itu atau bagaimana operasi tersebut akan berjalan. Trump hanya memberikan sedikit detail tentang rencana untuk membantu kapal-kapal dan awaknya yang telah “terjebak” di Selat Hormuz, dan kekurangan makanan serta persediaan lainnya.

“Kami telah memberi tahu negara-negara ini bahwa kami akan memandu kapal-kapal mereka dengan aman keluar dari jalur air yang dibatasi ini, sehingga mereka dapat dengan bebas dan mampu melanjutkan bisnis mereka,” kata Trump dalam sebuah unggahan di situs Truth Social miliknya pada hari Minggu (3/5) waktu setempat, dilansir kantor berita AFP, Senin (4/5).

Menurut Organisasi Maritim Internasional, ratusan kapal dan sebanyak 20.000 pelaut tidak dapat melewati Selat Hormuz selama perang AS-Israel melawan Iran. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan akan mendukung upaya tersebut dengan 15.000 personel militer, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, serta kapal perang dan drone.

Artikel Ini yang Terjadi Jika AS Nekat Masuk Selat Hormuz pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan AS (Pentagon), Jules Hurst, pada Rabu (29/4) di hari Menteri Pertahanan Pete Hegseth menghadap Kongres untuk bersaksi soal perkembangan perang AS di Iran sejauh ini.

Hurst, yang menjalankan tugas sebagai pengawas keuangan (comptroller), mengatakan kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR bahwa sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk amunisi.

Namun, Hurst tidak merinci komponen apa saja yang termasuk dalam estimasi biaya tersebut, termasuk apakah sudah memperhitungkan proyeksi biaya pembangunan kembali dan perbaikan infrastruktur pangkalan di Timur Tengah yang rusak akibat konflik.

Biaya sebesar US$25 miliar tersebut setara dengan seluruh anggaran tahunan NASA tahun ini.

Namun, belum jelas bagaimana Pentagon menghitung angka tersebut, mengingat sumber sebelumnya mengatakan kepada Reuters bulan lalu bahwa enam hari pertama perang saja diperkirakan telah menelan biaya setidaknya US$11,3 miliar.

Sementara itu, Menhan Hegseth membela pengeluaran perang tersebut dengan mengatakan kepada anggota parlemen bahwa jumlah itu sepadan dengan tujuan AS untuk memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir.

“Berapa yang akan Anda bayar untuk memastikan Iran tidak mendapatkan bom nuklir? Berapa?” kata Hegseth.

Artikel Dua Bulan Perangi Iran, AS Buang Rp433,8 Triliun pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Menurut data pelayaran terbaru yang didapat firma intelijen maritim Kpler, sebagian besar kapal yang melintasi Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir menggunakan jalur pelayaran yang ditetapkan otoritas Iran. Sekitar setengah dari kapal-kapal tersebut memuat kargo di pelabuhan Iran.

Kpler mengungkap ada sebanyak 17 kapal tercatat melintasi Selat Hormuz antara Jumat (24/4) hingga Minggu (25/4).

Dari 17 kapal yang terlacak, ada empat kapal tanker besar yang membawa muatan penuh. Dua tanker berangkat dari pelabuhan Iran, sementara dua lainnya berlayar dari Uni Emirat Arab.

Kapal terbesar, menurut Kpler, adalah Jiaolong milik perusahaan Yunani, yang berangkat dari UEA pada Jumat dan tiba Senin di pelabuhan Sikka, India.

Meski begitu, jumlah pelayaran kapal di selat ini berkurang banyak dari hari biasa sebelum perang AS-Iran dan blokade diterapkan.

Selama dua bulan terakhir, lalu lintas melalui Selat Hormuz hanya sekitar 5% dari rata-rata harian sebelum perang. Hal ini memicu kelangkaan produk olahan minyak, terutama di kawasan Asia.

Iran menyatakan akan tetap mempertahankan kendali atas Selat Hormuz, sementara Amerika mengumumkan blokade terhadap pelayaran menuju dan dari pelabuhan Iran sejak 13 April lalu.

Pelayaran kapal-kapal di Selat Hormuz ini dinilai bentuk penolakan Teheran terhadap blokade AS yang bertujuan mencegah kapal menggunakan pelabuhan Iran.

Pencegatan kapal Iran oleh AS sejauh ini memang terjadi di luar kawasan selat. Namun, belum jelas apakah kapal-kapal yang berangkat dari Iran juga telah dicegat.

Artikel Blokade AS Tak Berpengaruh, Kapal Iran Bebas Keluar Masuk Selat Hormuz pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

​SELAMA berpuluh-puluh tahun, eksistensi Israel di kancah internasional tidak hanya ditopang oleh kecanggihan alutsista, tetapi juga oleh “perisai citra” yang dirajut dengan sangat rapi. Di panggung publik Amerika Serikat, Israel telah lama dipasarkan sebagai sekutu demokratis yang paling setia, sebuah oase nilai Barat di tengah Timur Tengah yang bergejolak, serta korban abadi dari ancaman kawasan. Namun, memasuki April 2026, perisai citra tersebut kini menunjukkan keretakan yang sangat nyata dan fundamental.

​Laporan terbaru dari Institute for National Security Studies (INSS) Israel memotret kenyataan pahit bagi Tel Aviv: posisi Israel di mata publik Amerika sedang terjun bebas. Sekitar 60 persen warga Amerika kini memandang Israel secara negatif, sebuah angka yang melonjak drastis dari 42 persen pada tahun 2022. Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi statistik, melainkan pergeseran tektonik dalam persepsi masyarakat negara penyokong utamanya.

​Guncangan paling hebat terasa pada fondasi masa depan, yaitu generasi muda. Di kelompok usia 18-29 tahun, angka pandangan negatif terhadap Israel menyentuh level kritis sebesar 75 persen. Kebencian moral ini bahkan merembas ke jantung basis politik pendukungnya, di mana sentimen negatif mencapai 85 persen di kalangan Demokrat muda dan secara mengejutkan menyentuh 64 persen di kalangan Republik muda. Hal ini menandakan bahwa narasi lama Israel tidak lagi mampu menjangkau nurani pemilih masa depan Amerika.

​Fenomena ini merupakan sinyal krisis reputasi yang sangat serius karena menyentuh empat pilar utama dukungan Amerika selama ini: pemerintah, lobi politik, dukungan lintas partai, dan basis keagamaan konservatif. Saat generasi muda dari kalangan Republik, Evangelis, hingga Yahudi Amerika mulai berpaling, maka yang terguncang bukan hanya citra di permukaan, melainkan legitimasi politik jangka panjang Israel di Washington.

​Sesuatu yang dulu dianggap tabu kini menjadi nyata: komunitas Yahudi Amerika sendiri semakin kritis terhadap kebijakan Tel Aviv. Data menunjukkan sekitar 55-60 persen dari mereka kini menolak aksi militer terkait Iran, dan 63 persen lebih memilih jalur diplomasi. Bahkan, sekitar 30 persen—terutama dari kalangan muda—kini lebih bersimpati kepada Palestina, dibarengi dengan meningkatnya desakan untuk membatasi bantuan militer kepada Israel.

​Mengacu pada pemikiran Andrew Griffin dalam Crisis, Issues and Reputation Management, sebuah reputasi tidak dibangun dari apa yang diklaim sebuah aktor tentang dirinya, melainkan bagaimana publik menilai tindakan nyata, keputusan, dan responsnya dari waktu ke waktu. Masalah Israel hari ini bukan lagi karena mereka “gagal menjelaskan diri”, melainkan karena tindakan mereka di lapangan tidak lagi selaras dengan citra yang selama ini mereka jual. Publik kini tidak lagi sekadar mendengar narasi, tetapi melihat realitas.

​Meskipun Israel terus menggaungkan narasi “membela diri”, mata publik Amerika menyaksikan realitas kehancuran Gaza, tingginya angka korban sipil Palestina, dan eskalasi perang yang kian meluas. Muncul persepsi kuat di masyarakat Amerika bahwa Israel justru menyeret negara mereka ke dalam konflik yang lebih besar dan berbahaya. Di titik inilah, masalah yang dihadapi Israel telah bergeser dari sekadar hambatan komunikasi menjadi sebuah kegagalan moral yang nyata.

​Dalam kerangka Griffin, Israel kini berada pada fase isu reputasi tingkat tinggi yang bergerak cepat menuju krisis reputasi total. Meskipun bantuan militer masih mengalir dan hubungan diplomatik formal belum terputus, gejala krisis sudah terlihat jelas melalui memburuknya opini publik dan tidak solidnya basis pendukung tradisional seperti Evangelis dan Republik muda. Kepercayaan publik sedang menurun secara tajam dan sistemik.

Moral Outrage

​Lebih serius lagi, Israel menghadapi apa yang disebut sebagai external issue, yaitu narasi yang berkembang liar di luar kendali Tel Aviv maupun Washington. Isu mengenai korban sipil, bantuan militer, dan pengaruh Israel terhadap kebijakan luar negeri Amerika kini hidup secara mandiri di kampus-kampus, media sosial, komunitas agama, dan gerakan sipil. Israel sedang menghadapi moral outrage—kemarahan moral publik atas ketidakadilan dan standar ganda yang tidak bisa lagi diredam hanya dengan konferensi pers atau strategi diplomasi konvensional.

​Dari perspektif siyasah syar’iyyah kontemporer, krisis ini menegaskan bahwa legitimasi politik tidak bisa hanya dibangun di atas kekuatan senjata atau dukungan negara besar. Legitimasi sejati harus berpijak pada keadilan, perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), dan pencegahan kerusakan (dar’u al-mafsadah). Berdasarkan kaidah ma’alat al-af’al, kebijakan yang terus-menerus memproduksi penolakan, kebencian, dan luka moral publik adalah kebijakan yang telah gagal menjaga kemaslahatan.

​Pada akhirnya, sejarah membuktikan bahwa lobi politik mungkin bisa menahan tekanan untuk sementara, namun ia tidak akan pernah mampu menahan perubahan nurani publik secara permanen. Mahasiswa, jurnalis muda, dan aktivis hari ini adalah para penentu kebijakan esok hari. Jika generasi ini tumbuh dengan persepsi bahwa kekuatan Israel tidak lagi dibarengi dengan keadilan, maka hubungan istimewa Amerika-Israel sedang menghitung hari menuju perubahan yang fundamental.*

Artikel Krisis Reputasi Israel di Amerika pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Dunia sedang bergerak pelan, tetapi pasti, menuju fase yang penuh ketidakpastian. Di tengah ramainya isu dalam negeri dan optimisme angka pertumbuhan, ada ancaman yang kerap luput dari perhatian: rapuhnya sistem ekonomi global yang selama ini menjadi sandaran banyak negara.

Gejolak di Selat Hormuz dan Selat Malaka adalah salah satu penandanya. Ia bukan sekadar cerita tentang kapal, minyak, atau jalur perdagangan.

Lebih dari itu, ia adalah sinyal bahwa urat nadi ekonomi dunia bisa terganggu kapan saja. Dan ketika itu terjadi, dampaknya tidak berhenti di level global—ia turun langsung ke kehidupan sehari-hari masyarakat.

Harga energi bisa naik, ongkos distribusi melonjak, dan barang kebutuhan menjadi lebih mahal. Semua itu bermuara pada satu titik: daya tahan rakyat.

Di sinilah persoalan menjadi lebih dalam.

Bukan lagi soal fluktuasi harga, melainkan tentang kesiapan sebuah negara. Apakah pangan cukup tersedia? Apakah distribusi tetap berjalan lancar? Apakah nilai harta masyarakat tetap terlindungi di tengah gejolak?

Selat Hormuz, sebagai jalur penting energi dunia, selalu sensitif terhadap konflik. Sedikit saja ketegangan muncul, pasar langsung bereaksi. Harga bergejolak, biaya logistik meningkat, dan negara-negara yang bergantung pada impor mulai merasakan tekanan.
Sementara itu, Selat Malaka—yang selama ini tampak stabil—diam-diam menyimpan kerentanan.

Ketika arus perdagangan terganggu, waktu tempuh bertambah, dan biaya meningkat, efeknya menjalar cepat: dari pelabuhan ke pasar, dari pasar ke rumah tangga. Bagi Indonesia dan kawasan sekitarnya, ini bukan isu jauh. Jalur maritim adalah denyut distribusi kebutuhan sehari-hari. Ketika ia tersendat, yang terganggu bukan hanya perdagangan, tetapi juga kehidupan.

Dalam situasi seperti ini, wajar jika orang mulai mencari sesuatu yang lebih pasti. Emas dan perak kembali diperbincangkan, bukan sekadar sebagai investasi, tetapi sebagai cara menjaga nilai di tengah ketidakpastian. Ini menunjukkan satu hal sederhana: ketika kepercayaan pada sistem melemah, manusia akan kembali pada sesuatu yang nyata.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada pilihan aset. Yang lebih penting adalah arah kebijakan. Ketergantungan yang terlalu besar pada sistem global membuat banyak negara berada dalam posisi rentan. Setiap gejolak di luar dengan mudah berubah menjadi tekanan di dalam negeri.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar respons cepat, melainkan langkah yang lebih mendasar. Ketahanan pangan perlu diperkuat. Sistem distribusi harus lebih mandiri. Dan nilai harta masyarakat harus dijaga agar tidak mudah tergerus oleh krisis.

Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, situasi ini adalah pengingat tentang peran negara. Pemerintah bukan hanya penjaga stabilitas angka, tetapi pengurus urusan rakyat.

Ketika harga naik dan distribusi terganggu, negara tidak boleh absen.
Prinsip menjaga harta (hifzh al-mal) menuntut adanya perlindungan terhadap nilai kekayaan masyarakat. Sementara menjaga kehidupan (hifzh al-nafs) mengingatkan pentingnya ketersediaan pangan dan kebutuhan dasar. Pada akhirnya, semua kebijakan harus kembali pada satu tujuan: kemaslahatan rakyat.

Gejolak di Hormuz dan Malaka mungkin terjadi jauh dari sini, tetapi pesannya sangat dekat. Ia mengingatkan bahwa ketahanan tidak bisa ditunda, dan kemandirian bukan lagi pilihan tambahan.

Di tengah dunia yang mudah terguncang, kekuatan sejati justru lahir dari hal-hal paling mendasar: pangan yang cukup, distribusi yang terjaga, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dari situlah sebuah bangsa benar-benar mampu berdiri tegak, bahkan ketika dunia sedang tidak baik-baik saja.*

Artikel Gejolak Hormuz–Malaka: Alarm bagi Ketahanan Umat pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Pada awal April 2025, dunia bisnis dikejutkan oleh pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor hingga 125 persen terhadap produk-produk asal China. Tidak mau kalah, China membalas dengan mengenakan tarif sebesar 125 persen terhadap barang-barang dari Amerika Serikat. Saling balas tarif ini bukan hanya urusan dua negara besar, tetapi berdampak langsung pada bisnis dan perekonomian di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Sebagai mahasiswa yang sedang belajar Pengantar Manajemen dan Bisnis, saya merasa peristiwa ini sangat relevan untuk dikaji. Perang dagang AS-China adalah contoh nyata bagaimana lingkungan bisnis eksternal yang berubah secara tiba-tiba dapat memaksa perusahaan dan pemerintah untuk mengubah seluruh strategi bisnisnya.

Apa Itu Perang Dagang dan Mengapa Ini Penting bagi Bisnis?

Dalam mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis, kita belajar bahwa bisnis tidak beroperasi dalam ruang yang kosong. Ada banyak faktor eksternal yang memengaruhi jalannya sebuah bisnis, mulai dari kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga hubungan antarnegara. Perang dagang adalah salah satu bentuk gangguan eksternal yang paling besar dampaknya.

AS dan China adalah dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Menurut IMF, keduanya menyumbang sekitar 43 persen dari total ekonomi global. Ketika dua negara sebesar ini saling memberlakukan tarif impor yang sangat tinggi, rantai pasok global menjadi terganggu, harga barang naik, dan pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan perdagangan barang global akan mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen pada 2025, jauh dari proyeksi pertumbuhan 3 persen sebelumnya.

Dampaknya terhadap Bisnis Global: Gagalnya Perencanaan dan Manajemen Risiko

Salah satu konsep penting yang saya pelajari di kelas adalah fungsi planning dalam manajemen. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan risiko, termasuk risiko dari lingkungan eksternal. Sayangnya, banyak perusahaan multinasional yang selama bertahun-tahun membangun rantai pasok dengan sangat bergantung pada produksi di China, tanpa mempersiapkan rencana cadangan jika hubungan dagang tiba-tiba berubah.

Ketika tarif impor AS terhadap produk China mencapai 125 persen, perusahaan-perusahaan seperti Apple, Nike, dan berbagai merek global lainnya yang selama ini mengandalkan pabrik di China tiba-tiba menghadapi lonjakan biaya produksi yang sangat besar. Ini adalah bukti nyata bahwa manajemen risiko yang lemah bisa membuat bisnis sebesar apa pun menjadi rentan ketika lingkungan bisnis berubah secara drastis.

Di sisi lain, ada juga persoalan etika bisnis yang muncul dalam konflik ini. AS menuduh China melakukan persaingan tidak adil melalui subsidi negara, pencurian kekayaan intelektual, dan manipulasi mata uang. Praktik-praktik semacam ini memang memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi pada akhirnya merusak kepercayaan dalam hubungan bisnis internasional dan berujung pada konflik yang merugikan semua pihak.

Dampak bagi Indonesia: Tantangan Sekaligus Peluang Bisnis

Indonesia tidak bisa lepas dari dampak perang dagang ini. Sebagai mitra dagang kedua negara, Indonesia ikut merasakan efeknya. Bahkan, pada awal 2025, pemerintah AS sempat mengumumkan kenaikan tarif impor sebesar 32 persen untuk produk-produk asal Indonesia, meskipun kemudian didiskusikan kembali melalui negosiasi bilateral.

Namun, di balik tantangan itu, ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Karena banyak perusahaan internasional mulai mencari alternatif produksi di luar China untuk menghindari tarif tinggi, Indonesia berpotensi menjadi tujuan baru investasi di sektor manufaktur. Inilah yang dalam manajemen bisnis dikenal sebagai kemampuan membaca dan merespons perubahan lingkungan eksternal secara cepat dan tepat.

Untuk memanfaatkan peluang ini, diperlukan fungsi manajemen yang solid. Pemerintah perlu melakukan planning yang matang, organizing sumber daya yang tepat, serta controlling terhadap kebijakan investasi agar peluang ini benar-benar terealisasi dan tidak hanya menjadi wacana.

Pelajaran Manajemen dan Bisnis yang Bisa Kita Ambil

Dari peristiwa perang dagang AS-China ini, ada beberapa pelajaran penting yang relevan dengan apa yang sedang kita pelajari:

Lingkungan bisnis selalu berubah dan tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Bisnis yang bertahan adalah bisnis yang memiliki kemampuan beradaptasi dan sudah menyiapkan manajemen risiko sejak awal.

Fungsi planning tidak boleh hanya melihat kondisi saat ini. Perencanaan bisnis yang baik harus mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk perubahan kebijakan politik dan ekonomi global.

Etika bisnis berlaku di semua tingkatan, dari lokal sampai internasional. Praktik bisnis yang tidak jujur, seperti yang dituduhkan AS kepada China, pada akhirnya akan merusak kepercayaan dan menciptakan konflik yang merugikan banyak pihak.

Krisis selalu membawa peluang bagi yang siap. Indonesia memiliki kesempatan nyata untuk menarik investasi asing di tengah guncangan ini, asalkan dikelola dengan manajemen yang baik dan kebijakan bisnis yang tepat.

Kesimpulan

Perang dagang AS-China 2025 mengajarkan kepada kita bahwa dunia bisnis tidak pernah benar-benar stabil. Kebijakan tarif yang berubah dalam semalam bisa mengguncang rantai pasok global, menaikkan harga barang, dan memaksa ribuan perusahaan untuk memikirkan ulang strategi bisnisnya.

Bagi saya sebagai mahasiswa Pengantar Manajemen dan Bisnis, peristiwa ini adalah pengingat nyata bahwa ilmu yang kita pelajari di kelas, mulai dari fungsi POAC, manajemen risiko, etika bisnis, hingga pemahaman tentang lingkungan bisnis, bukan sekadar teori. Semua itu adalah bekal penting untuk menghadapi dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian.

Tentang Penulis: Muhammad Hyde Rasya adalah mahasiswa program studi S1 Manajemen yang menaruh minat pada analisis strategi bisnis, manajemen krisis, dan tata kelola perusahaan.

Artikel Perang Dagang AS-China 2025: Pelajaran Manajemen Bisnis dari Guncangan Ekonomi Global pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Ini adalah salah satu perang terpenting. Saya mengatakan kepada Paus; Anda tidak bisa membiarkan mereka (Iran) memiliki senjata nuklir karena mereka akan menggunakannya dan jutaan orang akan mati, termasuk orang Italia dan umat Katolik di seluruh dunia,” kata Trump dilansir The New York Post, Senin (20/4).

Trump mengklaim bahwa dengan melemahkan kekuatan militer Iran dan pengayaan uranium, ia justru melayani tujuan perdamaian jangka panjang, demikian The New York Post, yang melaporkan bahwa Presiden AS itu terus menyuarakan kekecewaannya atas kritik dari Paus.

Sebelumnya, Trump mengecam Paus Leo XIV karena mengkritik tindakan AS dan Israel terhadap Iran.

Tidak suka ada Paus yang mengkritiknya, Trump mengklaim Leo tidak akan memimpin Gereja Katolik jika bukan karena ia berada di Gedung Putih.

Di lain waktu Trump menyebut dia tidak memiliki masalah dengan Paus, dan mengklaim haknya untuk tidak setuju dengan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik itu.

Paus Leo secara konsisten mengkritik perang AS di Iran. Secara khusus, Paus pertama asal Amerika itu menyebut ancaman AS terhadap rakyat Iran tidak dapat diterima.

AS hingga saat ini tercatat sejarah sebagai satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir dalam perang.

AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, pada Agustus 1945. Meskipun banyak negara memiliki hulu ledak nuklir, penggunaan operasional dalam perang hanya dilakukan oleh AS.

Artikel Trump Kembali Singgung Paus Leo, Ingatkan Nuklir Iran pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa negaranya meraih kemenangan setelah terlibat konfrontasi bersenjata selama lebih dari 40 hari melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Pernyataan ini muncul menjelang negosiasi perdamaian yang dijadwalkan segera berlangsung di Islamabad, Pakistan. Boroujerdi menilai kemenangan tersebut terlihat dari sikap AS yang terpaksa menerima 10 kerangka tuntutan gencatan senjata yang diajukan Teheran sebagai landasan negosiasi (mediaindonesia.com, 10/4/2026).

Beberapa poin krusial dalam 10 syarat yang diminta Iran kepada AS meliputi: (1) Pengakuan hak Iran untuk memperkaya uranium; (2) Pencabutan seluruh sanksi ekonomi dari Amerika Serikat; (3) Penarikan pasukan militer AS dari kawasan Timur Tengah; (4) Penghentian permusuhan di semua lini, termasuk di Libanon; dan (5) Larangan gencatan senjata digunakan sebagai dalih untuk mempersenjatai kembali pihak lawan. Kondisi ini membuktikan pada dunia bahwa AS-Israel tak sekuat yang dibayangkan dunia sebagai negara adikuasa karena ternyata tak mudah mengalahkan Iran (hanya 1 negeri muslim saja) dan semakin membuktikan bagaimana keberanian Iran melawan AS.

Upaya meningkatkan dukungan dan kekuatan militer melawan Iran terus diupayakan Trump melalui ajakan kepada negara-negara Uni Eropa. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Presiden Donald Trump mengharapkan “semua sekutu Eropa” mendukung perang AS-Israel melawan Iran. Pernyataan itu muncul setelah Trump terlihat kesal karena dukungan Eropa terhadap perang tersebut datang lebih lambat dari yang ia harapkan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bahkan dengan tegas menentang perang tersebut dan menolak memberikan akses kepada AS untuk menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. (news.detik.com, 10/3/2026).

Namun dukungan terhadap AS-Israel juga datang dari negeri muslim yaitu negaranegara Arab di Teluk, seperti Arab Saudi, UEA, Kuwait, Qatar, dan Bahrain, secara umum mendukung Amerika Serikat dan Israel serta mengutuk Iran yang menargetkan fasilitas militer AS di kawasan. Kerja sama strategis mereka dengan Washington dipengaruhi oleh ketergantungan pada eksplorasi dan distribusi minyak serta kepentingan keamanan regional. Kemitraan negeri muslim dengan AS erat kaitannya dengan struktur ekonomi negara Arab yang bertumpu pada eksplorasi serta distribusi minyak dan gas. Gangguan akses penutupan Selat Hormuz oleh Iran juga dipandang berpotensi mengancam ekspor energi dan mengguncang perekonomian domestik negara-negara teluk (katadata.co.id, 4/3/2026).

Analisis kondisi global tersebut jika dilihat dari aspek persatuan kaum muslimin, sangat disayangkan jika terdapat penguasa muslim yang bersekutu dengan AS dan Israel. Hal ini menunjukkan pengkhianatan penguasa muslim dan akan melemahkan kesatuan umat. Padahal dunia hari ini menunjukkan bahwa satu negeri muslim saja seperti Iran mampu melawan AS apalagi jika semua negeri muslim bersatu.

Jika semua negeri-negeri muslim bersatu maka berpotensi menjadi kekuatan global baru. Kesatuan negeri muslim yang diikat dalam institusi Khilafah Islam (Sistem Pemerintahan Islam) akan mampu mengalahkan hegemoni negara adidaya kafir. Institusi Khilafah Islam yang akan membebaskan penderitaan negeri-negeri muslim yang terjajah. Selain itu Khilafah Islam dengan dakwah dan jihad akan membawa rahmat bagi dunia, sebagaimana firman Allah swt dalam ayat berikut:  “Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya: 107).

Artikel Pelajaran Penting dari Perang AS-Iran: Kesatuan Negeri Muslim Mampu Mengalahkan Hegemoni Global pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Komando militer gabungan Garda Revolusi Iran (IRGC) menyebut penutupan ini dilakukan setelah jalur vital pengiriman minyak itu sempat dibuka oleh Iran, dalam rangka negosiasi dengan AS.

Dilansir Aljazeera, siaran stasiun televisi Pemerintah Iran yang dikutip AFP menyebutkan, Washington tetap melanjutkan blokade terhadap kapal-kapal yang keluar-masuk pelabuhan Iran.

“Situasi di Selat Hormuz akan tetap dikendalikan secara ketat,” demikian isi pernyataan tersebut.

Komando militer IRGC juga menegaskan, kendali atas Selat Hormuz kini kembali ke keadaan semula.

Menurut stasiun tv negara iran IRIB, AS terus melakukan tindakan ilegal di Selat Hormuz, menuding Washington menjalankan pembajakan dan pencurian dengan kedok blokade.

“Jalur air strategis ini sekarang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan ketat oleh angkatan bersenjata,” lanjut kata IRGC.

“Status Selat Hormuz tetap dikendalikan secara ketat dan dalam kondisi semula, sampai Amerika Serikat memulihkan kebebasan navigasi bagi kapal-kapal.

Iran sempat membuka Selat Hormuz pada Jumat (17/4/2026), menyusul gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, Selat Hormuz terbuka untuk semua kapal komersial selama periode gencatan senjata tersebut.

“Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata, pada rute terkoordinasi seperti yang diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran,” tulis Araghchi di X.

Artikel AS Ingkar Janji, Iran Kembali Tutup Selat Hormuz pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.