Protes terhadap sistem kuota pemerintah Bangladesh untuk pekerjaan publik meningkat pekan lalu setelah bentrokan kekerasan di Universitas Dhaka.

Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mengalokasikan 30 persen posisi pemerintah untuk anggota keluarga veteran perang 1971.

Mereka menuduh adanya diskriminasi dan favoritisme terhadap pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya memimpin gerakan kemerdekaan.

Sebanyak 13 dari 14 petugas polisi yang tewas dibunuh ketika penyerang yang tidak dikenal menyerbu sebuah kantor polisi di kota Sirajganj, 110 kilometer dari Dhaka, tulis laporan tersebut.

Pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam di Dhaka dan kota-kota lain di seluruh negeri mulai pukul 18:00 waktu setempat (19.00 WIB) hingga pemberitahuan lebih lanjut, tambah laporan itu.

Hari Senin, Selasa, dan Rabu pekan depan dinyatakan sebagai hari libur nasional di seluruh negeri, menurut laporan tersebut.

Sebelumnya pada hari yang sama, media di Bangladesh melaporkan bahwa di sejumlah tempat di mana rapat umum dan bentuk protes lainnya berlangsung, banyak demonstran meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan pengunduran diri pemerintah.

Operator seluler telah menerima instruksi dari regulator pemerintah untuk mematikan internet seluler dan aplikasi, menurut laporan tersebut.

Pada 19 Juli, Bangladesh memberlakukan jam malam nasional untuk meredakan kekerasan setelah lebih dari 100 orang tewas dan setidaknya 300 petugas polisi terluka.

Pada akhir Juli, Zaved Akhtar, presiden Kamar Dagang dan Industri Investor Asing (FICCI), mengatakan bahwa ekonomi Bangladesh telah kehilangan 10 miliar dolar AS (sekitar Rp161,75 triliun) akibat protes mahasiswa, jam malam, dan pemutusan jalur komunikasi.

Aksi protes mahasiswa berujung pada kekerasan setelah polisi dan anggota partai Liga Awami yang berkuasa diduga melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa

DEPOKPOS – Pemerintah Bangladesh masih memberlakukan jam malam, pemadaman internet, dan patroli militer hingga Selasa untuk mengatasi kerusuhan yang menewaskan 187 orang di tengah aksi protes terhadap reformasi pekerjaan publik.

Pemerintah mengeluarkan perintah baru yang memperpanjang jam malam hingga Kamis yang diberlakukan bersamaan dengan pengerahan aparat militer sejak Jumat lalu.

Sesuai keputusan Mahkamah Agung, pemerintah mengumumkan penurunan kuota pekerjaan publik dari 56 persen menjadi 7 persen pada Senin malam.

Para mahasiswa yang berunjuk rasa memberi ultimatum kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam 48 jam dan mengembalikan keadaan seperti semula.

Aksi protes mahasiswa berujung pada kekerasan setelah polisi dan anggota partai Liga Awami yang berkuasa diduga melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa pekan lalu.

Inspektur pos polisi Rumah Sakit Dhaka Medical College, Md Bachchu Mia, mengatakan kepada Anadolu bahwa rata-rata 70-80 pelajar dan warga dibawa ke rumah sakit itu setiap hari sejak Selasa (16/7) lalu.

Sedikitnya 187 orang telah tewas dan ratusan lainnya terluka sejak hari itu, 13 di antaranya kehilangan nyawa di rumah-rumah sakit pada Senin, menurut laporan surat kabar Prothom Alo pada Selasa.

Sementara itu, para pebisnis yang menemui Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Senin mengatakan pemadaman internet total yang terus berlanjut mematikan bisnis mereka.

Namun, mereka tetap mendukung perdana menteri dan meminta agar layanan digital segera dipulihkan.

PM Hasina mengatakan bahwa jam malam dan pemadaman internet akan berlanjut hingga situasi membaik.

Sementara itu, lebih dari 2.000 orang, yang sebagian besar merupakan pendukung partai oposisi Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-e-Islami, ditangkap di seluruh negeri atas tuduhan kekerasan.

Protes terhadap sistem kuota 56 persen pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu membuat pemerintah menutup institusi-institusi pendidikan untuk mengatasi kerusuhan tersebut.

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi keluarga veteran perang kemerdekaan.

Namun, Mahkamah Agung pada Minggu mengarahkan pemerintah untuk mengurangi kuota menjadi 7 persen, termasuk 5 persen bagi keluarga veteran perang.

Akibat pemadaman internet sejak Kamis lalu, arus informasi dari Bangladesh menjadi terbatas, sehingga sebagian besar media lokal tidak bisa memperbarui situs web mereka.

Layanan internet pita lebar (broadband) diperkirakan akan pulih pada Selasa malam.

Sumber: Anadolu