Izin dari negara untuk membuka hutan telah lama menjadi pintu bagi ekspansi perkebunan, tambang, dan konversi kawasan hutan. Menurut laporan Greenpeace Indonesia, selama lima tahun terakhir lahan yang hilang mencapai 2,13 juta hektare setara 3,5 kali luas Pulau Bali.

Deforestasi dalam skala besar mengikis vegetasi penahan air dan tanah. Fungsi alami hutan sebagai “spons” seluruh ekosistem menjadi terganggu. Jika hujan ekstrem datang, alih fungsi lahan dan hilangnya pohon besar memudahkan hujan cepat berubah menjadi banjir bandang dan longsor.

Malapetaka itu terbukti di akhir November 2025: menurut data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban meninggal akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 604 orang, dengan 464 orang hilang, dan sekitar 2.600 terluka. Jumlah pengungsi mencapai ratusan ribu jiwa, ribuan rumah rusak, serta infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan hancur.

Bagi sebagian warga, bencana ini bukan sekadar kekuatan alam melainkan akibat dari kebijakan yang gagal mengendalikan perizinan dan eksploitasi alam. Saat izin terus diberikan tanpa pengawasan ketat, ketika evaluasi lingkungan dilemahkan, maka kerusakan hutan menjadi bom waktu bagi masyarakat.

Kritik terhadap kebijakan ini bukan tanpa dasar: Greenpeace, misalnya, menyatakan bahwa deforestasi tetap tinggi meskipun pemerintah mengklaim sebaliknya. Bahkan, klaim tersebut menghadapi kritik hukum: ada pelaporan terhadap Greenpeace atas tuduhan memutarbalik fakta. Namun persoalan lingkungan tetap nyata: laju deforestasi, konversi lahan, dan izin baru terus terjadi.

Dalam opini publik yang tersebar luas termasuk narasi media sosial disebut bahwa warga menjadi korban bergilir atas “izin yang digelontor”, sedangkan pelaku dan pemberi izin jarang terlihat bertanggung jawab. Tidak sedikit yang menuding bahwa sistem perizinan memberi celah bagi korporasi besar dan pejabat yang mendukungnya. Kesedihan dan kemarahan publik juga tertuju pada slogan resmi tentang “pembangunan” yang seolah menutup mata terhadap kerentanan ekologis.

Satu hal yang jelas: bencana kali ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan tidak bisa dipandang sebagai isu lingkungan semata. Ia menjadi isu kemanusiaan, karena kehilangan hutan berarti kehilangan perlindungan terhadap kehidupan. Hujan yang dulu bisa diserap hutan, sekarang langsung mengalir deras menenggelamkan pemukiman.

Tuntutan publik terhadap penegakan hukum harus serius diperhatikan. Pelaku perusakan hutan apakah korporasi, pemilik konsesi, atau oknum pemberi izin harus diperiksa secara transparan dan adil. Evaluasi perizinan, audit lingkungan independen, serta reformasi kebijakan harus dilakukan. Tanpa itu, tragedi serupa akan terus berulang.

Saat ini pemerintah telah menerjunkan tim penyelamatan, bantuan kemanusiaan, dan membuka jalur logistik. Namun langkah itu bersifat reaktif. Pemerintah perlu berpikir jangka panjang: memulihkan ekosistem, merehabilitasi kawasan kritis, menegakkan perlindungan hutan, serta memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak dibayar dengan nyawa rakyat.

Banjir bandang dan longsor di Sumatera harus menjadi titik balik: bukan hanya untuk menolong korban, tetapi untuk mengubah arah kebijakan. Negara harus berdiri di sisi rakyat dan alam bukan korporasi dan keuntungan sesaat.

Artikel Izin Hutan Masif, Sumatera Tenggelam Bencana pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Air setinggi dada orang dewasa masih menggenang di Desa Blang Pidie, Aceh Barat Daya, ketika seorang warga bernama Nurhayati, 44 tahun, menunjukkan bekas lumpur pada dinding rumahnya. Ia bercerita bahwa banjir kali ini bukan yang terbesar, tetapi yang paling cepat datang. “Air langsung turun dari gunung seperti ditumpahkan. Hutannya sudah tidak seperti dulu,” katanya lirih. (Kompas 27 November 2025)

Kisah Nurhayati menyeruak di tengah polemik nasional tentang pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pentingnya pendidikan lingkungan di sekolah. Dalam pidatonya, presiden mengajak guru dan murid menanam pohon, merawat sungai dan hutan, serta meningkatkan kesadaran terhadap pemanasan global. Namun berbagai media menyoroti bahwa bagian paling mendasar dari persoalan banjir tidak disentuh sama sekali, yakni ekspansi perizinan di sektor tambang, kebun besar, dan energi. (Tempo 28 November 2025)

Analisis sejumlah liputan investigasi menunjukkan adanya lonjakan izin tambang dan perkebunan di kawasan penyangga Daerah Aliran Sungai di Sumatera. Data yang dikutip Mongabay mencatat perluasan konsesi tambang di sekitar DAS Krueng Mane, DAS Batang Hari, dan sejumlah titik di Sumatera Barat yang bersinggungan dengan kawasan resapan. Para peneliti menilai perubahan tutupan hutan di hulu membuat daya tampung air merosot dalam waktu cepat. (Mongabay 25 November 2025)

Di sinilah kritik publik menguat. Ketika presiden mengarahkan perhatian pada kesadaran individual, para pakar lingkungan mengingatkan bahwa kerusakan di hulu bukanlah hasil kelalaian masyarakat, tetapi keputusan struktural. “Banjir tidak lahir dari kebiasaan siswa membuang sampah atau tidak menanam pohon. Ia datang dari perubahan bentang alam yang dipicu oleh izin industri skala besar,” kata Ahmad Syafii, peneliti hidrologi dari BRIN. (BBC Indonesia 26 November 2025)

Dalam laporan The Jakarta Post, banyak akademisi melihat bahwa pendekatan pendidikan lingkungan memang penting, tetapi efeknya sangat kecil jika kebijakan negara justru bergerak ke arah sebaliknya. Program hilirisasi tambang, pembangunan pembangkit energi besar, dan pembukaan akses industri ke kawasan lindung dinilai memberi tekanan baru terhadap ekosistem. “Kontradiksinya ada pada pesan moral dari pemerintah dan tindakan administratif yang menguntungkan eksploitasi sumber daya,” tulis laporan tersebut. (The Jakarta Post 29 November 2025)

Narasi seruan menjaga alam dari pemerintah juga berhadapan dengan kenyataan di lapangan bahwa ekspansi industri sering berlangsung lebih cepat daripada upaya pemulihan. WALHI Sumatera Barat mencatat bahwa pemulihan hutan pasca tambang membutuhkan waktu minimal sepuluh sampai dua puluh tahun, sedangkan alat berat dapat meratakan lereng bukit dalam hitungan hari. Ketidakseimbangan inilah yang menurut para aktivis menjadi faktor kunci bencana ekologis yang berulang. (Tempo 29 November 2025)

Di sisi lain, beberapa analis melihat bahwa kritik terhadap pemerintah sering kali muncul tanpa menyisakan ruang untuk upaya edukasi publik yang memang dibutuhkan. Dalam laporan Katadata, sejumlah ahli kebencanaan menyebut bahwa adaptasi lingkungan di tingkat masyarakat tetap diperlukan. Namun mereka menegaskan bahwa edukasi tidak bisa dijadikan pengganti penataan ulang kebijakan perizinan dan pengawasan hulu DAS. “Keduanya harus berjalan bersama, tidak boleh hanya salah satunya,” kata Dini Suhartini, analis kebijakan lingkungan. (Katadata 24 November 2025)

Diskusi publik juga menyoroti keberadaan aparat non sipil yang menduduki jabatan strategis di birokrasi daerah, yang menurut beberapa pihak mempercepat proses perizinan. CNN Indonesia melaporkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan rangkap jabatan sempat memunculkan dugaan bahwa perizinan tertentu berlangsung tanpa kontrol memadai. Meskipun pemerintah pusat menolak tudingan tersebut, isu ini menambah lapisan kompleks dalam polemik banjir Sumatera. (CNN Indonesia 23 November 2025)

Sementara itu, para guru menyampaikan pengalaman mereka terkait pidato presiden. Banyak guru yang merasa ajakan menjaga lingkungan mengabaikan kenyataan bahwa mereka sudah lama mengajarkan materi krisis ekologi di kelas. “Kami sudah membawa kasus kebijakan tata ruang sebagai bahan diskusi murid. Anak anak paham. Yang mereka pertanyakan justru konsistensi pemerintah,” ujar Fitri Wulandari, seorang guru di Padang. (Republika 28 November 2025)

Berbagai kritik juga diarahkan pada pola pembangunan nasional. Sejumlah pengamat menilai bahwa proyek proyek skala besar seperti food estate, pembukaan kebun sawit baru, serta percepatan hilirisasi tambang cenderung memperkuat konsentrasi sumber daya pada kelompok tertentu. Detik melaporkan bahwa sejumlah keputusan kabinet dan pemberian tanda jasa kepada figur kontroversial menimbulkan tafsir bahwa arah pembangunan tidak sepenuhnya memihak perlindungan lingkungan. (Detik 27 November 2025)

Di tengah situasi ini, warga daerah terdampak merasakan ketimpangan tanggung jawab paling nyata. Ketika guru dapat berurusan dengan hukum karena menegur murid, korporasi besar dapat bergerak leluasa membuka lahan. Kompas dalam laporannya menyebut bahwa kesenjangan antara moralitas yang diseru pemerintah dan realitas kebijakan memperbesar kesan ketidakadilan ekologis di mata publik. (Kompas 25 November 2025)

Hingga akhir November, banjir Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional meski korban jiwa meningkat dan kerusakan meluas. Tempo menyoroti bahwa lambatnya penetapan status darurat membuat penanganan terbatas. Banyak pihak mempertanyakan sensitivitas pemerintah, mengingat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan sangat besar. (Tempo 30 November 2025)

Penolakan beberapa lembaga negara terhadap temuan lapangan juga menambah keruh situasi. Ketika beredar video kayu gelondongan hanyut bersama arus banjir di Sumatera Barat, Kementerian Kehutanan membantah adanya kaitan antara pembalakan dan banjir. Mongabay menilai bantahan ini bertentangan dengan data citra satelit yang menunjukkan berkurangnya tutupan hutan di kawasan tersebut. (Mongabay 26 November 2025)

Pada akhirnya, rangkaian banjir di Sumatera memperlihatkan bahwa krisis ekologis bukanlah bencana alam semata, tetapi bencana tata kelola. Selama akar persoalan tidak diakui dan tidak diintervensi, siklus bencana ini akan terus berulang. The Jakarta Post menutup laporannya dengan refleksi bahwa perbaikan kebijakan lingkungan membutuhkan perubahan paradigma, bukan sekadar perubahan narasi. (The Jakarta Post 30 November 2025)

Artikel Jejak Krisis Ekologis di Tengah Kontradiksi Kekuasaan pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.