Ia menemukan saat ini penyaluran bansos memang banyak yang tak tepat sasaran. Namun menurutnya, bansos yang diterima para anak buahnya akhirnya diberikan kembali kepada yang lebih membutuhkan.

“Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, kan aneh. Sampai sekarang masih terima saya kira. Dan dia berikan kepada yang lebih berhak,” ungkap Suharso dalam acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) di Jakarta, Kamis (20/6), melansir detikfinance.

Mulanya, Suharso menekankan pentingnya pemanfaatan sistem data Regsosek demi mewujudkan satu data menuju Indonesia Emas 2024. Ia mengungkap data Regsosek akan membantu pemerintah menemukan strategi yang baik dalam perencanaan pembangunan nasional.

“Kita memang harus menemukan strategi tepat untuk merencanakan dengan baik. Penyaluran program-program pemerintah yang didanai belanja sosial, subsidi kita, jatuh kepada orang yang tepat. Seperti tadi bagaimana kita mengurangi atau meniadakan exclusion dan inclusion error,” jelasnya.

Melalui Regsosek, Suharso berharap basis penerima manfaat sosial bisa lebih tepat sasaran. Dengan begitu, alokasi dana yang berasal dari APBN menjadi efektif.

“Diharapkan dapat memperbaiki basis penerima manfaat atas belanja-belanja sosial yang dialokasikan dalam APBN,” lanjutnya.

Selain itu, lewat data Regsosek, harapannya angka kemiskinan ekstrem dan kemiskinan pada umumnya bisa teratasi.

Sebagai informasi, Regsosek adalah data yang memiliki informasi sosial ekonomi hampir 100 persen penduduk Indonesia. Melalui Regsosek, kementerian/lembaga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data melalui sistem bersama, sekaligus mendorong peningkatan akurasi sasaran program pemerintah.

Memberikan bansos kepada korban judi online tentu dinilai tidak memberikan solusi yang baik dan tepat

BANTEN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak meminta dikaji ulang secara mendalam korban judi online menerima bantuan sosial (bansos), karena hingga kini menimbulkan polemik di masyarakat.

“Kita berharap pemerintah terlebih dulu melakukan kajian ulang bagi korban judi online untuk menerima bansos,” kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Ahmad Hudori di Rangkasbitung, Lebak, Selasa.

Selama ini, katanya maraknya judi online di masyarakat itu menjadikan pertanyaan, apakah mereka benar – benar korban judi online atau sengaja berjudi online.

Sebab, mereka para korban judi online itu usianya beragam mulai kanak-kanak, dewasa hingga orang tua.

Begitu juga korban judi online berbagai profesi mulai pengangguran, ibu rumah tangga, buruh bangunan, ASN,Polri, TNI dan lainnya.

Para korban judi online tersebut tentu tidak semua menimbulkan kemiskinan dan patut menerima bansos.

Sebaiknya, kata dia, korban judi online itu perlu ada pengkajian secara menyeluruh dan komprehensif baik dari sudut sosial, agama, budaya dan nilai etika di masyarakat.

Saat ini, pemerintah akan memberikan bansos kepada korban judi online tentu dinilai tidak memberikan solusi yang baik dan tepat.

Bagaimana jika korban judi online mendapatkan bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT) dipastikan akan digunakan kembali judi online.

Oleh karena itu, MUI Lebak menyarankan untuk korban judi online bagi usia kanak-kanak dan dewasa dilakukan pembinaan khusus, termasuk orang tua.

“Kami bukan tidak setuju korban judi online menerima bansos,namun perlu dikaji ulang secara khusus dan mendalam agar mereka ke depannya tidak menjadi korban judi online lagi,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, judi online banyak diminati masyarakat karena tidak secara langsung mendapatkan pengawasan aparat keamanan.

Mereka, katanya begitu leluasa untuk memainkan judi online di handphone android miliknya dengan permainan game atau slot.

Bahkan, lebih berbahaya, kata dia, judi online itu sudah kecanduan.

Awalnya, mereka judi online itu memasang Rp5 ribu hingga Rp20 ribu, tetapi semakin lama bisa mengakibatkan kekalahan cukup besar hingga kendaraan dan rumah dijual.

Selain itu juga melakukan tindakan kejahatan dan kriminal serta menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Para judi online itu kebanyakan membawa kemudaratan dan kesengsaraan terhadap pelaku maupun keluarga dibandingkan manfaatnya.

MUI Lebak mengharamkan semua jenis perjudian karena dampaknya merugikan diri sendiri dan keluarga.

Dengan demikian, pihaknya mendesak aparat keamanan agar menutup perjudian online karena hingga saat ini masih banyak aplikasi perjudian online.

“Kami minta aparat keamanan menangkap para bandar judi online karena membahayakan bagi masyarakat Indonesia,” katanya menjelaskan.

“Langkah tersebut sangat tidak tepat, seharusnya yang layak mendapat Bansos tersebut adalah guru, terutama guru yang berstatus honorer,” kata Muhammad Anwar, Peneliti IDEAS kepada wartawan, Jum’at (14/06/2024).

Anwar beralasan bahwa berdasarkan temuan survei IDEAS dan GREAT Edunesia, masih banyak guru yang tidak pernah mendapatkan Bansos.

“Survei kami pada bulan Mei lalu menunjukan sebanyak 63,2 persen guru mengaku tidak pernah mendapatkan Bansos dalam bentuk apapun baik dari Pemerintah Pusat, Daerah maupun lembaga sosial,” ujar Anwar

Anwar menambahkan, bahwa hanya 36,7 persen saja guru yang pernah mendapatkaan Bansos. Itupun tidak semuanya berasal dari Pemerintah.

” 35,5 persen Bansos berasal dari Pemerintah Pusat dan 33,7 persen berasal dari Pemerintah Daerah. Selebihnya Bansos yang didapatkan guru berasal dari Lembaga Amil Zakat (14,2 persen), Baznas (10,1 persen), Masjid (4,7 persen), dan lembaga lain (1, 3 persen),” ungkap Anwar.

Guru, terutama yang honorer, lebih layak untuk mendapatkan Bansos daripada korban jud! online. Dari survei yang dilakukannya terlihat tekad mengajar yang kuat dari para pahlawan tanpa jasa ini.

“Walaupun dalam kondisi kondisi kesejahteraan guru yang rendah, kami melihat tekad guru Indonesia sangat membanggakan ini terbaca dari 93,5 persen guru berkeinginan untuk tetap mengabdi dan memberikan ilmu sebagai guru hingga masa pensiun,” ujar Anwar.

Sangatlah ironis bila pemerintah lebih memperhatikan nasib korban jud! online yang notabenenya karena ulah mereka sendiri daripada guru mengingat penghasilan guru jauh dari kata layak.

“Dalam survei yang sama kami menemukan bahwa sebanyak 42 persen guru memiliki penghasilan di bawah Rp 2 Juta per bulan dan 13 persen diantaranya berpenghasilan dibawah Rp 500 Ribu per bulan. guru-guru ini sangat layak untuk menerima Bansos”, tambahnya.

Ada langkah krusial yang seharusnya diambil oleh Pemerintah terkait mewabahnya jud! online yang telah mengakibatkan banyak korban, “Seharusnya pemerintah mencegah masyarakat terjebak jud! online dengan pengetatan peraturan dan penegakan hukum. Bukan malah memadamkan kebakarannya tapi tidak memadamkan sumber apinya,” tutup Anwar.

Survei yang dilakukan IDEAS bersama GREAT Edunesia tersebut dilakukan kepada 403 responden guru di 25 Provinsi dengan komposisi responden Pulau Jawa sebanyak 291 orang dan Luar Jawa 112 orang. Responden survei tersebut terdiri dari 123 orang berstatus sebagai Guru PNS, 118 Guru Tetap Yayasan, 117 Guru Honorer atau Kontrak dan 45 Guru PPPK.[]

Executive Manager Kantor Pos KC Depok, Cecep Yusup Gusnawan menjelaskan pihaknya punya dua fokus dalam penyaluran bansos PKH dan sembako ini, yakni menyelesaikan penyaluran untuk tahap pertama dan tahap kedua.

Tahap pertama akan diselesaikan pada akhir April 2024. Kemudian, penyelesaian penyaluran bansos tahap kedua akan direalisasikan pada minggu pertama Mei 2024.

“Penyaluran bansos sembako dan PKH ini dimulai pekan lalu. Jadi penyaluran tahap pertama atau triwulan pertama sudah dimulai sampai dengan nanti akhir bulan. Hari ini, kami masih menyisir sisa-sisa KPM yang belum disalurkan. Itu dilakukan secara door-to-door,” ujar Cecep, dalam keterangan persnya yang diterima redaksi DepokPos, Jumat (3/5) di Depok.

Sejauh ini, penyaluran bansos tahap I sudah terealisasi sekitar 96-97 persen. Sedangkan tahap kedua sudah mencapai 50 persen.

“Target dari pusat itu untuk tahap pertama di tanggal 30 April harus sudah selesai. Tetapi kalau target kami di tahap kedua itu nanti di minggu pertama, bulan Mei, itu harus sudah selesai,” tutur Cecep.

Ada tiga mekanisme penyaluran yang diterapkan agar penyaluran bisa berjalan dengan baik. Di antaranya, penyaluran lewat Kantor Pos, penyaluran lewat komunitas, dan penyaluran door to door.

Saat melakukan penyaluran, Pos Indonesia juga sudah menyediakan aplikasi Pos Giro Cash. Aplikasi ini pun diperlengkapi dengan teknologi seperti face recognition dan geotagging yang berfungsi untuk memverifikasi data dan tempat tinggal KPM.

Cecep menilai teknologi-teknologi tersebut sangat mempermudah pihaknya untuk melakukan penyaluran bansos kepada KPM. Baik dari sisi pencocokan hingga penyimpanan data KPM.

“Kenapa kami lakukan itu? Karena dalam penyaluran ini, kami menggunakan geotagging. Jadi sekalian pembayaran, sekalian geotagging, Tidak dua kali kerja,” kata Cecep.

Upaya lainnya yang juga dilakukan Kantorpos adalah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Mulai dari dinas sosial, kelurahan, RT/RW. Tujuannya agar penyaluran bisa berjalan dengan lancar.

“Jadi setelah data BNBA kami dapat dari Kemensos, kami koordinasi dengan Dinsos terkait data, terus koordinasi juga dengan aparat setempat, dalam hal ini pihak kelurahan, pihak RW, untuk mengatur jadwal pembayaran. Jadi biasanya, dari pusat kami mendapat informasi H-1 terkait data, H+1-nya koordinasi, nanti H+2-nya sudah mulai penyaluran,” ucapnya.

Meski sudah melakukan persiapan matang, penyaluran bansos ini tak luput dari kendala yang tentunya bersifat pada non-teknis. Salah satunya adalah cuaca.

Hal itu setidaknya diungkapkan juru bayar kantor pos, Adam. Ia mengaku sempat kesulitan ketika mengantarkan bantuan ke rumah KPM dalam kondisi hujan.

“Untuk kendala selama ini yang pernah saya hadapi mungkin dari cuaca. Waktu itu, saya pernah mengantarkan bantuan di daerah Abadi Jaya RW 29. Saya pernah melakukan itu door to door dalam keadaan banjir. Saya pernah melakukan penyaluran saat hujan. Yang paling saya khawatirkan adalah rusaknya undangan dan basahnya uang uang tunai,” ujar Adam.

“Kemudian kendala selanjutnya adalah warga yang tidak ditemukan ataupun warga yang sudah meninggal. Kemudian, ada juga kendala mungkin dari aplikasi. Salah satu kendalanya aplikasi mungkin kadang suka error. Jadi solusinya, kita akan melalui pendataan manual,” lanjutnya.

Adam juga mengaku banyak mendapat pengalaman dan pelajaran selama menjadi petugas juru bayar. Ia mengaku pernah menangis ketika ia melihat kondisi KPM. Melihat kondisi itu, ia pun merasa lega karena bisa mengantarkan bantuan tersebut dan merasa bantuan itu disalurkan tepat sasaran.

“Saya juga pernah menemui itu yang bikin hati saya goyang. Saya menemui satu KPM tuh, dia memang lumpuh dan dia tinggal di satu kontrakan kecil yang kumuh. Waktu saya datang pertama kali lihat sampai nangis saya. Rasa syukur saya itu lebih mendalam itu setelah melihat itu. Banyak pelajaran yang saya ambil dari semenjak pembagian Bansos,” katanya.

Adam pun berharap agar pemerintah bisa melanjutkan program-program bantuan seperti ini. Sebab, menurutnya, masih banyak orang membutuhkan bantuan ini.

“Harapan saya semoga lebih diperbanyak KPM-KPM yang bisa menerima bantuan. Soalnya saya lihat lebih banyak orang-orang yang membutuhkan lebih banyak ketimbang sekarang, masih kurang,” tutur Adam.

Usaha keras para petugas kantor pos untuk mengantarkan bantuan ini tidak sia-sia. Telah banyak KPM yang terbantu dengan bantuan sosial sembako tersebut.