Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keterlibatan EO dianggapnya sebagai kebutuhan strategis bagi BGN yang masih dalam tahap membentuk sistem dan tata kelola operasional.

“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional,” kata Dadan, dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Menurutnya, dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri.

Dadan menambahkan, pelaksanaan acara, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang kompleks membutuhkan dukungan tenaga profesional. EO dinilai memiliki keahlian yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki BGN.

“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu,” ujar dia.

Menurut Dadan, EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.

“Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” tambah dia.

Ia menegaskan, kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional, termasuk bimbingan teknis (bimtek) bagi penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola tenaga terlatih.

“EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” tegas dia.

Dari sisi efisiensi, penggunaan EO dinilai lebih rasional dibanding membentuk tim internal dalam waktu singkat.

Artikel Anggarkan Rp 113 Miliar untuk Bayar EO, Ini Alasan BGN pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Kami mengapresiasi langkah cepat BGN dalam menangani kasus keracunan Makan Bergizi Gratis di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun demikian, sanksi berupa suspensi atau pembekuan sementara bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2 sama sekali tidak cukup untuk menjawab seriusnya dampak yang ditimbulkan,” kata Charles kepada wartawan, Minggu (5/4/2026).

Charles menegaskan SPPG yang lalai hingga menyebabkan siswa keracunan harus ditutup permanen dan dicabut izin operasionalnya. Menurutnya, hal ini harus menjadi standar penegakan bagi BGN.

“Kami menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian. Kebijakan ini tidak boleh bersifat kasuistik atau terbatas pada satu kejadian saja, melainkan harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional,” ujar Charles.

“Penutupan permanen adalah bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus instrumen efek jera agar seluruh penyelenggara SPPG mematuhi standar keamanan pangan secara disiplin dan konsisten,” tambahnya.

Ia menyebut sanksi penutupan permanen bisa menjadi peringatan bagi SPPG yang lain.

Charles juga meminta BGN melakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di semua titik layanan MBG. Ia tak ingin kejadian yang sama terulang.

“Sanksi penutupan permanen harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dengan keselamatan rakyat,” ujarnya.

Komisi IX, katanya, akan mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif dan sistematis di setiap unit layanan gizi. “Skema pengawasan preventif harus diperketat agar program strategis nasional ini benar-benar memberikan manfaat gizi, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan bagi generasi penerus bangsa,” tambahnya.

Diketahui, sebanyak 72 orang siswa dari empat sekolah diduga keracunan spageti menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim). Para siswa tersebut tengah dirawat di tiga rumah sakit rujukan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek penanganan para korban di RSKD Duren Sawit, Jaktim. Pramono ingin memastikan penanganan berjalan dengan baik.

“Seperti kita ketahui bersama, ada dampak dari makanan yang disiapkan oleh SPPG di lokasi Pondok Kelapa Dua,” ucap Pramono di Duren Sawit, Sabtu (4/4/2026).

Artikel DPR Minta SPPG yang Bikin Siswa Keracunan Ditutup Permanen pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.