Dalam kegiatan tersebut, Pemprov DKI menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan, operasi katarak, hingga pembagian kacamata gratis untuk masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (8/12/2025) hingga Jumat (12/12/2025) ini melibatkan TP PKK Pusat, TP PKK DKI Jakarta, Dinkes DKI Jakarta, tenaga kesehatan, mitra kolaborator, serta berbagai komunitas masyarakat.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Tim Pembina Posyandu DKI Jakarta, Endang Nugrahani Pramono Anung, menekankan pentingnya menjaga kesehatan mata, khususnya bagi para lansia yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan operasi katarak.

“Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, kita menegaskan bahwa perhatian kepada para ibu juga berarti perhatian kepada kesehatan keluarga dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu aspek penting terhadap kualitas hidup adalah kesehatan mata,” ujarnya.

Wakil Kepala Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan sebanyak 110 pasien mengikuti operasi katarak gratis. Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan 3.400 kacamata gratis, masing-masing untuk 1.700 murid sekolah dan 1.700 masyarakat usia di atas 40 tahun, yang mayoritas membutuhkan kacamata baca.

“Sebagian pasien menjalani operasi pada hari ini, dan sisanya akan dikoordinasikan bersama Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia (Perdami), yang akan melaksanakan kegiatan serupa dalam beberapa minggu mendatang,” ungkapnya.

Pemeriksaan kesehatan gratis digelar serentak di seluruh wilayah kota/kabupaten di Jakarta. Persiapan operasi katarak telah dilakukan sejak beberapa minggu sebelumnya, mulai dari pendaftaran hingga skrining administrasi dan kesehatan. Seluruh peserta merupakan warga yang tinggal di Jakarta, baik ber-KTP DKI maupun berdomisili di Jakarta.

“Kami menargetkan setiap wilayah dapat melayani minimal 1.000 peserta, termasuk anggota TP PKK dan berbagai komunitas,” jelasnya.

Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian, mengapresiasi Pemprov DKI. Ia menjelaskan operasi katarak memerlukan rangkaian pemeriksaan untuk memastikan kondisi pasien benar-benar siap. Menurutnya, layanan ini sangat penting terhadap kualitas hidup, terutama bagi para lansia.

“Jika melalui BPJS, waktu tunggu bisa sangat panjang. Sementara jika berbayar, biayanya tinggi. Melalui bakti sosial ini, kita membantu masyarakat mendapatkan kembali penglihatan tanpa beban biaya,” imbuhnya.

Salah satu peserta operasi katarak, Wahidin (41) dari Tanah Abang, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat. “Acara ini sangat baik. Saya sangat berterima kasih kepada penyelenggara karena saya bisa mendapatkan operasi katarak gratis,” ucapnya. (B. Karmila)

Artikel Sambut Hari Ibu ke-97, Pemprov DKI Bantu 110 Pasien Operasi Katarak dan Bagikan 3400 Kacamata Gratis pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Setelah dilakukan verifikasi dan koordinasi dengan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Cempaka Putih dan Pulogadung, Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan dugaan tersebut tidak terbukti.

“Setelah kami lakukan verifikasi lapangan dan berkoordinasi langsung dengan pihak rumah sakit, hasilnya menunjukkan bahwa klaim penolakan tersebut tidak benar,” ujar Ani di Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).

Menurut Ani, Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit, antara lain Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, RS Yarsi, RS Rojak, RS Evasari, dan RSUD Cempaka Putih.

Dalam keterangan persnya, Jumat (14/11/2025) berdasarkan pemeriksaan catatan administrasi serta hasil konfirmasi dengan manajemen, tidak ditemukan adanya data pasien dengan identitas sebagaimana diberitakan.

Manajemen RSIJ Cempaka Putih juga telah menyampaikan pernyataan resmi bahwa tidak pernah merawat pasien tersebut. Tidak ada pasien atas nama Repan yang tercatat menerima layanan.

RSIJ Cempaka Putih juga menegaskan komitmen rumah sakit untuk memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut, Ani menjelaskan bahwa hasil penelusuran menunjukkan pasien yang dimaksud telah mendapatkan penanganan awal di RS St. Carolus dan kemudian mendapat pelayanan lanjutan di RS Ukrida, Jakarta Barat.

“Dugaan adanya penolakan muncul karena setelah penanganan luka awal, pasien diarahkan untuk melapor ke kepolisian guna keperluan visum. Prosedur ini merupakan bagian dari tata laksana standar pada kasus dugaan kekerasan, agar dokumentasi medis dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum,” terang Ani.

Dinas Kesehatan juga telah menerima rekaman CCTV yang memperlihatkan proses pemberian layanan medis kepada pasien. Bukti visual tersebut memperkuat hasil verifikasi dan menggambarkan pelayanan yang diberikan.

Dalam kasus dugaan kekerasan, alur pelayanan medis dilakukan dengan menstabilkan kondisi pasien, mencatat serta mendokumentasikan luka secara lengkap, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian bila dibutuhkan untuk proses visum.

“Kami mengimbau masyarakat dan media agar selalu memverifikasi kebenaran informasi melalui saluran resmi, serta memanfaatkan mekanisme pengaduan Dinas Kesehatan jika menemukan dugaan pelanggaran layanan,”

“Kami memastikan seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta terbuka bagi siapa pun. Bila ada dugaan pelanggaran, kami akan menindaklanjutinya dengan cepat dan transparan,” tegasnya. (B. Karmila)

Artikel Dinkes Klarifikasi Atas Dugaan Penolakan Pasien Warga Baduy Dipastikan tidak Ada Diskriminasi pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.