Komitmen ini mengemuka dalam Lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) Kongres Ekonomi Umat ke-II Provinsi DKI Jakarta bertajuk “Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah Jakarta yang Inklusif, Kolaboratif, dan Berkelanjutan” di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Acara yang dibuka dengan keynote dari Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH. Muhammad Faiz dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin ini menyoroti pentingnya kolaborasi dan optimalisasi potensi umat Islam dalam menopang perekonomian daerah.

Suharini Eliawati, M.Si., Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa saat ini peringkat perekonomian Jakarta berada di urutan 71 dunia. Target ambisius untuk melonjak ke posisi 50 besar dunia pada 2030 dipastikan tidak bisa dicapai sendiri oleh Pemprov DKI.

“Saat ini investasi kita ada pada angka 204,2 triliun,” ujar Suharini.

“Dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2024, meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, kita pastikan Jakarta akan menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Ekonomi syariah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan,” tegasnya.

Suharini juga menyoroti perlunya menjaga inflasi agar tetap “terjaga dan terkendali”. Ia menawarkan tiga skenario pertumbuhan ekonomi, dengan skenario optimis mencapai 6,08% jika seluruh pihak, termasuk sektor ekonomi syariah, berpartisipasi aktif.

Mandat Halal dan Potensi Zakat Belum Optimal

Mursidi, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dengan semangat keadilan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia secara aktif mendukung rantai nilai halal terintegrasi dan berdaya saing serta melaksanakan business matching pembiayaan syariah bagi UMKM.

Sementara itu, Bukhari Muslim dari Bidang Registrasi Halal BPJPH mengingatkan tentang mandat wajib sertifikasi halal.

“Per 17 Oktober 2026, semua jenis makanan dan minuman harus bersertifikat halal. Kalau tidak, tidak boleh diperjualbelikan,” tegas Bukhari.

BPJPH berupaya membantu UMKM, terutama rumah makan khas daerah, untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui program sertifikasi halal gratis yang didanai dari CSR perusahaan besar.

Dari aspek filantropi Islam, Ahmad Abu Bakar MM, Kepala Baznas Bazis DKI Jakarta, menyampaikan bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di DKI Jakarta mencapai 64 triliun per tahun. Namun, yang baru terkumpul dan dikelola Baznas Bazis DKI baru sekitar 400 miliar rupiah, menunjukkan kesadaran umat yang masih relatif rendah.

“Potensi zakat se-Indonesia itu ada 325 triliun. Artinya kita masih butuh perjuangan,” kata Ahmad Abu Bakar, seraya menekankan perlunya meningkatkan kepercayaan muzaki agar menunaikan ZIS melalui lembaga resmi.

Pemberdayaan Umat Jadi Solusi Kemiskinan

Bambang Suprihadi, Pimpinan Masjid Raya Bintaro Jaya melalui program Bank Infak, menawarkan model pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Gerakan ini telah membantu 1.700 UMKM dengan dana bergulir mencapai Rp 8,5 miliar.

“Kami adalah lembaga pemberdayaan ekonomi umat berprinsip syariah qardhul hasan, tanpa margin atau riba,” jelas Bambang.

“Dari 1.700 UMKM yang kami bantu, tingkat Non-Performing Financing-nya nol. Ini membuktikan mereka yang kecil ini patuh dan berintegritas untuk membayar,” tambahnya.

Bambang menegaskan bahwa charity atau bantuan sosial tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan, melainkan pemberdayaan ekonomi umat yang bisa mengubah status mustahik menjadi muzaki.

Deklarasi Ekonomi Syariah Jakarta

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan FGD yang dihadiri akademisi, pelaku usaha, pegiat halal, asosiasi UMKM, dan perbankan. Diskusi ini menghasilkan tujuh butir Deklarasi Ekonomi Syariah Jakarta, yang mencakup:

1. Menguatkan pembiayaan syariah yang inklusif dan berkeadilan.

2. Mendorong pengembangan wakaf produktif sebagai sumber keberlanjutan ekonomi umat.

3. Memperkuat peran masjid, pesantren, dan komunitas usaha sebagai inkubator UMKM syariah.

4. Memastikan standardisasi dan sertifikasi halal sebagai fondasi daya saing UMKM.

5. Mempercepat transformasi digital syariah.

6. Mengembangkan marketplace halal sebagai ekosistem pasar berbasis syariah.

7. Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis.

Menutup kegiatan, Ketua Panitia, Deden Edi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak.

“Kami berterima kasih kepada Pemprov DKI, Baznas BAZIS DKI, Bank Indonesia, dan LPPOM yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Deklarasi yang lahir hari ini adalah langkah besar menuju ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan bagi umat Jakarta,” ungkapnya.

Kongres Ekonomi Umat ini diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Ekonomi Syariah dan penandatanganan bersama oleh para pemangku kepentingan. Rekomendasi kongres akan segera disusun untuk mendukung kemajuan dan penguatan ekonomi syariah di Jakarta*

Artikel MUI Dorong Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Syariah dan Motor Nasional pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Program ini diharapkan dapat mendorong Jakarta menjadi provinsi percontohan dalam penguatan industri halal dan perlindungan konsumen muslim

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta secara resmi meluncurkan program Duta Halal MUI DKI Jakarta, sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat peran dakwah halal dan membangun ekosistem halal yang berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.

Acara launching yang digelar di Jakarta Utara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, KH. Auzai Mahfudz, dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari jajaran MUI serta LPPOM MUI Provinsi DKI Jakarta.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Umum MUI Kota Jakarta Utara KH. Ibnu Abidin, Wakil Ketua MUI Kota Jakarta Utara KH. Sodikin Marzuki, serta jajaran Pimpinan LPPOM MUI DKI Jakarta: Drg. Deden Edi Soetrisna, KH. Dr. Abi Ikwanuddin (Wakil Direktur LPPOM sekaligus Bendahara Umum MUI Provinsi DKI Jakarta), dan KH. Abdul Muin, M.Pd.

Sebanyak 70 pengurus MUI Kota dan Kecamatan se-Jakarta Utara turut hadir dalam kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan sinergi kelembagaan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap Jaminan Produk Halal di tengah masyarakat.

Mewujudkan Dakwah Halal yang Masif dan Terstruktur

Dalam sambutannya, KH. Auzai Mahfudz menegaskan bahwa salah satu tugas utama MUI adalah menyampaikan dakwah tentang halal kepada masyarakat. Program Duta Halal ini diharapkan menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan tugas dakwah tersebut, sehingga peran MUI akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat luas, terutama dalam hal pembinaan dan edukasi halal.

Sementara itu, Drg. Deden Edi Soetrisna menegaskan bahwa kehadiran Duta Halal merupakan langkah konkret dalam memperluas jangkauan edukasi halal di masyarakat, baik kepada konsumen maupun para pelaku usaha.

“Program Duta Halal ini kami rancang untuk mendorong sosialisasi halal yang lebih luas dan masif. Ini juga merupakan bagian dari upaya bersama kita dalam membangun ekosistem halal khususnya di Jakarta, agar masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami pentingnya jaminan produk halal sesuai amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014,” ungkap Deden.

Ia juga menambahkan bahwa LPPOM MUI, sebagai lembaga pelopor sertifikasi halal di Indonesia, akan terus menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat melalui layanan yang profesional dan berintegritas, serta berkomitmen melindungi umat dari produk yang tidak halal.

Langkah Awal Menuju Kota Halal

Program Duta Halal MUI DKI Jakarta ini akan menyasar berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, jasa logistik, pengolahan daging, hingga UMKM. Para Duta Halal akan menjadi mitra strategis dalam mendampingi pelaku usaha agar lebih siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Dengan kolaborasi lintas struktur MUI, program ini diharapkan dapat mendorong Jakarta menjadi provinsi percontohan dalam penguatan industri halal dan perlindungan konsumen muslim.

Artikel Luncurkan Program Duta Halal, MUI DKI Perkuat Peran Edukasi dan Bangun Ekosistem Halal di Ibu Kota pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Bakso menjadi makanan yang digemari hampir semua kalangan. Penjual bakso pun mudah ditemui.

DEPOKPOS – Meski menjadi makanan populer, tetapi masih banyak pelaku usaha bakso baik kedai maupun gerobak keliling yang belum menggantongi sertifikat halal. Padahal sesuai amanat UU Jaminan Produk Halal (JPH), bakso merupakan produk pangan yang wajib bersertifikat halal sebelum Oktober 2024.

Di Jakarta, pelaku usaha bakso pun amat sedikit yang sudah menggantongi sertifikat halal dari pemerintah. Apa penyebabnya?

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Deden Edi Sutrisna mengungkapkan penyebabnya. Menurut Deden, di Jakarta hingga saat ini belum ada jasa penggilingan daging yang bersertifikat halal.

Hal ini diungkap Deden saat memberi sambutan pada Seminar Halal “Mewujudkan Penggilingan Daging Bakso Bersertifikat Halal di Wilayah Jakarta” di Sunlake Hotel Sunter, Jakarta Utara, Selasa (30/7/2024).

“Di Jakarta, kami belum menemukan penggilingan daging halal yang dapat digunakan para pelaku usaha bakso. Dan tentunya sangat berpengaruh dalam proses sertifikasi halal dan ketersediaan bakso halal di masyarakat,” ungkap Deden.

Dikatakan Deden, sebetulnya banyak pelaku usaha bakso yang sudah mengajukan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI Jakarta. Para pelaku usaha bakso tersebut sebagai besar masih menggiling daging sapi bahan membuat bakso di jasa penggilingan umum.

“Karena penggilingan daging tersebut belum halal, maka kami belum bisa meloloskan para pengusaha bakso tersebut untuk mendapatkan sertifikat halal,” jelas Deden.

Maka, diselenggarakan seminar halal ini merupakan ikhtiar mencari solusi. Seminar ini, kata Deden, diikuti oleh 130 peserta yang sebagian besar pelaku usaha bakso di Jakarta.

“Seminar ini dirancang dan timbul karena kegelisahan kami selaku LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang langsung berhadapan dengan para pelaku usaha di lapangan,” ujar Deden.

Ketua Asosiasi Mie dan Bakso Seluruh Indonesia Lasiman menyambut baik gelaran seminar halal yang diselenggarakan MUI Provinsi DKI Jakarta ini. Lasiman mengaku, saat ini memang amat sedikit penggilingan daging halal. Sehingga ini menjadi penyebab belum banyak pelaku usaha bakso yang memperoleh sertifikat halal.

“Jadi pedagang bakso seluruh Indonesia itu persentase sertifikasi halalnya tidak lebih dari satu setengah persen,” kata Lasiman.

Untuk mengatasi problem ini, Lasiman mengajak semua pihak untuk mewujudkan penggilingan daging bersertifikat halal di berbagai tempat. Asosiasi yang dia pimpin pun sedang mengupayakan penyediaan alat penggilingan daging dengan harga terjangkau.

Sementara itu, narasumber lain Perwakilan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Provinsi DK Jakarta Aceng Zaini menyampaikan langkah konkret.

Pihak Pemprov DK Jakarta siap berkolaborasi pengadaan penggilingan daging halal di setiap kecamatan.

“Pemprov DKJakarta siap membangun fasilitas penggilingan bakso yang memenuhi standar halal dengan pengawasan secara ketat agar sesuai dengan aturan halal,” jelas Aceng.

Selain itu, hadir pula narasumber Ketua Umum MUI DK Jakarta KH Muhammad Faiz, Sekretaris Umum MUI DK Jakarta KH Auza’i Mahfudz, Kepala Pusat Sertifikasi dan Registrasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanuddin, dan Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi DK Jakarta Renova Ida Siahaan.

Pada kesempatan ini, Ketum MUI Jakarta Muhammad Faiz berbagi cerita pengalaman saat bertugas sebagai petugas sertifikasi halal LPPOM MUI. Ia pernah mengunjungi perusahaan pemotongan sapi di luar negeri yang dinilai sangat mementingkan aspek halal dan kesehatan.

Sementara Sekum MUI Jakarta, KH Auza’i Mahfudz menyampaikan materi tentang kriteria hewan yang halal dikonsumsi umat Islam.*

Artikel Ini Penyebab Pelaku Usaha Bakso Kesulitan Urus Sertifikasi Halal pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.