Hakim menyatakan tidak ada lagi upaya hukum terhadap gugatan yang sudah gugur tersebut.

“Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap objek sengketa a quo telah memenuhi seluruh unsur kewenangan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,” kata ketua majelis hakim Rachmadi di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).

Hakim mengatakan putusan gugur ini menghentikan polemik berkepanjangan. Hakim menegaskan tidak ada lagi ruang pemeriksaan dan pembuktian setelah gugatan dinyatakan gugur.

“Dan guna menghentikan polemik berkepanjangan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap tugas pemerintah dalam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, bangsa, dan negara, maka terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” ujar hakim.

Hakim menyatakan gugatan terkait suket penyetaraan pendidikan gugur usai ada putusan MA yang menyatakan suket itu tidak dan batal demi hukum.

Hakim PTUN menyebut putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap itu membuat suket, sebagai objek gugatan, sudah tidak ada lagi sehingga persidangan harus dihentikan.

Kemendikdasmen selaku tergugat juga telah resmi mencabut suket penyetaraan SMA luar negeri Gibran sebagai tindak lanjut putusan MA. Surat pencabutan itu telah diserahkan ke PTUN.