Kemeja putihnya masih bersih, sepatu bot oranye mengilat, alisnya berkerut dalam ekspresi yang media sebut “memelas sedih”.

Kamera menangkap momen itu dari sudut rendah, membuatnya tampak lebih tinggi, lebih berat bebannya, lebih manusiawi.

Di belakangnya, prajurit TNI dan warga yang benar-benar kehilangan segalanya menjadi latar belakang buram.

Foto itu langsung viral-tapi bukan karena pujian.

Foto itu adalah teks semiotik yang runtuh di bawah berat kontradiksinya sendiri.

Secara denotatif, gambar itu tak bercela: seorang menteri senior turun ke lokasi bencana, memanggul bantuan pangan, menjanjikan stok beras aman.

Secara konotatif, ia menawarkan narasi yang sudah terlalu sering kita dengar—pejabat sebagai bapak yang prihatin, negara yang hadir, solidaritas nasional di tengah duka.

Karung beras menjadi penanda “beban bersama”, kemeja putih menjadi simbol kemurnian, dan ekspresi sedih menjadi bukti bahwa hati pejabat pun bisa luka.

Dalam bahasa Barthes, foto itu berusaha membangun mitos baru: “Zulkifli Hasan, sang penyelamat pangan.”

Tapi mitos itu langsung ambruk ketika publik mengingat siapa Zulkifli Hasan sebenarnya.

Ia adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia periode 2009–2014, masa ketika deforestasi mencapai rekor tertinggi dalam sejarah bangsa ini.

Di tangannya, 1,64 juta hektare hutan dilepaskan untuk konversi, 859 izin HPH/HTI/IUPHHK diterbitkan, mencakup lebih dari 12 juta hektare.

Hulu-hulu sungai di Sumatera Barat-tempat banjir bandang baru saja merenggut ratusan nyawa-adalah bagian dari wilayah yang dibuka era itu.

Hutan penyangga air menjadi kebun sawit, lereng gunung Merapi-Marapi menjadi tambang ilegal, dan ketika hujan datang, air tak lagi punya tempat berteduh selain rumah-rumah warga.

Maka ketika Zulhas memanggul karung beras 5 kilogram di pundaknya, yang terbaca bukan empati, melainkan ironi yang menusuk. Ia sedang mengelus luka yang-setidaknya secara struktural—turut ia ciptakan.

Ekspresi “memelas sedih” itu bukan lagi tanda kemanusiaan, melainkan performa rasa bersalah yang terlambat dan terlalu murah.

Lima kilogram beras untuk menutup dosa jutaan hektare hutan yang hilang.

Di media sosial, foto itu langsung berubah menjadi meme kejam: “Dulu kasih izin HPH, sekarang kasih beras HPR (Hadiah Pencitraan Rakyat)”; “Menangis buaya di atas kuburan yang ia gali sendiri”; “Harrison Ford sudah peringatkan 2013, eh malah difoto bawa beras 2025”.

Video lama aktor Hollywood itu-yang memaki Zulhas di depan kamera karena deforestasi-kembali beredar, lebih pedas dari sebelumnya.

Foto itu, pada akhirnya, adalah cermin kegagalan propaganda di era hiper-transparansi. Ketika memori kolektif lebih kuat daripada angle kamera, ketika arsip kebijakan lebih keras daripada ekspresi wajah, maka pencitraan tidak lagi bekerja.

Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan yang menggantung di udara berlumpur Sumatera Barat:

Apakah lima kilogram beras cukup untuk menebus satu dekade hutan yang hilang?

Jawabannya, tentu saja, tidak. Dan foto itu-dengan segala kesempurnaannya+telah menjadi bukti terbaik akan kegagalan itu.*

Artikel Menko Zulkifli Hasan: “Beri Aku Sekarung Beras, Kusembunyikan Hutan yang Hilang” pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Izin dari negara untuk membuka hutan telah lama menjadi pintu bagi ekspansi perkebunan, tambang, dan konversi kawasan hutan. Menurut laporan Greenpeace Indonesia, selama lima tahun terakhir lahan yang hilang mencapai 2,13 juta hektare setara 3,5 kali luas Pulau Bali.

Deforestasi dalam skala besar mengikis vegetasi penahan air dan tanah. Fungsi alami hutan sebagai “spons” seluruh ekosistem menjadi terganggu. Jika hujan ekstrem datang, alih fungsi lahan dan hilangnya pohon besar memudahkan hujan cepat berubah menjadi banjir bandang dan longsor.

Malapetaka itu terbukti di akhir November 2025: menurut data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban meninggal akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 604 orang, dengan 464 orang hilang, dan sekitar 2.600 terluka. Jumlah pengungsi mencapai ratusan ribu jiwa, ribuan rumah rusak, serta infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan hancur.

Bagi sebagian warga, bencana ini bukan sekadar kekuatan alam melainkan akibat dari kebijakan yang gagal mengendalikan perizinan dan eksploitasi alam. Saat izin terus diberikan tanpa pengawasan ketat, ketika evaluasi lingkungan dilemahkan, maka kerusakan hutan menjadi bom waktu bagi masyarakat.

Kritik terhadap kebijakan ini bukan tanpa dasar: Greenpeace, misalnya, menyatakan bahwa deforestasi tetap tinggi meskipun pemerintah mengklaim sebaliknya. Bahkan, klaim tersebut menghadapi kritik hukum: ada pelaporan terhadap Greenpeace atas tuduhan memutarbalik fakta. Namun persoalan lingkungan tetap nyata: laju deforestasi, konversi lahan, dan izin baru terus terjadi.

Dalam opini publik yang tersebar luas termasuk narasi media sosial disebut bahwa warga menjadi korban bergilir atas “izin yang digelontor”, sedangkan pelaku dan pemberi izin jarang terlihat bertanggung jawab. Tidak sedikit yang menuding bahwa sistem perizinan memberi celah bagi korporasi besar dan pejabat yang mendukungnya. Kesedihan dan kemarahan publik juga tertuju pada slogan resmi tentang “pembangunan” yang seolah menutup mata terhadap kerentanan ekologis.

Satu hal yang jelas: bencana kali ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan tidak bisa dipandang sebagai isu lingkungan semata. Ia menjadi isu kemanusiaan, karena kehilangan hutan berarti kehilangan perlindungan terhadap kehidupan. Hujan yang dulu bisa diserap hutan, sekarang langsung mengalir deras menenggelamkan pemukiman.

Tuntutan publik terhadap penegakan hukum harus serius diperhatikan. Pelaku perusakan hutan apakah korporasi, pemilik konsesi, atau oknum pemberi izin harus diperiksa secara transparan dan adil. Evaluasi perizinan, audit lingkungan independen, serta reformasi kebijakan harus dilakukan. Tanpa itu, tragedi serupa akan terus berulang.

Saat ini pemerintah telah menerjunkan tim penyelamatan, bantuan kemanusiaan, dan membuka jalur logistik. Namun langkah itu bersifat reaktif. Pemerintah perlu berpikir jangka panjang: memulihkan ekosistem, merehabilitasi kawasan kritis, menegakkan perlindungan hutan, serta memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak dibayar dengan nyawa rakyat.

Banjir bandang dan longsor di Sumatera harus menjadi titik balik: bukan hanya untuk menolong korban, tetapi untuk mengubah arah kebijakan. Negara harus berdiri di sisi rakyat dan alam bukan korporasi dan keuntungan sesaat.

Artikel Izin Hutan Masif, Sumatera Tenggelam Bencana pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.