Menurut pria yang akrab disapa Foke itu, Andilan Kebo bukan sekadar kegiatan budaya, tetapi juga memiliki muatan sosial dan religius yang mendalam.

“Dalam setiap harta yang kita miliki, ada hak orang lain, baik yang meminta maupun tidak meminta,” ujar Foke saat menghadiri kegiatan Andilan Potong Kebo di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2026).

Ia menjelaskan, tradisi ini lahir dari inisiatif masyarakat (bottom-up), di mana warga secara kolektif melakukan patungan untuk membeli kerbau. Hewan tersebut kemudian disembelih, dan dagingnya dibagikan kepada peserta andilan serta masyarakat yang membutuhkan.

Foke menilai nilai solidaritas, kepedulian sosial, dan semangat berbagi dalam tradisi ini merupakan kekuatan utama masyarakat Betawi yang tidak boleh hilang.

“Mudah-mudahan tradisi ini bisa berkembang lebih jauh, sekaligus memperkuat pelestarian budaya Betawi di Jakarta,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya menghidupkan kembali tradisi ini telah dimulai sejak tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, Andilan Potong Kebo digelar di kawasan Agrowisata Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tradisi tersebut dihidupkan kembali oleh tokoh Betawi, KH Marullah Matali, setelah sempat lama tidak lagi dilaksanakan di tengah masyarakat.

Tahun ini kegiatan Andilan potong kebo diketuai oleh M.I Ridwan Boim.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungan penuh terhadap pelestarian tradisi Andilan Kebo sebagai bagian dari identitas Jakarta.

Menurut Pramono, tradisi ini sarat nilai kebersamaan, mulai dari sistem arisan, gotong royong, hingga semangat berbagi kepada masyarakat.

“Ini adalah tradisi budaya yang harus kita rawat terus-menerus,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak sembilan ekor kerbau disembelih sebagai bagian dari tradisi menjelang Idulfitri.

Pramono menegaskan, pelestarian budaya Betawi menjadi penting, terutama setelah ditetapkannya sebagai budaya utama Jakarta melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

“Di tengah transformasi Jakarta menjadi kota global, kita ingin memastikan budaya Betawi tetap hidup dan berkembang sebagai identitas yang membanggakan,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat pelestarian budaya, di antaranya melalui rencana penyelenggaraan haul ulama Betawi pada Juni mendatang serta renovasi Museum MH Thamrin.

Pramono juga menegaskan pentingnya menjaga Jakarta sebagai kota yang inklusif bagi semua agama, salah satunya melalui perayaan hari besar keagamaan di ruang publik.

“Apa yang dilakukan di Bundaran HI saat Natal, Imlek, Nyepi, hingga Ramadan dan Idulfitri menjadi contoh toleransi yang bisa menjadi role model bagi daerah lain,” tuturnya.

Baik Foke maupun Pramono sepakat, Andilan Kebo bukan hanya tradisi, tetapi juga fondasi sosial yang memperkuat kebersamaan masyarakat Betawi sekaligus menjaga identitas Jakarta di tengah arus modernisasi.

Artikel Foke Bicara Andilan Kebo, Pramono Tancap Gas Jaga Tradisi Betawi pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Keberatan warga atas keberadaan dapur MBG tersebut adalah mengganggu arus lalu lintas dan berpotensi merusak lingkungan.

“Setelah beroperasi, kami sudah melakukan beberapa kali protes. Namun ditanggapi dengan pemasangan dilarang parkir sepanjang jalan H. Sibi,” kata Irwan Bhakti, warga setempat, Jumat, 6 Februari 2026.

Ia menjelaskan bahwa setelah dapur MBG beroperasi, sejumlah mobil operasional dan karyawan diparkir di depan rumah tersebut. Namun hal itu mengganggu keluar masuk mobil para tetangga.

“Manufer kami jadi terganggu,” katanya.
MBG tersebut beroperasi sejak Rabu, 28 Januari 2026. Sebelumnya dilakukan test food dan syukuran untuk acara itu pada Jumat, 23 Januari 2026.

Menurut Irwan, beberapa tetangga seperti Ospian Marlina, Indra Darmawan, dan Riyanti Rafliyang rumah mereka berhadapan langsung dengan dapur MBG telah menegur pengelola karena jalan umum dipenuhi kendaraan operasional. Dua kendaraan besar diparkir di area dalam, sedangkan ambulans dan diparkir di pinggir jalan.

KH Abdullah Hasan menilai tindakan menutup jalan umum untuk parkir adalah perbuatan zalim. “Ini milik umum, bukan milik pribadi,” tegasnya.

Zalim adalah tindakan menganiaya kapada sesama manusia maupun diri sendiri. Menurut Islam, zalim adalah tabiat dan watak yang ada dalam diri manusia. Zalim adalah akhlak yang tercela dan sifat buruk yang dapat merusak agama, menghilangkan kebaikan, dan mendatangkan keburukan, bahkan bisa memutus tali silaturahim.

KH Abdullah menjelaskan bahwa keberadaan dapur tersebut, membuat masyarakat resah dan lalu lintas sepanjang jalan Haji Sibi menjadi terganggu.

“Itu kan bukan lahan dia [pengelola dapur] tapi mengapa sepanjang jalan warga tak boleh memarkir mobil mereka?”

Akibat penutupan tersebut, beberapa warga justru parkir di depan masjid Al Ikhwan. Padahal area itu digunakan untuk mereka yang ingin beribadah di masjid tersebut.

Berdasarkan peraturan lalu lintas, pelanggaran parkir di jalan umum adalah tindakan memarkir kendaraan di bahu jalan, trotoar, atau tempat yang dilarang (ada marka/rambu), yang mengganggu fungsi jalan dan pengguna lain.

Tindakan ini melanggar UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 34 Tahun 2006, dengan sanksi denda hingga Rp500.000, kurungan 2 bulan, atau penderekan oleh petugas.

DASAR HUKUM DAN SANKSI

UU No. 22 Tahun 2009 (LLAJ) Pasal 287 ayat (1): Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir dapat dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan: Melarang pemanfaatan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014: Mewajibkan pemilik kendaraan memiliki garasi dan dilarang parkir di ruang milik jalan.

Tindakan Petugas: Kendaraan yang parkir sembarangan dapat diderek, digembok, atau dicabut pentil ban oleh Dinas Perhubungan.

Parkir sembarangan tidak hanya melanggar hukum tetapi juga memicu kemacetan, merampas hak pejalan kaki, dan membahayakan keselamatan.

TAK DAPAT IZIN

Firli Ibrahim, Ketua Yayasan Generasi Emas Bangsa SPPG 008 Jagakarsa, yang mengelola dapur MBG tersebut pada 16 Januari 2026 mendatangi Lahyanto Nadie, tetangga sebelah rumah tinggal yang disalahgunakan untuk dapur umum tersebut, untuk meminta izin.

Firli didampingi warga setempat yaitu Nasun Fauzi, Anton Saaman, Neddy Saaman, Tuti Rochati, dan Intan Grahani. Dari yayasan tersebut juga hadir Joko dan Doni. Mereka meminta doa dan memohon izin beroperasi kepada tetangga.

Lahyanto mengatakan bahwa ia pasti medoakan, namun untuk memberikan izin ia harus bermusyawarah terlebih dahulu. Setelah melakukan peninjauan dapur, Lahyanto meminta kepada Firli agar bertemu dengan pemilik rumah tersebut yaitu Wahyu Dewanto, politisi Partai Gerindra yang juga anggota DPRD DKI Jakarta.

Namun hingga berita ini diturunkan, Firli tak memberikan kabar.

Wahyu adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari daerah pemilihan VIII Jakarta Selatan. Ia lahir pada 18 Desember 1979.  Selain aktif di kancah politik, ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik dan hukum.

Seperti diketahi proyek  MBG dikelola oleh partai politik, TNI dan Kepolisian, serta para pendukung pemenangan Prabowo pada Pemilu 2024.

Firli mengakui bahwa dapurnya akan mengganggu para tetangga terdekat baik masalah sampah organik, kebisingan dengan karyawan sebanyak 40 orang, maupun persoalan lalu lintas.

Seperti diketahui bahwa dapur umum berdampak signifikan terhadap lingkungan melalui produksi sampah organik (sisa makanan) dan limbah cair yang jika tidak dikelola akan membusuk dan menghasilkan emisi gas metana (CH4) dan mencemari air tanah. Pengelolaan yang buruk memicu pencemaran air, tanah dan bau tidak sedap.

Lahyanto menjelaskan bahwa peningkatan limbah organik dan emisi karena volume makanan yang terbuang tinggi, menyebabkan peningkatan sampah makanan yang merusak bumi dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Sedangkan pencemaran air dan tanah terjadi karena sisa makanan yang membusuk menghasilkan lindi (cairan sampah) yang meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air.

Risiko lainnya adalah potensi kebakaran karena udara yang penuh dengan minyak akibat ventilasi yang buruk dapat memicu risiko kebakaran. “Hal yang mengkhawatirkan adalah pencemaran udara dan tanah,” kata dosen di sejumlah perguruan tinggi tersebut.

Artikel Dapur MBG di Jagakarsa Dianggap Ganggu Lingkungan, Warga Protes Keras pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Dalam kegiatan tersebut, Pemprov DKI menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan, operasi katarak, hingga pembagian kacamata gratis untuk masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (8/12/2025) hingga Jumat (12/12/2025) ini melibatkan TP PKK Pusat, TP PKK DKI Jakarta, Dinkes DKI Jakarta, tenaga kesehatan, mitra kolaborator, serta berbagai komunitas masyarakat.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Tim Pembina Posyandu DKI Jakarta, Endang Nugrahani Pramono Anung, menekankan pentingnya menjaga kesehatan mata, khususnya bagi para lansia yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan operasi katarak.

“Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, kita menegaskan bahwa perhatian kepada para ibu juga berarti perhatian kepada kesehatan keluarga dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu aspek penting terhadap kualitas hidup adalah kesehatan mata,” ujarnya.

Wakil Kepala Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan sebanyak 110 pasien mengikuti operasi katarak gratis. Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan 3.400 kacamata gratis, masing-masing untuk 1.700 murid sekolah dan 1.700 masyarakat usia di atas 40 tahun, yang mayoritas membutuhkan kacamata baca.

“Sebagian pasien menjalani operasi pada hari ini, dan sisanya akan dikoordinasikan bersama Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia (Perdami), yang akan melaksanakan kegiatan serupa dalam beberapa minggu mendatang,” ungkapnya.

Pemeriksaan kesehatan gratis digelar serentak di seluruh wilayah kota/kabupaten di Jakarta. Persiapan operasi katarak telah dilakukan sejak beberapa minggu sebelumnya, mulai dari pendaftaran hingga skrining administrasi dan kesehatan. Seluruh peserta merupakan warga yang tinggal di Jakarta, baik ber-KTP DKI maupun berdomisili di Jakarta.

“Kami menargetkan setiap wilayah dapat melayani minimal 1.000 peserta, termasuk anggota TP PKK dan berbagai komunitas,” jelasnya.

Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian, mengapresiasi Pemprov DKI. Ia menjelaskan operasi katarak memerlukan rangkaian pemeriksaan untuk memastikan kondisi pasien benar-benar siap. Menurutnya, layanan ini sangat penting terhadap kualitas hidup, terutama bagi para lansia.

“Jika melalui BPJS, waktu tunggu bisa sangat panjang. Sementara jika berbayar, biayanya tinggi. Melalui bakti sosial ini, kita membantu masyarakat mendapatkan kembali penglihatan tanpa beban biaya,” imbuhnya.

Salah satu peserta operasi katarak, Wahidin (41) dari Tanah Abang, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat. “Acara ini sangat baik. Saya sangat berterima kasih kepada penyelenggara karena saya bisa mendapatkan operasi katarak gratis,” ucapnya. (B. Karmila)

Artikel Sambut Hari Ibu ke-97, Pemprov DKI Bantu 110 Pasien Operasi Katarak dan Bagikan 3400 Kacamata Gratis pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Dalam Peraturan gubernur tersebut, telah diatur dalam pasal yang melarang perdagangan hewan penular rabies (HPR) untuk pangan. Pramono berharap adanya peraturan ini dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan warga Jakarta.

“Ketika menerima para penggemar hewan pada waktu 13 Oktober 2025 lalu, saya berjanji untuk membuat pergub. Alhamdulillah dalam sebulan, Pergub 36/2025 mengenai larangan jual-beli daging HPR untuk pangan sudah berlaku,” jelas Pramono dalam siaran pers Rabu (26/11/2025).

Gubernur Pramono menambahkan, pasal 27A dalam pergub tersebut mengatur bahwa setiap orang dan/atau badan usaha dilarang memperjualbelikan HPR untuk tujuan pangan.

HPR yang dimaksud baik dalam bentuk hewan hidup maupun berupa daging atau produk lainnya, baik mentah maupun olahan. Sementara pada pasal 27B mengatur setiap orang maupun badan usaha dilarang melakukan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan pangan.

Jenis HPR yang diatur dalam peraturan gubernur ini yaitu anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, dan/atau hewan sebangsanya.

Jika melanggar, maka setiap pemilik maupun pemelihara HPR dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, penyitaan HPR dan produk HPR, penutupan tempat kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Penindakan sanksi pelanggaran pergub ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, serta perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (B. Karmila)

Artikel Pramono Terbitkan Pergub 36/2025, Larangan Dagang Daging Anjing dan Kucing pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Kota Administrasi Jakarta Pusat E Suzukiana mengatakan, acara ini merupakan kolaborasi dari para siswa pelatihan diselenggarakan pada angkatan ke – IV di tahun 2025 ini.

“Ini merupakan angkatan terakhir, di awal bulan depan akan selesai. Setiap akhir pelatihan kami melaksanakan acara ini. Kemarin acara table manner, sekarang fashion show merupakan kolaborasi dari semua kejuruan – kejuruan yang ada di PPKD Jakarta Pusat,” katanya.

Suzukiana menjelaskan, kegiatan ini merupakan praktik para siswa yang mengikuti pelatihan yang dilaksanakan PPKD Jakarta Pusat, karena persentase pelatihan yaitu 30 persen teori dan 70 persen praktik.

“Ini merupakan praktik dari mereka yang telah mengikuti pelatihan di PPKD. Awal mereka masuk, sudah diajarkan cara bikin pola, menggunting, menjahit, bahkan sampai detail lainnya. Makanya tadi baju atau busananya yang dihasilkan oleh mereka ditampilkan,”

“Nah, yang menghiasnya itu dari jurusan makeup artist. Peraganya itu diambil dari kejuruan – kejuruan lain. MC – nya ada tiga yaitu, berbahasa Korea, Inggris, dan bahasa Jepang,” paparnya.

Menurutnya dalam kegiatan ini para siswa pelatihan tentunya merasa bangga karena bisa menampilkan hasil karya produksi mereka yang dibuat selama pelatihan di PPKD Jakarta Pusat.

“Kegiatan ini hasil dari produk mereka ditampilkan, dilihat oleh orang banyak. Ada kebanggaan sendiri, ketika nanti lulus dari sini, mereka sudah punya CV. Punya hasil karya, saat memasuki dunia kerja atau berusaha mereka punya pengalaman, dan sudah ada produk yang bisa dihasilkan,” ujarnya.

Suzukiana juga bersyukur di tahun 2025 ini peserta yang telah mengikuti pelatihan di PPKD Jakarta Pusat dari empat angkatan yang diselenggarakan telah mencapai target yaitu sebanyak 1.890 peserta dari 18 kejuruan yang ada.

“Alhamdulillah, antusias dari warga Jakarta Pusat tinggi dan target sudah terpenuhi. Setiap kami membuka pendaftaran, angkatannya diterima 360 peserta, untuk kuota yang mendaftar bahkan bisa sampai 2.000 orang. Tentunya kami juga ada seleksi tertulis dan seleksi wawancara,” tandasnya. (B. Karmila)

Artikel Peserta Binaan PPKD Jakpus, Tampilkan Hasil Karya Gelar Fashion Show pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Workshop ini dirancang untuk mendorong generasi muda menelusuri sejarah perkembangan islam di Jakarta dalam format digital yang kreatif seperti video pendek, reels, hingga narasi dengan hook yang memikat.

Acara ini menghadirkan tiga narasumber yaitu, peneliti sejarah ulama betawi, KH. Rahmad Zailani Kiki, Ketua Komisi Infokom MUI DKI Jakarta, Raihan Febriansyah dan Konten kreator, Historycal Traveller sekaligus praktisi digital Rizky Ramadhani. Dengan peserta, mahasiswa, ormas dan pendakwah di Jakarta.

Peserta mendapat materi wawasan sejarah sekaligus keterampilan produksi konten yang menarik dan disukai serta relevan dengan perkembangan era digital.

Selain penguatan pengetahuan sejarah, peserta juga mendapatkan pelatihan mulai dari storytelling digital, teknik riset konten, produksi konten video, hingga strategi agar konten edukatif tetap menarik bagi audiens muda.

Para narasumber menekankan pentingnya akurasi dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi sejarah, terutama di era banjir informasi dan maraknya misinformasi.

Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH. Yusuf Aman, MA yang membuka kegiatan mengatakan dengan workshop konten digital ini membuktikan bahwa MUI bukan hanya soal fatwa. Tapi juga menangani dampak globalisasi, termasuk era digital.

“Generasi muda harus kuat fisik, kuat nalar, dan kuat menjaga diri untuk tetap menjadi teladan dan dapat dipercaya. Pemuda tidak hanya piawai membuat konten, tapi juga penggerak utama membentuk opini,” ucapnya.

Ditambahkannya bahwa islam tidak mengikuti zaman, tapi tidak pernah ketinggalan zaman. Islam hadir memelihara zaman.

“Peran konten kreator yang menghasilkan pengetahuan, berkualitas, sekaligus menghibur dapat menjadi sedeqah. Dengan memahami peran dan tantangan dunia konten kreator, kita bisa lebih apresiatif dan mendukungnya dalam menciptakan konten yang lebih baik.” pungkas kiyai Yusuf aman yang juga merupakan Ketua FKUB DKI Jakarta itu.

Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Dr. M. Faiz Rafdhi M. Kom, mengatakan sudah saatnya konten digital dipenuhi dengan konten edukatif dan bernilai. MUI harus memasuki dunia maya agar bisa mendominasi mesin pencarian dengan data dan konten yang bermutu dan bermanfaat. Tidak hanya sekedar viral tapi juga tetap bernilai dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Generasi muda adalah garda terdepan dakwah digital. Dengan pemahaman sejarah yang kuat, konten mereka tidak hanya viral, tetapi juga bernilai,” ujarnya dalam sambutannya.

Acara ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kreator konten muda yang memahami akar sejarah Islam di Jakarta. Menghidupkan kembali semangat dakwah yang informatif, kreatif, dan santun. Menjadikan media sosial sebagai ruang edukasi yang inspiratif dan menyejukkan serta menguatkan kolaborasi antara komunitas sejarah, ormas Islam, dan kreator digital.

Dengan terselenggaranya workshop ini, penyelenggara berharap kiprah ormas dan generasi muda Jakarta semakin banyak yang berkarya, bercerita, dan menyebarkan pesan kebaikan melalui konten kreatif yang bermutu.*

Artikel MUI Jakarta Bekali Ormas dan Generasi Muda Cara Buat Konten Menarik dan Disukai pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Setelah dilakukan verifikasi dan koordinasi dengan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Cempaka Putih dan Pulogadung, Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan dugaan tersebut tidak terbukti.

“Setelah kami lakukan verifikasi lapangan dan berkoordinasi langsung dengan pihak rumah sakit, hasilnya menunjukkan bahwa klaim penolakan tersebut tidak benar,” ujar Ani di Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).

Menurut Ani, Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit, antara lain Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, RS Yarsi, RS Rojak, RS Evasari, dan RSUD Cempaka Putih.

Dalam keterangan persnya, Jumat (14/11/2025) berdasarkan pemeriksaan catatan administrasi serta hasil konfirmasi dengan manajemen, tidak ditemukan adanya data pasien dengan identitas sebagaimana diberitakan.

Manajemen RSIJ Cempaka Putih juga telah menyampaikan pernyataan resmi bahwa tidak pernah merawat pasien tersebut. Tidak ada pasien atas nama Repan yang tercatat menerima layanan.

RSIJ Cempaka Putih juga menegaskan komitmen rumah sakit untuk memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut, Ani menjelaskan bahwa hasil penelusuran menunjukkan pasien yang dimaksud telah mendapatkan penanganan awal di RS St. Carolus dan kemudian mendapat pelayanan lanjutan di RS Ukrida, Jakarta Barat.

“Dugaan adanya penolakan muncul karena setelah penanganan luka awal, pasien diarahkan untuk melapor ke kepolisian guna keperluan visum. Prosedur ini merupakan bagian dari tata laksana standar pada kasus dugaan kekerasan, agar dokumentasi medis dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum,” terang Ani.

Dinas Kesehatan juga telah menerima rekaman CCTV yang memperlihatkan proses pemberian layanan medis kepada pasien. Bukti visual tersebut memperkuat hasil verifikasi dan menggambarkan pelayanan yang diberikan.

Dalam kasus dugaan kekerasan, alur pelayanan medis dilakukan dengan menstabilkan kondisi pasien, mencatat serta mendokumentasikan luka secara lengkap, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian bila dibutuhkan untuk proses visum.

“Kami mengimbau masyarakat dan media agar selalu memverifikasi kebenaran informasi melalui saluran resmi, serta memanfaatkan mekanisme pengaduan Dinas Kesehatan jika menemukan dugaan pelanggaran layanan,”

“Kami memastikan seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta terbuka bagi siapa pun. Bila ada dugaan pelanggaran, kami akan menindaklanjutinya dengan cepat dan transparan,” tegasnya. (B. Karmila)

Artikel Dinkes Klarifikasi Atas Dugaan Penolakan Pasien Warga Baduy Dipastikan tidak Ada Diskriminasi pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Mengusung tema ‘Jakarta Kota Global: Bangun Akses, Bangun Karier’, kegiatan ini tidak hanya membuka kesempatan kerja, tetapi juga menghadirkan berbagai program pelatihan melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Dinas Tenaga Kerja,” ujar Wagub Rano.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 menurun menjadi 6,05 persen, atau sekitar 330 ribu orang. Meski angka ini membaik, Wagub Rano menilai tantangan masih ada.

“Komitmen kami sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yaitu meningkatkan kesempatan kerja layak dan daya tahan tenaga kerja. Kami menargetkan penurunan TPT menjadi 5,49–5,64 persen pada 2030,” paparnya.

Wagub Rano juga mengapresiasi dukungan lebih dari 90 perusahaan yang membuka 12.000 lowongan kerja, termasuk lebih dari 9.000 peluang kerja luar negeri melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Jakarta Job Festival 2025 diselenggarakan secara hybrid pada 13 – 14 November 2025, pukul 10.00 – 17.00 WIB. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan ini secara langsung di lokasi maupun secara daring melalui situs jobfair.kemnaker.go.id.

Rangkaian kegiatan Jakarta Job Festival 2025 meliputi:
– Pameran lowongan kerja oleh 90 perusahaan;
– Wawancara langsung dengan perusahaan;
– Pameran Pusat Pelatihan Kerja;
– Informasi peluang kerja luar negeri dari BP2MI;
– Pameran UMKM dan Jakarta Entrepreneur;
– Talkshow inspiratif seputar dunia kerja dan motivasi karier.

Selain mempertemukan pencari kerja dan perusahaan, Wagub Rano berharap kegiatan ini mampu mendorong dunia pendidikan lebih adaptif terhadap kebutuhan industri

“Semoga para pencari kerja dapat menemukan pekerjaan sesuai minat dan kompetensi, dan perusahaan pun mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kualifikasi,” harap Rano.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, menambahkan, Pemprov DKI juga memfasilitasi pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri. “Kami menghadirkan 90 perusahaan, terdiri atas 20 perusahaan internasional dan 70 perusahaan nasional,” tuturnya. (B. Karmila)

Artikel Jakarta Job Festival 2025 Resmi Dibuka, Hadirkan 20 Perusahaan Internasional dan 70 Perusahaan Nasional pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Kegiatan Prabu Jakarta akan memberikan dampak yang sangat positif, karena Jakarta akan menjadi aman dan nyaman jika para Prabu aktif menjaga lingkungannya. Saya melihat dengan semangat kalian, Jakarta akan menjadi kota yang lebih baik, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih maju,” ucapnya di JIEXPO Convention Center, Kemayoran, pada Kamis (13/11/2025).

Gubernur Pramono mengajak semua pelajar yang tergabung dalam Prabu Jakarta untuk menjadi garda terdepan dalam menyalakan semangat “Jaga Jakarta”, yaitu semangat untuk merawat kota dengan hati, aksi, dan rasa memiliki.

“Mari kita semua jaga Jakarta. Karena dengan Jakarta kita jaga bersama-sama yang paling penting adalah Jakarta aman, nyaman, itu saja sudah cukup untuk membuat Jakarta semakin baik dan semakin maju,” tambah Pramono, dalam siaran persnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menjelaskan, sejak dibentuk pada 2023 oleh Satpol PP, Prabu Jakarta melakukan pembinaan generasi muda tidak hanya dalam konteks penegakan peraturan, tetapi juga penguatan karakter dan disiplin pelajar.

“Hingga saat ini, Satpol PP telah melaksanakan pembentukan Prabu Jakarta pada 80 SMA negeri dan SMK negeri yang melibatkan 2.000 pelajar. Dan yang hadir pada hari ini merupakan generasi ketiga Prabu Jakarta, yaitu sebanyak 1.005 pelajar,” ungkapnya.

Selain pengukuhan, rangkaian kegiatan Prabu Jakarta 2025 meliputi sosialisasi program, lomba film pendek, lomba komik, dan lomba fotografi bertema “Jaga Jakarta”, serta kompetisi Battle of Prabu Jakarta

Prabu Jakarta berperan sebagai pelopor dan agen perubahan dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ketertiban umum, disiplin, serta kepatuhan terhadap peraturan daerah. Ke depan, Satpol PP Provinsi DKI berencana memperluas pembentukan Prabu Jakarta ke seluruh SMA dan SMK negeri di wilayah Ibu Kota.

“Kami berharap seluruh pelajar di DKI Jakarta dapat mencintai dan menjaga Jakarta dengan hati. Prabu Jakarta diharapkan menjadi mitra dan sahabat Satpol PP untuk bersama-sama menjaga kota ini agar tetap aman, nyaman, tenteram, tertib, dan teratur,” jelas Satriadi. (B. Karmila)

Artikel Pramono Kukuhkan 1.005 Prabu Ajak Pelajar Jaga Jakarta Lebih Baik pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Dalam sambutannya Pramono menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus menciptakan iklim investasi yang ramah, transparan, dan berdaya saing.

“Kegiatan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga langkah penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Jakarta sebagai kota yang kredibel dan pro-investasi,” ujarnya di Hotel The Westin, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Senin (10/11/2025).

Selain itu ia pun menilai ajang Jakarta Investment Award menjadi momentum untuk menegaskan bahwa Jakarta mampu menjadi kota yang dipercaya oleh investor nasional maupun global.

“Yang utama bagi kami adalah membangun kepercayaan publik. Karena kepercayaan itulah yang menjadi dasar datangnya investasi. Pemerintah harus dipercaya, dan setiap persoalan harus diselesaikan dengan cepat serta transparan,” ungkapnya.

Disamping itu ia menekankan, Pemprov DKI terus memperkuat infrastruktur publik dan transportasi massal sebagai penopang utama aktivitas ekonomi dan investasi.

Pramono mendorong agar layanan transportasi publik seperti Transjakarta dan moda transportasi terintegrasi lainnya berjalan optimal, demi mendukung mobilitas pelaku usaha dan masyarakat.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, menyampaikan apresiasi atas capaian Pemprov DKI Jakarta, “Secara year on year, pertumbuhan investasi di Jakarta mencapai sekitar 45 persen. Ini menjadikan Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia,” terangnya.

Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, turut mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono. Ia mencontohkan, sejumlah izin usaha yang sebelumnya tertunda kini telah terselesaikan berkat perbaikan sistem dan koordinasi lintas lembaga. (B. Karmila)

Artikel Jakarta Investment Award 2025, Pramono Tekankan Pentingnya Iklim Investasi yang Ramah pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.