“Saya no comment ya terhadap hal itu. Saya bukan juru bicara mas Kaesang Pangarep”

JAKARTA – Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni enggan berkomentar soal gaya hidup mewah yang ditampilkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, itu adalah urusan pribadi keduanya.

“Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal,” di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, dilansir CNN Indonesia Minggu (25/8).

“Saya no comment ya terhadap hal itu. Saya bukan juru bicara mas Kaesang Pangarep, saya mengurus partai,” imbuhnya, ketika ditanya soal jet pribadi yang digunakan Kaesang.

Terkait serangan warganet pada Kaesang dan Erina, Raja Juli mengatakan hal tersebut adalah dinamika demokrasi. Ia menyebut setiap warga negara bebas untuk melontarkan saran dan kritiknya.

“Itu bagian dari dinamika demokrasi, itu adalah kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik. Kadang tajam, terlalu tajam, ya monggo. Itu merupakan bagian dari demokrasi,” tuturnya.

Sebelumnya, Kaesang dan Erina menjadi sorotan usai perjalanan mereka ke Amerika Serikat (AS) menampilkan gaya hidup mewah.

Hal tersebut dipicu oleh unggahan di Instagram Stories Erina ketika berada di pesawat yang diduga jet pribadi, unggahannya terkait roti yang diklaim seharga Rp400 ribu, hingga pembelian stroller bayi seharga puluhan juta ketika berada di Amerika Serikat (AS).

Kata kunci ‘Marie Antoinette’ bahkan trending di X pada Kamis (22/8). Sebagian besar cuitan mengaitkan kisah Ratu Prancis yang punya gaya hidup mewah tersebut dengan Erina.

Pembahasan RUU Pilkada yang terjadi di Badan Legislasi DPR RI kental kepentingan demi memuluskan Kaesang Pangarep

JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa pembahasan RUU Pilkada yang terjadi di Badan Legislasi DPR RI kental kepentingan demi memuluskan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada 2024.

Kepentingan itu menurutnya terlihat keputusan yang terjadi dalam pembahasan itu, salah satunya mengenai batas usia pencalonan yang menggunakan kembali Putusan Mahkamah Agung yang berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Dengan begitu, harapan Kaesang untuk maju pilkada kembali terbuka.

“Dan itulah yang dipertanyakan oleh publik, oleh masyarakat, kenapa begitu kilat cepat, dan memutuskan usia 30 tahun sesuai dengan putusan MA,” kata Ujang dilansir Republika, Kamis.

Dia menilai masyarakat pun telah mencurigai dan menduga-duga bahwa dinamika yang terjadi di DPR RI hanya bakal menguntungkan pihak tertentu saja. Padahal, kata dia, Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengharuskan calon untuk berusia 30 tahun saat penetapan.

Selain itu, dia pun mewajarkan ketika PDI Perjuangan merasa dirugikan atas hasil pembahasan RUU Pilkada tersebut. PDI Perjuangan kini telah berada di luar koalisi pemerintahan dan memiliki narasi-narasi yang pasti berseberangan dengan partai politik lainnya.

“Oposan pasti dirugikan, dan narasinya narasi perlawanan, narasi penolakan,” katanya.

Seperti diketahui, Kaesang kini disebut-sebut akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Yang terbaru, Partai Nasdem pun telah mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Ahmad Luthfi dan Kaesang di Pilkada Jawa Tengah.

Namun Kaesang kini tercatat masih berusia 29 tahun. Sedangkan Kaesang baru akan genap berusia 30 tahun di hari ulang tahunnya pada 25 Desember 2024, setelah melalui tahapan pencalonan Pilkada 2024.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) terkait batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang dihitung sejak pelantikan.

“Setuju ya merujuk pada putusan Mahkamah Agung, ya? Lanjut?” tanya Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek saat memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Rumusan DIM nomor 72 yang disetujui Panja RUU Pilkada itu berbunyi: “d. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.”

Sedangkan sebelumnya pada Selasa (20/8), Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal tersebut ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Keputusan ini secara langsung menutup peluang bagi Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menegaskan bahwa syarat usia calon gubernur dihitung sejak penetapan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusan ini dituangkan dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Anthony Lee dan Fahrur Rozi pada Selasa (20/8/2024).

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat usia minimum saat mendaftarkan diri sebagai calon.

“Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” ujar Saldi.

Namun, MK menolak untuk memasukkan ketentuan rinci ini ke dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, dengan alasan bahwa norma yang ada sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan tambahan.

“Pasal 7 ayat 2 huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cheto welo-welo,” ujar Saldi.

Dengan keputusan ini, MK memastikan bahwa syarat usia minimal 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta minimal 25 tahun untuk calon Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, dan Wakil Bupati tetap berlaku.

Keputusan ini secara langsung menutup peluang bagi Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah, mengingat usianya yang saat ini masih 29 tahun.

Kaesang tiba pada pukul 16.18 WIB di kantor pusat partai politik itu yang berlokasi di Jakarta Selatan. Kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo itu disambut Ahmad Syaikhu yang sudah menunggu di pintu masuk gedung.

Dalam rilis resmi PSI yang diumumkan sebelum pertemuan itu terjadi, Kaesang mengaku berkunjung ke lokasi itu dalam rangka memenuhi undangan dari PKS.

Undangan silaturahmi PKS ini dilayangkan kepada PSI untuk mencari kesepahaman mengenai isu politik.

“Silaturahmi tidak boleh putus, kami datang memenuhi undangan Presiden PKS,” kata Kaesang.

Pada kunjungan tersebut, petinggi PSI itu membawa rombongan pengurus DPP PSI, termasuk sembilan pengurus perempuan. Selain itu politik, potensi kolaborasi antar partai termasuk dalam Pilkada 2024 pun bakal menjadi pembahasan.

Setelah tiba di lokasi, Kaesang langsung diajak Ahmad Syaikhu untuk masuk ke ruang pertemuan yang ada di sebelah kanan dari pintu masuk gedung. Di ruangan tersebut, rombongan dari PSI juga disambut oleh Sekretaris Jenderal PKS Aboebakar Al Habsyi.

Kemudian di ruangan tersebut, Kaesang bersama para elit PKS itu berpose untuk mengabadikan foto bersama. Pada momen tersebut Syaikhu bersama Kaesang pun berjabatan tangan.

Saat ini, nama Kaesang pun tengah digadang-gadang bakal ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa politisi muda itu menjadi bakal calon gubernur kedua terpopuler di Pilkada Jawa Tengah.