Enam buku tersebut merangkum perspektif agama-agama di Indonesia dalam menumbuhkan nilai integritas dan memberantas korupsi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa korupsi tidak mengenal batas golongan. Ia menyebut korupsi sebagai musuh kemanusiaan yang harus diperangi melalui pendekatan struktural sekaligus moral.

“Pada hakikatnya, semua agama mengajarkan integritas. Korupsi adalah musuh bersama, musuh kemanusiaan,” tegas Menag, dikutip di laman Kemenag Selasa (9/12/2025).

Peluncuran buku dilaksanakan dengan mengusung tema nasional HAKORDIA “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”. Hadir mendampingi Menag, Staf Ahli Menag Adiyarto Sumardjono dan para pejabat eselon I Kementerian Agama, serta pimpinan kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih dan pemerintah daerah.

Bahasa Agama sebagai Motor Gerakan Antikorupsi
Dalam paparannya, Menag menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi di Indonesia harus disampaikan dengan berbagai pendekatan politik, hukum, budaya, dan khususnya pendekatan agama.

Bahasa agama, menurutnya, adalah medium yang paling efektif untuk menanamkan nilai integritas dan membangun batasan moral kolektif.

“Dengan bahasa agama, kita membatasi diri dengan konsep pahala dan dosa. Inilah bahasa yang paling efektif untuk membentuk nilai-nilai luhur di masyarakat,” ujar Menag.

Menag menjelaskan bahwa pembangunan budaya antikorupsi harus dimulai dari pemahaman (logos) yang kemudian diwujudkan dalam tindakan (ethos). Enam buku ini disusun untuk memperkuat pemahaman teologis tentang integritas serta mendorong masyarakat menjadikannya perilaku sehari-hari.

“Kami mengumpulkan pemikiran dari setiap agama. Semoga buku yang kita launching hari ini dapat menyentuh lubuk hati masyarakat dan menjadi landasan hidup tanpa korupsi,” tambahnya.

Atas kontribusi tersebut, Kemenag menerima piagam penghargaan dari KPK sebagai bentuk apresiasi terhadap kolaborasi penyusunan Buku Keagamaan Antikorupsi. (B. Karmila)

Artikel Kemenag – KPK Luncurkan Buku Anti Korupsi: “Korupsi adalah Musuh Bersama, Musuh Kemanusiaan” pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Generasi Z dan Alpha hidup dalam budaya digital dan populer. Layanan keagamaan harus hadir di ruang itu agar pesan Islam relevan dan mudah diterima,” ujar Abu Rokhmad di Bandung, dalam keterangan tertulis Selasa (9/12/2025).

Ia menjelaskan, perubahan perilaku generasi muda menuntut pemerintah menata ulang cara penyampaian pesan keagamaan dan mendesain program. Musik, film, olahraga, hingga konten digital dinilai semakin efektif sebagai media komunikasi Islam yang ramah dan mudah dipahami.

“Karena itu, kami mendorong desain program Penerangan Agama Islam 2025–2026 agar lebih kreatif, terbuka, dan melibatkan ruang publik, seperti festival musik Islami, kompetisi film pendek, hingga ajang olahraga,” katanya.

Abu Rokhmad menegaskan bahwa pendekatan generasi terdahulu tidak lagi relevan. Aparatur, menurutnya, perlu memahami pola pikir generasi baru yang tumbuh dalam ekosistem serba cepat, visual, dan digital.

Ia juga menekankan bahwa layanan keagamaan harus terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat. Penyuluh agama, kata Abu, merupakan ujung tombak dalam berbagai layanan dasar keagamaan, mulai dari penanganan jenazah, khotbah Jumat, respons atas musibah, hingga pembinaan warga yang belum bisa membaca Al-Qur’an.

“Penyuluh bukan hanya pelaksana administratif. Mereka adalah wajah negara yang memastikan layanan keagamaan berjalan,” tegasnya. Abu mengingatkan masih banyak warga yang belum terjangkau layanan keagamaan sehingga kehadiran penyuluh harus semakin diperkuat dan merata.

Direktur Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi, melaporkan, hampir seluruh target kuantitatif tahun 2025 telah tercapai. Namun ia menekankan bahwa Kemenag tidak boleh berhenti pada pencapaian angka.

“Evaluasi tidak berhenti pada angka. Yang penting adalah kualitas layanan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat,” ujarnya.

Zayadi menyampaikan bahwa forum kerja sama di Bandung menjadi momentum untuk memastikan kesinambungan program menuju 2026 sekaligus ruang refleksi bagi aparatur untuk memperkuat integritas dan pola kerja kolaboratif. (B. Karmila)

Artikel Kemenag Siapkan Desain Layanan Keagamaan bagi Gen Z dan Alpha, dari Festival Musik Hingga Olahraga pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat edukasi publik, literasi halal, serta kolaborasi lintas lembaga dalam penguatan ekosistem halal nasional.

Direktur JPH, Fuad Nasar, mengatakan bahwa kehadiran booth JPH pada expo ini merupakan bentuk komitmen Kemenag dalam membangun kesadaran masyarakat serta memperluas akses informasi mengenai layanan halal.

“Kami membuka booth halal Direktorat JPH berdampingan dengan BPJPH. Tema sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia sangat relevan dengan apa yang kami kerjakan di Kementerian Agama,” ujar Fuad di Depok, dalam laman Kemenag Selasa (25/11/2025).

Fuad menjelaskan bahwa kesadaran halal kini telah meluas dari isu keagamaan menjadi nilai etik global yang dihargai berbagai negara seperti Jepang, Tiongkok, negara-negara Eropa, hingga Amerika Serikat.

“Halal kini bergerak dari sekadar label menuju nilai etik. Masyarakat ingin memastikan bukan hanya bahan yang halal, tetapi juga proses, dampak lingkungan, serta nilai kemanusiaannya. Inilah yang kita sebut halal lifestyle,” jelasnya.

Ia menambahkan dan menegaskan bahwa konsep halalan thayyiban halal mencakup kualitas, kebersihan, keamanan, keberlanjutan, serta kemaslahatan universal sehingga relevan bagi semua kalangan.

Selama tiga hari pelaksanaan UI Halal Expo 2025, booth Direktorat JPH menghadirkan layanan informasi sertifikasi halal, edukasi literasi halal, game seru, serta doorprize menarik bagi para pengunjung. Booth ini menjadi ruang interaksi publik yang aktif dan edukatif dalam mendukung penguatan ekosistem halal di Indonesia. (B. Karmila)

Artikel Kemenag Perkuat Edukasi dan Literasi Halal Melalui UI Halal Expo 2025 pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Makkah. Hadir para pimpinan delegasi haji dari berbagai negara.

“Saya mendapat informasi dari Wakil Kementerian Bidang Urusan Haji ‘Ayed Al Ghuwainim, dan sesuai surat yang saya terima, bahwa Indonesia mendapat 221.000 kuota haji 1446 H/2025 M,” ujar Menag di Makkah, Rabu.

Kemenag mengapresiasi langkah Kementerian Haji Saudi yang kembali mengumumkan kuota lebih awal. Sehingga proses persiapan penyelenggaraan haji juga bisa dilakukan lebih cepat.

“Apresiasi juga atas ketegasan otoritas Saudi dalam menerapkan aturan terkait visa haji dan visa non haji,” kata dia.

Yaqut menilai penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M berjalan dengan sukses. Ada sejumlah indikator.

Pertama, pelayanan jamaah pada fase kedatangan berjalan lancar. Kuota jamaah haji reguler sebanyak 213.320 orang terserap optimal, hanya menyisakan 45 orang yang tidak bisa digantikan karena proses pemvisaan sudah ditutup.

“Ini angka kuota tidak terserap yang terkecil dalam lebih 10 tahun penyelenggaraan ibadah haji,” kata Menag.

Kedua, proses pelayanan jamaah pada fase kedatangan juga berjalan lancar, baik di Madinah maupun Makkah. Jamaah bisa mendapatkan layanan katering, transportasi, akomodasi, termasuk pelindungan jamaah, dan bimbingan ibadah.

“Padahal, Indonesia adalah pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Ini jelas bukan tugas mudah. Layanan fast track untuk kali pertama di tiga embarkasi, Jakarta, Solo, dan Surabaya juga berjalan lancar,” kata dia.

Di samping itu, layanan katering bahkan bisa tetap diberikan hingga jelang puncak haji.

Indikator kesuksesan ketiga, kata Yaqut, proses puncak haji berjalan lancar. Ikhtiar mitigasi yang dilakukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bersama otoritas Saudi berhasil memperlancar proses pergerakan jamaah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina.

“Skema murur atau melintas di Muzdalifah banyak mendapat apresiasi. Jamaah bisa diberangkatkan lebih awal, pukul 07.37 waktu Saudi sudah tidak ada di Muzdalifah. Ini patut disyukuri,” kata Yaqut.

Perihal beberapa dinamika di Mina, kata dia, akan menjadi bagian yang akan dievaluasi. Menurutnya, wilayah Mina jelas batasannya dan sangat terbatas. Dengan kuota 213.320 orang, ruang yang tersedia kurang dari 0,8 meter persegi per orang.

“Mina dari dulu seperti itu. Sejak kuota kembali normal pada 2017, isunya selalu soal kepadatan. Sehingga, menerima tambahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan,” kata Yaqut.

Artikel Tahun Depan Indonesia Dapat 221 Ribu Kuota Haji pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Dia mengaku, dewan bakal meminta pertanggungjawaban dari Kementerian Agama (Kemenag) atas kebijakan tersebut. Selama proses pembahasan, menurut Selly, Timwas Haji DPR tidak diberi informasi yang jelas mengenai aturan yang dibuat oleh Kemenag, termasuk sistem E-Hajj yang diterapkan.

“Bagaimana pun, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama (Permenag) tentu akan menyalahi aturan karena keputusan presiden (keppres) yang dikeluarkan oleh Presiden (Jokowi) sudah ada aturannya. Permenag itu lebih lemah dibandingkan dengan Keppres,” kata Selly dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (17/6/2024).

Menurut politikus PDIP tersebut, keputusan untuk mengalihkan 10 ribu kuota tambahan haji reguler menjadi haji khusus (ONH Plus) seharusnya diimbangi dengan penambahan ruang untuk jamaah reguler. Namun kenyataannya, penambahan ruang tersebut tidak terjadi, sehingga menyebabkan penumpukan jamaah reguler di Mina dan Arafah.

“Terbukti bahwa 10 ribu tambahan untuk haji reguler ternyata tidak ada juga tambahan space untuk haji reguler,” kata Selly.

Selama pembahasan, anggota Komisi VIII DPR RI itu tidak mengetahui aturan baru yang dibuat oleh Kemenag. Selain itu, Selly mengaku, tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai E-Hajj yang dikeluarkan oleh Kemenag, dalam rapat panitia kerja.

Untuk itu, dia berharap evaluasi tersebut dapat memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang. Selain itu, Selly mendorong agar Kemenag memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku serta memenuhi kepentingan jamaah haji.

Artikel Alihkan Kuota Haji Tambahan, DPR Nilai Kemenag Langgar Aturan pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.