Pihak pengadilan menyatakan pembatalan sidang tersebut karena “alasan keamanan” yang tidak secara spesifik diungkapkan atas permintaan pengacara Netanyahu, Amit Hadad, dikutip dari media Israel Yedioth Ahronoth.

Sidang kasus suap Netanyahu sedianya kembali digelar pada Senin setelah mengalami penundaan sekian lama karena perang AS-Israel melawan Iran, dikutip dari Anadolu Agency.

Netanyahu menghadapi tiga tuntutan kasus suap, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tuntutan tersebut dikenal dengan Kasus 1000, Kasus 2000, dan Kasus 4000.

Kasus tersebut diajukan dakwa dalam dakwaan pada November 2019 silam.

Kasus 4000 melibatkan tuduhan bahwa Netanyahu membuat regulasi yang menguntungkan Shaul Elovitch, mantan pemilik situs berita Walla dan mantan eksekutif di perusahaan telekomunikasi Bezeq, sebagai imbalan atas pemberitaan positif. Elovitch disebut-sebut sebagai kolega dekat Netanyahu.

Total nilai kasus tindak pidana korupsi hingga suap yang dilakukan Netanyahu itu mencapai sekitar lebih dari US$500 juta atau lebih dari sekitar Rp8,5 triliun.

Persidangan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan hingga penyidikan yang telah berlangsung setidaknya sejak 2007 silam. Sejak saat itu, Netanyahu secara konsisten membantah semua tuduhan dan menganggapnya sebagai rekayasa politik.

Nilai dugaan itu mencakup penerimaan hadiah mewah hingga dugaan keuntungan besar dari kebijakan regulasi

Artikel Sidang Korupsi Netanyahu Dibatalkan Satu Jam Sebelum Dimulai pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Circle koruptor terutama berasal dari pihak keluarga pejabat, orang kepercayaan, rekan kerja, hingga kolega politik.

Fenomena circle koruptor ini ditemukan KPK berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah perkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan circle ini memiliki peran dan posisi yang beragam.

Circle koruptor, menurut Budi, ada yang terlibat sejak awal proses perencanaan, berbuat bersama-sama, menjadi layer atau perantara penerimaan uang hasil korupsi. Selain itu ada yang berperan sebagai penampung atau menyamarkan aliran uang.

Lebih lanjut, kata Budi, pihak keluarga atau circle koruptor juga diduga mendapatkan aliran uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Salah satu kasus dari pelibatan circle koruptor ini adalah perkara dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya tahun anggaran 2023-2026 di Pemkab Pekalongan, yang menyeret Bupati Fadia Arafiq.

“Dalam perkara Pemkab Pekalongan, ada dugaan konflik kepentingan. Bupati melalui keluarganya diduga mengintervensi para perangkat daerah, untuk memenangkan perusahaan keluarga Bupati dalam tender pengadaan,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Senin (20/4).

Selain perkara Pemkab Pekalongan, perkara Pemkab Bekasi juga melibatkan lingkaran keluarga, antara anak dan ayah, di mana bupati melalui ayahnya secara rutin meminta ‘ijon’ dari pihak swasta di Kabupaten Bekasi.

Sementara di Pemkab Tulungagung, alur serupa dilakukan melalui circle rekan kerja.

Circle kasus Tulungagung melibatkan orang kepercayaan Bupati yakni ajudan atau ADC. Kata Budi, ADC diperintahkan menagih dan mengumpulkan jatah dari sejumlah perangkat daerah.

Kemudian kasus Pemkab Cilacap, KPK menemukan praktik korupsi dilakukan pada lingkaran relasi pekerjaan antara bupati, sekretaris daerah, hingga asisten daerah yang bersama-sama mengomunikasikan dan mengkoordinir permintaan uang dari bupati.

Sedangkan, pada perkara Pemkab Ponorogo, diduga ada praktik balas jasa di mana terdapat pemodal politik saat bupati ikut kontestasi Pilkada 2024. Usai menang, bupati terpilih diketahui mengkondisikan pemenang proyek.

“Pemenang proyek ini diduga memberikan sejumlah uang, sebagai pengembalian modal, yang sebelumnya diberikan kepada Bupati saat ikut dalam Pilkada 2024,” terang Budi.

Demikian halnya dalam alur penerimaan uang hasil korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

KPK menyebut Gubernur Riau diduga menempatkan orang kepercayaannya, sebagai perantara aliran dana. Dengan cara itu, ia tidak secara langsung menerima aliran uang, melainkan menerimanya melalui orang kepercayaan.

KPK juga menemukan skema berlapis di perkara Bea Cukai. Selain dugaan penerimaan uang yang disimpan di safe house, KPK menemukan penggunaan nama kolega kerja seperti pramusaji yang dicatut sebagai nominee atau digunakan sebagai rekening penampungan dana.

“Kondisi ini menunjukkan, korupsi layaknya ekosistem kecil di lingkup tindak pidana. Ada yang mengatur, menjalankan, menyimpan, bahkan mengamankan,” ucap Budi.

Budi menilai, jabatan publik tidak lagi berdiri netral, namun kerap menjadi titik temu berbagai kepentingan, termasuk sebagai alat balas jasa atau pembiayaan politik.

Atas dasar itu, KPK mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menyasar pelaku utama, tetapi harus mengurai seluruh jejaring terlibat.

“Integritas tidak bisa dibangun individual, melainkan diperkuat dari lingkungan terdekat seperti keluarga, rekan kerja, hingga jejaring politik,” ujar Budi.

Sementara dalam mendeteksi aliran uang, KPK bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), aktif menyampaikan data dan hasil analisis transaksi keuangan terkait perkara yang sedang ditangani.

Dukungan ini memungkinkan KPK memetakan pola pergerakan dana, mengidentifikasi pihak-pihak terlibat, hingga mengungkap skema penyamaran aliran uang dari berbagai lapisan.

“Kolaborasi ini tentunya krusial dalam memperkuat pembuktian, terutama dalam menelusuri aset hasil tindak pidana korupsi yang kerap dialihkan melalui rekening pihak lain atau jaringan tertentu,” katanya.

Sejauh ini data penindakan KPK mencatat, sejak tahun 2004 hingga 2025 terdapat 1.904 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan jenis kelamin yang sudah ditangani, yang terdiri dari 91 persen atau 1.742 laki-laki dan 9 persen atau 162 perempuan.

Artikel Fenomena Circle Pejabat Amankan Duit Korupsi pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Gatut ditangkap bersama belasan orang lain dan telah dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada Sabtu (11/4).

Berikut fakta-fakta OTT Bupati Tulungagung.

1. Total 18 orang ditangkap

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan total ada 18 orang yang ditangkap dalam OTT pada Jumat (10/4) malam. Sebanyak 13 di antaranya telah dilakukan pemeriksaan lanjutan di Jakarta.

“Tiga belas orang diantaranya dibawa ke Jakarta hari ini secara bertahap. Tahap pertama, Bupati, sudah tiba pagi ini. Kemudian siang ini, tahap kedua tim membawa sebelas orang, dan tahap ketiga membawa satu orang,” ujarnya pada Sabtu (11/4).

Mereka yang dibawa ke Jakarta antara lain 12 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan 1 orang merupakan pihak lainnya.

2. Sita sejumlah uang tunai

Dalam OTT ini, KPK menyita sejumlah uang tunai terkait Gatut. KPK menduga Gatut menerima sejumlah uang dengan cara-cara melawan hukum.

“Selain mengamankan para pihak, dalam kegiatan ini Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai,” ujar Budi.

“Dugaan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, dengan cara-cara melawan hukum,” ujar Budi.

3. Adik Gatut ikut terjaring

Adik Gatut, yakni anggota DPRD Tulungagung Jatmiko, turut diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK. Ia juga dibawa ke Jakarta untuk diperiksa.

“Benar (satu pihak lainnya yang ikut dibawa ke Jakarta adalah adik Bupati),” ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (11/4).

4. Ditetapkan tersangka

Terkini, KPK telah menetapkan Gatut dan ajudan bupati Dwi Yoga Ambal atau YOG sebagai tersangka terkait pemerasan pejabat di Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Keduanya langsung ditahan untuk 20 hari pertama.

KPK mengamankan barang bukti pemerasan sejumlah sepatu mewah hingga uang senilai ratusan juta rupiah dari operasi ini.

“Dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp 335,4 juta,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di KPK, Jakarta, Sabtu (11/4), seperti dikutip dari Detik.

Adapun sepatu LV yang dibeli dari hasil pemerasan yakni berjumlah 4 pasang. Asep mengatakan Gatut diduga telah menerima Rp2,7 miliar dari pemerasan yang dilakukan. Sementara itu, total Rp5 miliar diperas Gatut dari para pejabatnya.

Artikel Fakta-fakta Seputar Dugaan Pemerasan Bupati Tulungagung pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/4).

Budi menjelaskan tim penindakan KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Namun, ia belum merinci kasus yang menyeret Gatut.

“Saat ini tim masih di lapangan. Kami akan update terus perkembangannya.

Belum ada penjelasan rinci terkait OTT ini, seperti kasus dugaan korupsinya, barang bukti, hingga siapa saja pihak yang ikut ditangkap.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan nasib para pihak yang ditangkap dalam OTT.

Gatut terpilih menjadi Bupati Tulungagung pada Pilkada 2024. Ia sebelumnya adalah kader PDIP, namun keluar dan bergabung ke Partai Gerindra sebelum pemilihan.

Gatut pernah menjadi Wakil Bupati Tulungagung 2019-2023. Ia juga dikenal sebagai pengusaha toko bangunan.

Sebelumnya, KPK juga sudah menangkap sejumlah kepala daerah pada awal tahun ini. Beberapa kepala daerah yang ditangkap berasal dari Jawa Timur, seperti Bupati Ponorogo dan Wali Kota Madiun.

Artikel OTT Bupati Tulungagung, KPK Tangkap 16 Orang pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang ditemukan di ruangan saudara ONS,” kata jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Budi menegaskan penggeledahan rumah Ono di Bandung telah sesuai prosedur. Administrasi penggeledahan telah ditunjukkan saat kegiatan tersebut berlangsung.

“Bahwa dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK di rumah Saudara Ono Surono, yang berlokasi di wilayah Bandung, kami tegaskan telah dilakukan sesuai dengan prosedur,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap alasan melakukan penggeledahan di rumah Ono Surono di Bandung. KPK mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan uang yang diterima Ono dari salah satu tersangka swasta kasus suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, Sarjan.

Ono sudah pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus ini. KPK menduga Ono mendapat aliran uang dari Sarjan yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus ini.

Artikel KPK Sita Uang Ratusan Juta dari Rumah Ono Surono pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Kejaksaan Agung pada hari ini telah menyerahkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan LPEI kepada KPK,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis.

Kuntadi menerangkan penyidikan LPEI oleh Kejaksaan Agung dimulai pada tahun 2021. Perkara tersebut telah disidangkan dengan para tersangka telah diputus terbukti bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian pada tanggal 18 Maret 2024, Kejaksaan Agung menerima laporan dari Kementerian Keuangan soal adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan LPEI yang melibatkan empat perusahaan.

“Setelah kami dalami, ternyata di dalam perjalanannya, KPK telah melakukan juga penanganan penyidikan tindak pidana yang bersangkutan, hanya cakupannya lebih luas. Setelah kami pelajari dan setelah kita koordinasikan dengan intensif karena kami hanya menyangkut empat perusahaan dan KPK lebih luas, maka kami sepakati untuk efisiensi penanganannya, pada hari ini kami sepakati untuk lebih lanjut ditangani oleh KPK,” ujar Kuntadi.

Ia mengatakan Kejaksaan Agung juga akan menyerahkan berbagai dokumen penyidikan kasus dugaan korupsi LPEI kepada KPK dan akan tetap berkomunikasi dalam penanganan perkara tersebut.

Kuntadi juga mengatakan Kejaksaan Agung tidak sepenuhnya melimpahkan perkara LPEI ke KPK karena ada perkara LPEI yang berada di luar kewenangan KPK. Namun, penyidikan tersebut akan tetap dikoordinasikan dengan KPK sebagai bagian dari penguatan pemberantasan korupsi.

“Ada beberapa perusahaan yang juga sedang kami tangani yang belum ada irisan dengan KPK. Kami belum mengatakan tidak ada ya. Dalam perjalanannya nanti akan kita evaluasi terus, apabila tetap ada irisan, kita akan konsisten untuk memberikan dukungan dan apa yang telah kita sepakati hari ini tetap akan kita laksanakan,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan koordinasi antara KPK dan Kejaksaan Agung adalah hal yang rutin dilakukan dalam rangka penegakan hukum antikorupsi.

Asep mengatakan pelimpahan tersebut adalah kesepakatan bersama antara KPK dengan Kejagung untuk penegakan hukum yang lebih luas, efisien dan efektif.

“Karena ada tadi peluasan penanganan dan lain-lainnya, kemudian kami berdiskusi dalam penanganannya. Nah, tentunya kami sepakati bahwa untuk penanganan perkaranya saat ini dilakukan oleh KPK, tetapi tentunya ke depan dan mulai hari ini untuk penanganan perkara ini kami juga terus berkoordinasi dengan rekan-rekan di Kejaksaan Agung,” kata Asep.

Artikel Perkara Korupsi LPEI Dilimpahkan ke KPK pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Jadi barang-barang yang dibeli dari PT JN itu juga kondisinya bukan baru,”

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi kapal yang diperoleh oleh PT ASDP Indonesia Ferry lewat akuisisi terhadap PT Jembatan Nusantara.

“Untuk kegiatannya itu memang legal. Artinya, kegiatan yang diajukan itu legal. Ini mulai terjadi kesalahannya itu adalah ketika prosesnya, jadi barang-barang yang dibeli dari PT JN itu juga kondisinya bukan baru,” Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Asep menjelaskan ketidaksesuaian spesifikasi kapal tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam akuisisi tersebut PT ASDP diketahui mendapatkan 53 unit kapal, namun belum dijelaskan lebih lanjut apakah berapa unit kapal yang tidak sesuai spesifikasi.

“Itu yang kemudian menyebabkan akhirnya terjadi kerugian. Kemudian juga perhitungan dan lain-lain,” ujarnya.

Direktur Penyidikan KPK yang juga perwira tinggi Polri berbintang satu ini menegaskan pengadaan tambahan armada adalah hal yang umum dilakukan oleh perusahaan angkutan, misalnya dalam rangka menghadapi lonjakan penumpang. Namun permasalahan timbul ketika armada yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.

“Dari sana kemudian diajukanlah program atau proyek untuk penambahan armada, seperti itu, ini legal, boleh, ada kajiannya. Hanya yang menjadi masalah adalah ketika yang dibelinya itu. Nah, itu spesifikasinya juga tidak sesuai dan lain-lain,” kata Asep.

Sebelumnya, pada Kamis (18/7/2024) KPK mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi terkait dengan proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2019–2022.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menerangkan bahwa nilai proyek yang sedang disidik KPK itu mencapai Rp1,3 triliun dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp1,27 triliun, dengan nominal pastinya masih dalam perhitungan pihak auditor.

Penyidik KPK juga telah memanggil sejumlah pimpinan perusahaan dalam rangka pengembangan penyidikan, antara lain Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi dan Direktur Utama PT Jembatan Nusantara periode 2019–2022 Youlman Jamal.

Penyidik KPK juga telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap empat orang demi kepentingan penyidikan.

Empat orang yang dicegah tersebut terdiri atas satu pihak swasta berinisial A dan tiga orang dari pihak internal ASDP berinisial HMAC, MYH, dan IP.

Artikel KPK Sebut Pengadaan Kapal PT ASDP Tak Sesuai Spesifikasi pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Memeriksa ADW selaku direktur utama PT Jasa Marga periode 2013-2016,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Selain ADW, penyidik juga memeriksa HSN selaku direktur pengembangan usaha PT Jasa Marga periode 2015-2018. Harli mengatakan, pemeriksaan kedua saksi tersebut untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

Tepatnya pada Agustus 2023, kata Harli, ADW juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Pada Selasa (6/8/2024), Kejagung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek Tol MBZ, yaitu DP selaku kuasa KSO kontraktor proyek Tol MBZ.

Penetapan DP sebagai tersangka bermula ketika penyidik Kejagung memanggil tiga saksi untuk dimintai keterangan, salah satu di antaranya adalah DP. Lantaran telah terdapat alat bukti yang cukup atas keterlibatan DP dalam kasus tersebut, yang bersangkutan pun ditetapkan sebagai tersangka.

Posisi DP dalam perkara itu bermula ketika PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) menandatangani perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang bernilai investasi sebesar Rp 16 triliun.

Di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, DP selaku KSO bekerja sama dengan Tony Budianto Sihite (TBS) selaku perwakilan PT Bukaka untuk melakukan pengurangan volume yang ada pada basic design. Hal itu dilakukan dengan tanpa melakukan kajian teknis terlebih dahulu.

Selain itu, tersangka DP juga mengondisikan agar PT JCC ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan bekerja sama dengan dirut PT JJC periode 2016-2020 Djoko Dwijono (DD) dan ketua panitia lelang JJC Yudhi Mahyudin (YM). Setelah ditetapkan sebagai pemenang, DP kembali melakukan pengurangan volume tanpa didukung kajian terlebih dahulu.

Sehingga tindakan itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 51 miliar. Atas perbuatannya, tersangka DP diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, empat tersangka lain dalam kasus ini, yaitu Djoko Dwijono, Yudhi Mahyudin, Solfiah Balfas, dan Tony Budianto Sihite telah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Keempatnya dijatuhi hukuman tiga tahun sampai dengan empat tahun penjara.

Artikel Eks Dirut Jasamarga Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Tol MBZ pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Dia juga mempertanyakan kasus timah di Bangka dan judi online yang tidak diselesaikan

DEPOKPOS – Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut penggeledahan kantor Wali Kota Semarang sekaligus kader partainya, Hevearita Gunaryati Rahayu, merupakan permainan politik jelang Pilkada 2024.

“Dalam proses politik seperti ini menjelang Pemilukada misalnya ya, sangat wajar jika banyak orang berspekulasi bahwa ini adalah permainan politik dengan menggunakan pendekatan hukum, politisasi hukum ya,” jelas Deddy seperti dilansir tvonenews, Kamis (18/7/2024).

Deddy juga mempertanyakan kasus-kasus dugaan korupsi para ketua umum partai politik yang ramai sebelum Pilpres 2024.

Dia juga mempertanyakan kasus timah di Bangka dan judi online yang tidak diselesaikan.

“Kita mempertanyakan misalnya soal katakanlah soal kasus timah di Bangka itu yang ratusan triliun, apakah memang lebih penting urusan ini daripada itu ya? Soal judi online itu,“ ungkapnya.

“Dan banyak hal lagi misalnya yang menimpa katakanlah ke mana kasus-kasus Ketum parpol yang kemarin hangat sebelum pilpres terus menghilang sekarang. Ini apa iya kasus wali kota Semarang ini menjadi sesuatu yang urgent untuk penegakan hukum? Atau ada tebang pilih di sini atau agenda politik, kita enggak tahu kan,” lanjut Deddy.

Selain itu, dia juga mempertanyakan kasus mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang ramai menjelang Pilpres 2024.

“Bagaimana mislanya dengan kasus gubernur Jawa Timur Khofifah yang sudah berkali-kali dipanggil, ya sampai hari ini gimana prosesnya mislanya gitu lho. Ini kan semua membuat kita bertanya-tanya ini murni kasus hukum atau politisasi hukum,” jelasnya.

Dari kasus-kasus tersebut, Deddy menilai penegakan hukum yang dilakukan KPK itu tebang pilih berdasarkan pesanan pihak tertentu.

“Saya tidak bisa bilang PDIP menganggap ini politisasi, tapi nuansa politisasinya itu ya kental sekali jika dilihat dari sisi waktu, tempat, ya kan, dan dibandingkan dengan kasus-kasus lain mega korupsi yang sampai sekarang tidak tersentuh yang saya sudah sebutkan tadi,” kata Deddy.

Artikel PDIP Sebut Penggeledahan KPK di Kantor Wali Kota Semarang sebagai Permainan Politik Jelang Pilkada pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Sejumlah penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Sosial (Dinsos) yang berada di kompleks Balai Kota Semarang yang selesai sekitar pukul 10.30 WIB dengan membawa tiga buah koper.

Penggeledahan juga dilakukan di ruang Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Semarang yang berada di lantai 7 gedung Moch Ihsan di kompleks balai kota tersebut.

Belum diketahui tujuan penyidik KPK menggeledah kedua kantor tersebut.

Penggeledahan hari ini merupakan lanjutan dari penggeledahan pada hari sebelumnya, Rabu (17/7).

KPK menyebut penggeledahan tersebut berkaitan dengan tiga kasus dugaan korupsi pemerintah daerah tersebut.

Ketiga kasus dugaan korupsi itu masing-masing pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023- 2024.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan empat orang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut.

Menurut dia, empat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri itu terdiri dari dua orang berasal dari penyelenggara negara dan sisanya adalah pihak swasta.

Artikel Dinsos dan Bappeda Kota Semarang Turut Digeledah KPK pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.