“Paskibraka sepenuhnya dibina oleh BPIP, bukan Kemenpora,” tegasnya.

DEPOKPOS – Perdebatan pemaksaan lepas jilbab bagi anggota Paskibraka 2024 semakin memanas setelah beberapa foto yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa tidak ada anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan hijab, meskipun diketahui beberapa perwakilan dari daerah tertentu biasanya berjilbab.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, merespons isu pemaksaan lepas jilbab bagi anggota Paskibraka 2024 dengan cepat.

Menpora Dito menyatakan bahwa tim dari Kemenpora akan segera meminta klarifikasi kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang saat ini menjadi badan pembina Paskibraka.

“Kami sedang meminta klarifikasi dari BPIP,” ujar Dito pada Rabu (14/8/2024).

Dito juga menegaskan bahwa pembinaan Paskibraka sepenuhnya berada di bawah kendali BPIP, bukan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Paskibraka sepenuhnya dibina oleh BPIP, bukan Kemenpora,” tegasnya.

Ia berharap bahwa isu yang ramai diperbincangkan di media sosial ini hanyalah kesalahpahaman dan tidak ada larangan jilbab bagi anggota Paskibraka perempuan.

“Semoga ini hanya kesalahan informasi,” harapnya.

Seperti diketahui sebelumnya berbagai foto-foto anggota Paskibraka 2024 yang selalu mengenakan jilbab kini beredar luas. Namun, mereka harus mencopot jilbab tersebut karena adanya aturan yang melarang penggunaan hijab saat menjadi Paskibraka di IKN.

Pada Selasa (13/8/2024) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan 76 putra-putri terbaik Indonesia dari 38 provinsi sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur.

Upacara pengukuhan tersebut diadakan di Istana Garuda IKN.

Namun, momen tersebut tercoreng dengan adanya 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang terpaksa mencopot jilbab mereka karena adanya ketentuan yang melarangnya.

“Ini tdk pancasilais. Bagaimanpun Sila Ketuhanan Yg Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama. Cabut arahan larangan berjilbab bagi paskibraka, atau pulang aja adik2 yg berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya,” tulis Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis lewat kicauan di Twitter.

Sementara akun mantan petinggi KPK, Novel Baswedan, menilai masalah ini adalah persoalan serius dan memalukan. Apalagi, Indonesia menjunjung tinggi nilai toleransi. “Ini persoalan serius dan memalukan, dinegara yang menjunjung tinggi toleransi terjadi hal spt ini. Mesti ditelusuri dan dipersoalkan agar hal spt ini tidak terjadi lagi.”

Dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini mencuat. Hal itu dinilai janggal karena sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab.

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra. Ia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. “Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh,” ujarnya dilansir Republika, Rabu (14/8/2024)

Irwan juga menjalankan tugas sebagai pembina Paskibraka sejak 2016. Saat itu, pembinaan Paskibraka masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Sejak 2022, pembinaannya di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Saya sejak 2016 jadi pembina Paskibra nasional di Cibubur jadi tahu betul kebiasaan-kebiasaannya,” ujar Irwan. Ia menuturkan, sejak 2016, mereka sudah mulai memikirkan betul soal penghargaan terhadap keyakinan masing-masing anggota Paskibraka.

“Kita sudah mulai melakukan penjagaan terhadap adik-adik dari hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Dulu ada tradisi mandi kembang dan balik celana dalam, itu konyol dan kita ubah,” ia menuturkan.

Soal pakaian untuk Paskibraka Muslimah yang hendak menjaga aurat juga dipertimbangkan. Misalnya, rok yang dipanjangkan dan penggunaan legging. “Bahkan pada 2021, pembawa baki Bendera Pusaka pakai jilbab. Makanya kita heran.”

Sebab itu, ia dan rekan-rekannya di PPI terkejut saat pada 13 Agustus lalu tak ada satupun Paskibraka putri yang berjilbab. “Kita kaget, koq ada yang berubah karena selama ini fine-fine saja soal keyakinan yang pake atau lepas jilbab,” ujarnya.

Dari situ kemudian muncul kerisauan di para senior di PPI daerah-daerah. Setelah ditelusuri, ternyata dari 38 provinsi ada 18 yang mengirimkan Muslimah berjilbab untuk jadi petugas Paskibraka pusat. “Kita cek ke semua PPI ke provinsi. Apakah benar tidak pakai jilbab? Mereka ramai bersuara, 18 provinsi pakai jilbab. Ada adik-adik kita yang sudah sejak SD sudah pakai jilbab,” kata Irwan.

Ia meyakini, lepasnya jilbab sebagian patugas Paskibraka karena faktor tekanan. “Nggak mungkin mereka sukarela, pasti ada tekanan,” kata dia.

Ia memaparkan, bentuk tekanannya bisa berupa ancaman dicadangkan atau tak dijadikan pasukan utama. “Malu dengan provinsi kalau sudah sampai di IKN tapi jadi cadangan, tak bawa baki,” ujarnya. Ia mengatakan sudah menanyakan ke pihak BPIP dan para pembina dari TNI-Polri soal hal ini namun belum mendapat kejelasan.

Atas polemik petugas yang melepas jilbab itu, PPI di sejumlah provinsi bergolak. “Teman-teman provinsi bereaksi, Aceh minta ke Kesbangpol untuk dipulangkan. Mereka tidak ridho, gadis Aceh yang berjilbab kok tiba-tiba tak berjilbab,” kata Irwan. “PPI di Palu di Sulawesi Tengah juga sudah protes.”

Pihak PPI juga berencana menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik ini. “Kalau saya yakin ini bukan perintah presiden, ini BPIP-nya karena dari dulu sudah semangat dan getol,” ujar Irwan.