Acara tersebut dihadiri oleh Kepala SMKN 1 Buduran Dra. Agustina, M.Pd., Wakil Urusan Humas Wiwik Urfijah, M.Pd., serta Kepala Program Adjizah Anggraeni, S.Pd.. Ketiganya menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan industri sebagai ruang belajar yang lebih aplikatif bagi siswa.

Kerja sama antara SMKN 1 Buduran dan Aston Sidoarjo sebenarnya bukan hal baru. Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah siswa telah mengikuti praktik kerja lapangan (PKL) di berbagai departemen perhotelan, mulai dari F&B Service, F&B Product, hingga Housekeeping. Kesempatan tersebut memberi pengalaman nyata mengenai standar kerja profesional di industri hospitality.

Dengan pengesahan kerja sama ini, kedua pihak menargetkan peningkatan jumlah peserta magang sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, baik bagi sekolah maupun sektor industri. Program ini dirancang untuk mengasah kemampuan teknis siswa, meningkatkan etos kerja, dan membekali mereka dengan pengalaman profesional sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

General Manager Aston Sidoarjo, David Eko Susanto, menyampaikan apresiasi atas kelanjutan kemitraan ini.

“Sebagai bagian dari industri perhotelan, kami memiliki tanggung jawab untuk mendukung pendidikan vokasi. Kami percaya kerja sama dengan SMK Negeri 1 Buduran menjadi langkah strategis dalam mencetak talenta muda yang siap menghadapi kebutuhan industri. Kami berharap sinergi ini memberi pengalaman terbaik bagi para siswa sekaligus berkontribusi pada pengembangan SDM lokal,” katanya.

Melalui kolaborasi ini, Aston Sidoarjo dan SMKN 1 Buduran sepakat memperkuat jembatan antara dunia pendidikan dan dunia usaha, membuka ruang belajar yang relevan, terukur, dan berorientasi masa depan bagi generasi muda Sidoarjo. (Redho)

Artikel Aston Sidoarjo Perkuat Link and Match Pendidikan Vokasi, Teken Kerja Sama Magang dengan SMKN 1 Buduran pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkisar pada 4,9–5,1 persen-stabil, namun belum cukup untuk mengejar negara-negara tetangga yang mulai melaju dengan percepatan transformasi industrinya. Ketahanan ekonomi tampak terpelihara, tetapi akselerasi tak kunjung muncul. Penyebabnya tidak semata tekanan eksternal seperti perang tarif yang dilancarkan Amerika Serikat, melainkan juga ketidaksinkronan arah kebijakan dalam negeri antara fiskal, moneter, konsumsi, dan investasi. Warisan arsitektur ekonomi-politik lama menyisakan banyak defisit dan celah pada hampir semua level.

Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin

Tekanan tarif resiprokal dari AS membuat pelaku usaha menahan ekspansi, sementara perusahaan multinasional menjadi lebih selektif dalam menentukan lokasi produksi. Alhasil, arus investasi global cenderung menunggu, sebab pasar internasional yang seharusnya menjadi motor pertumbuhan justru berubah menjadi arena kompetisi tarif yang agresif.

Dalam waktu yang sama, Vietnam dan Taiwan berhasil memperoleh tarif 0 persen melalui negosiasi dagang yang lebih lincah dan strategis. Indonesia harus menanggung konsekuensinya dalam bentuk melemahnya permintaan ekspor—terutama pada sektor unggulan seperti tekstil, peralatan listrik, dan furnitur.

Di dalam negeri, harapan terbesar seharusnya bertumpu pada investasi sebagai mesin akselerasi ekonomi. Namun yang terjadi justru sebaliknya: PMDN menunjukkan lonjakan, sementara PMA melemah akibat kebijakan yang kurang mampu menarik minat investor asing. Hilirisasi mineral memang mendorong tumbuhnya industri logam dasar, tetapi ketergantungannya pada sektor padat modal membuatnya minim kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sebaliknya, industri padat karya-seperti tekstil, alas kaki, dan makanan-kian terdesak oleh banjir impor berbiaya rendah serta praktik importir yang tidak sehat. Konsekuensinya jelas: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menciptakan perluasan lapangan kerja. Dalam situasi global yang kurang bersahabat, perdagangan domestik pun kembali menjadi penyangga utama perekonomian Indonesia. Dengan pasar dalam negeri yang besar dan ditopang oleh 280 juta penduduk, sektor ini menjadi sabuk pengaman ketika ekspor tertekan.

Produk makanan olahan, ritel, logistik, hingga transportasi lokal masih bergerak karena permintaan konsumsi dasar cenderung stabil. Namun, ketahanan ini tidak serta-merta mempercepat pertumbuhan ekonomi, sebab perputaran nilai tambah masih berkutat pada sisi konsumsi dan belum cukup mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional.

Contoh konkret dapat dilihat pada komoditas kakao. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, permintaan global melemah, tetapi pasar domestik tetap mampu menopang harga. Pada saat yang sama, produksi kakao nasional justru turun akibat cuaca yang tidak menentu, produktivitas yang rendah, serta minimnya pembaruan tanaman. Penurunan pasokan yang lebih tajam dibandingkan penurunan permintaan membuat harga tetap naik-menguntungkan petani dalam jangka pendek, namun tidak memberikan kepastian bagi keberlanjutan industri kakao jika produktivitas tidak ditingkatkan dan kapasitas pengolahan domestik tidak diperluas.

Sinyal pelemahan konsumsi rumah tangga semakin memperjelas masalah. Upah riil menurun pada tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar-manufaktur, perdagangan, dan konstruksi. Akibatnya, kelas pekerja menahan belanja, sementara kelas menengah ikut berhitung. Dampaknya terlihat jelas: penjualan rumah menengah–besar melambat, penjualan mobil terkontraksi, dan penerbangan komersial masih jauh dari pulih.

Pemerintah memang menggelontorkan stimulus, namun daya beli tetap tertekan karena pendapatan masyarakat tidak ikut meningkat. Dalam situasi seperti ini, ekonomi tidak dapat menggantungkan diri pada konsumsi domestik-padahal selama ini pilar pertumbuhan terbesar justru bertumpu di sana.

Dari sisi fiskal, belanja negara dialihkan ke program-program massal seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa. Program ini memang menggerakkan aktivitas ekonomi jangka pendek, tetapi dibayar mahal dengan berkurangnya belanja modal dan transfer daerah yang seharusnya menjadi motor pertumbuhan jangka panjang. Ruang fiskal pun menyempit: target penerimaan pajak terlalu optimistis, sementara beban bunga utang terus merangkak naik. Akibatnya, APBN tampak ekspansif di permukaan, namun rapuh di struktur pembiayaannya.

Di sisi moneter, Bank Indonesia menghadapi dilema ganda. Menurunkan suku bunga dapat mendongkrak kredit, tetapi berisiko menekan nilai rupiah. Sebaliknya, mempertahankan bunga terlalu tinggi membuat perbankan enggan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil.

Likuiditas perbankan memang melimpah setelah penempatan dana pemerintah, namun kredit produktif tetap bergerak lambat. Bahkan, suku bunga kredit bank persero cenderung naik-tanda bahwa tingkat kehati-hatian perbankan semakin tinggi. Kebijakan moneter terlihat bekerja baik dalam data, tetapi belum efektif dirasakan di lapangan.

Dalam situasi seperti ini, pertumbuhan tidak bisa hanya bertumpu pada belanja, melainkan membutuhkan penguatan basis produksi. Di sinilah peran koperasi produksi menjadi krusial. Berbeda dari koperasi simpan pinjam yang perputarannya lebih banyak pada konsumsi, koperasi produksi mampu menghubungkan petani, UMKM, dan industri kecil dengan pasar domestik maupun global.

Koperasi produksi menciptakan daya tawar kolektif, memperbesar skala usaha, menjaga stabilitas harga, dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara lebih merata. Karena itu, negara membutuhkan koperasi produksi untuk memperkuat rantai pasok industri-terutama di sektor pertanian, pangan, manufaktur ringan, dan pengolahan hasil bumi.

Keseluruhan dinamika ini menegaskan bahwa persoalan Indonesia bukanlah kekurangan daya tahan, melainkan kurangnya percepatan. Karena itu, arah kebijakan ke depan tidak dapat terus bergantung pada stimulus konsumsi dan program populis semata. Yang dibutuhkan adalah rekonstruksi mesin ekonomi nasional: memperkuat industri padat karya, menegakkan fairness pasar dari distorsi impor, menyalakan kembali belanja modal yang produktif, mempercepat akses kredit bagi sektor riil, memperkuat integrasi perdagangan domestik, serta memperluas basis koperasi produksi sebagai fondasi ekonomi rakyat.

Singkatnya, ini saatnya mengganti agensi sekaligus mazhab ekonomi. Lebih dari lima dekade arah ekopol negeri ini dikelola oleh logika neoliberal-dan hasil akhirnya tampak stagnan, bahkan perlahan menggelap. Bila reformasi ini tak segera dilakukan, Indonesia hanya akan menjadi negara yang kuat bertahan tetapi lambat bertumbuh: stabil, tetapi tetap berjalan di tempat. Poco-poco-maju sepuluh langkah untuk kemudian mundur sepuluh lompatan.(*)

Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan)
Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin

Artikel Ekonomi Tanpa Lentingan pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Kemeja putihnya masih bersih, sepatu bot oranye mengilat, alisnya berkerut dalam ekspresi yang media sebut “memelas sedih”.

Kamera menangkap momen itu dari sudut rendah, membuatnya tampak lebih tinggi, lebih berat bebannya, lebih manusiawi.

Di belakangnya, prajurit TNI dan warga yang benar-benar kehilangan segalanya menjadi latar belakang buram.

Foto itu langsung viral-tapi bukan karena pujian.

Foto itu adalah teks semiotik yang runtuh di bawah berat kontradiksinya sendiri.

Secara denotatif, gambar itu tak bercela: seorang menteri senior turun ke lokasi bencana, memanggul bantuan pangan, menjanjikan stok beras aman.

Secara konotatif, ia menawarkan narasi yang sudah terlalu sering kita dengar—pejabat sebagai bapak yang prihatin, negara yang hadir, solidaritas nasional di tengah duka.

Karung beras menjadi penanda “beban bersama”, kemeja putih menjadi simbol kemurnian, dan ekspresi sedih menjadi bukti bahwa hati pejabat pun bisa luka.

Dalam bahasa Barthes, foto itu berusaha membangun mitos baru: “Zulkifli Hasan, sang penyelamat pangan.”

Tapi mitos itu langsung ambruk ketika publik mengingat siapa Zulkifli Hasan sebenarnya.

Ia adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia periode 2009–2014, masa ketika deforestasi mencapai rekor tertinggi dalam sejarah bangsa ini.

Di tangannya, 1,64 juta hektare hutan dilepaskan untuk konversi, 859 izin HPH/HTI/IUPHHK diterbitkan, mencakup lebih dari 12 juta hektare.

Hulu-hulu sungai di Sumatera Barat-tempat banjir bandang baru saja merenggut ratusan nyawa-adalah bagian dari wilayah yang dibuka era itu.

Hutan penyangga air menjadi kebun sawit, lereng gunung Merapi-Marapi menjadi tambang ilegal, dan ketika hujan datang, air tak lagi punya tempat berteduh selain rumah-rumah warga.

Maka ketika Zulhas memanggul karung beras 5 kilogram di pundaknya, yang terbaca bukan empati, melainkan ironi yang menusuk. Ia sedang mengelus luka yang-setidaknya secara struktural—turut ia ciptakan.

Ekspresi “memelas sedih” itu bukan lagi tanda kemanusiaan, melainkan performa rasa bersalah yang terlambat dan terlalu murah.

Lima kilogram beras untuk menutup dosa jutaan hektare hutan yang hilang.

Di media sosial, foto itu langsung berubah menjadi meme kejam: “Dulu kasih izin HPH, sekarang kasih beras HPR (Hadiah Pencitraan Rakyat)”; “Menangis buaya di atas kuburan yang ia gali sendiri”; “Harrison Ford sudah peringatkan 2013, eh malah difoto bawa beras 2025”.

Video lama aktor Hollywood itu-yang memaki Zulhas di depan kamera karena deforestasi-kembali beredar, lebih pedas dari sebelumnya.

Foto itu, pada akhirnya, adalah cermin kegagalan propaganda di era hiper-transparansi. Ketika memori kolektif lebih kuat daripada angle kamera, ketika arsip kebijakan lebih keras daripada ekspresi wajah, maka pencitraan tidak lagi bekerja.

Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan yang menggantung di udara berlumpur Sumatera Barat:

Apakah lima kilogram beras cukup untuk menebus satu dekade hutan yang hilang?

Jawabannya, tentu saja, tidak. Dan foto itu-dengan segala kesempurnaannya+telah menjadi bukti terbaik akan kegagalan itu.*

Artikel Menko Zulkifli Hasan: “Beri Aku Sekarung Beras, Kusembunyikan Hutan yang Hilang” pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Struktur PADI DKI Jakarta kini telah rampung dengan enam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 44 kecamatan se-Jakarta. Jaringan politik yang terbentuk ini memperlihatkan ambisi PADI untuk tidak sekadar menjadi partai baru, tetapi juga aktor politik yang mampu bergerak dinamis di tengah masyarakat.

Sekretaris DPP PADI DKI Jakarta, Endri Hendra Permana, mengatakan komposisi pengurus PADI diisi beragam latar belakang-mulai dari ormas, relawan, hingga aktivis. “Antusiasme masyarakat DKI Jakarta sangat tinggi. Mereka melihat PADI sebagai kanal perjuangan baru dan siap mendorong kami masuk sebagai peserta Pemilu 2029,” ujar Endri, yang juga menjabat Ketua Umum Brigade Nusantara (BRINUS). (1/12/25)

Dalam waktu dekat, PADI akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD dan DPC, dimulai dari wilayah Kepulauan Seribu. Selain agenda formal, kegiatan itu juga menjadi kesempatan bagi PADI untuk terjun langsung ke masyarakat pesisir, berdialog dengan nelayan, dan memetakan masalah yang mereka hadapi.

Mengusung filosofi “PADI tumbuh bersama, PADI maju bersama, dan PADI solusi bagi rakyat Indonesia,” partai ini menegaskan arah politiknya: sederhana, membumi, dan berorientasi pada problem nyata warga.

Fokus utama PADI kini tertuju pada pemenuhan aspek legal. Proses pengesahan administrasi hukum umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM tengah memasuki tahap akhir. Jika disetujui, PADI akan melangkah ke tahapan berikutnya: pendaftaran resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pintu masuk utama menuju kontestasi Pemilu 2029.

Dengan fondasi struktural yang sudah terbentuk dan gerakan konsolidasi yang masif, PADI optimistis dapat tampil sebagai kekuatan baru yang diperhitungkan. Langkah sistematis dan pendekatan langsung ke masyarakat menjadi modal strategis partai ini untuk bersaing di blantika politik tanah air.

Artikel PADI Resmikan Struktur DKI Jakarta, Bidik Pemilu 2029 dengan Kekuatan Akar Rumput pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Langit masih pucat ketika prajurit TNI Angkatan Laut melompat dari perahu cepat menuju lambung kapal yang tampak berdiam tanpa aktivitas di perairan Mandiodo, Konawe Utara. Dalam hitungan detik, mereka mengepung geladak. Beberapa penumpang terdiam, sebagian lainnya kebingungan. Di ruang kemudi, seorang pria yang kemudian diketahui sebagai nakhoda hanya menatap pasrah. Kesunyian saat itu pecah menjadi operasi resmi penegakan hukum di laut.

TNI Angkatan Laut melalui unsur KRI Bung Hatta 370 mengamankan dua kapal pengangkut bijih nikel yang diduga melakukan kegiatan pelayaran dan pengangkutan muatan tanpa dokumen resmi. Republika 25 November 2025 memberitakan bahwa kapal TB Prima Mulia 06 TK Prima Sejati 308 serta TB Nusantara 3303 TK Graham 3303 keduanya membawa total 20 anak buah kapal warga negara Indonesia. Kedua kapal diketahui mengangkut bijih nikel dari jetty PT Dwimitra Multiguna Sejahtera.

Menurut pemberitaan Republika 25 November 2025, jetty tersebut sebelumnya telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena penyalahgunaan ruang laut. Namun aktivitas pemuatan nikel tetap dilakukan secara diam diam. Jalur transportasi laut dipilih untuk memindahkan muatan dari jetty menuju kapal tanpa mengantongi dokumen legal.

Metrotvnews 25 November 2025 melaporkan bahwa kedua kapal tidak memiliki Surat Persetujuan Olah Gerak dan tidak membawa dokumen kapal maupun surat pengangkutan barang tambang sebagaimana diwajibkan dalam sistem pengawasan Minerba. Bahkan salah satu kapal disebut bergerak tanpa kehadiran nakhoda. Kapal kapal tersebut kemudian dikawal menuju Lanal Kendari untuk pemeriksaan lanjutan dan proses penyidikan.

Penangkapan yang berlangsung dramatis itu memancing perhatian publik karena muatan nikel disebut bertujuan ke kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park. Republika 25 November 2025 menyebut bahwa pelabuhan tujuan berada dalam kompleks industri terbesar pengolah nikel di Indonesia. Namun belum ada pernyataan konfirmasi terbuka dari pihak perusahaan mengenai dugaan keterlibatan atau ketidaktahuan mereka atas pengiriman tersebut.

Konteks yang lebih besar membuat kasus ini bukan semata persoalan administratif pengiriman barang. Operasi itu menandai peran aktif TNI Angkatan Laut dalam mengawasi tata kelola sumber daya strategis nasional. Metrotvnews 25 November 2025 mengutip pernyataan pejabat TNI AL bahwa operasi dilakukan untuk menjaga kedaulatan maritim dan mencegah praktik penyelundupan hasil tambang.

Indonesia sedang berada di tengah kompetisi global dalam industri baterai kendaraan listrik. Nikel adalah elemen kunci dalam rantai pasok energi masa depan. Kontrol negara terhadap rantai logistik nikel menjadi sangat sensitif karena menyangkut stabilitas ekonomi, pendapatan negara, dan posisi strategis Indonesia dalam peta industri dunia. Ketika proses legal terganggu oleh celah pengawasan atau ruang abu abu, kepercayaan investor dan kredibilitas ekspor dapat terancam.

Dalam diskursus publik, penindakan dua kapal ini membuka dugaan bahwa masih ada proses distribusi mineral strategis yang tidak sepenuhnya steril dari penyimpangan. Apalagi jetty pemuatan disebut sebelumnya telah ditutup oleh regulator. Hal ini menyisakan pertanyaan apakah tata kelola hilirisasi nikel telah berjalan sesuai prinsip transparansi dan kepatuhan hukum.

Pengamat maritim dan keamanan nasional menilai langkah TNI Angkatan Laut dapat menjadi sinyal politik bahwa negara tidak akan membiarkan celah kontrol logistik dimanfaatkan pihak pihak tertentu. Namun mereka juga mengingatkan bahwa operasi semacam ini harus dilanjutkan dengan proses hukum terbuka dan audit administratif yang melibatkan lembaga sipil agar tidak memunculkan persepsi militerisasi ekonomi.

Sejumlah pakar kebijakan publik menilai bahwa sektor tambang dan logistik selama ini rentan menjadi ruang interaksi kompleks antara kepentingan korporasi, regulasi pemerintah, dan penegakan hukum. Ketika proses logistik tidak lagi transparan, potensi terjadinya benturan kepentingan dan praktik non legal meningkat. Hal ini terutama tampak pada wilayah dengan tingkat kepadatan industri ekstraktif dan hilirisasi seperti Morowali.

Isu ini penting karena menyangkut kredibilitas program hilirisasi nasional. Pemerintah terus mengampanyekan bahwa Indonesia tidak lagi ingin menjadi eksportir bahan mentah. Namun ketika rantai distribusi bahan baku menuju smelter berpotensi tidak sepenuhnya berada dalam kontrol legal, narasi besar itu dapat berbalik menjadi kontroversi.

Dalam konteks keamanan nasional, operasi penangkapan kapal nikel ilegal oleh TNI AL kembali menegaskan bahwa pertahanan negara tidak terbatas pada ancaman fisik dan militer. Kedaulatan ekonomi dan penguasaan atas sumber daya alam adalah bagian tak terpisahkan dari strategi pertahanan. Di sisi lain, intervensi aparat bersenjata pada wilayah ekonomi sipil perlu diawasi agar tidak menciptakan preseden baru yang menempatkan regulasi pada otoritas militer.

Ke depan, publik berhak mengetahui hasil penyidikan, mekanisme penegakan hukum, dan langkah penyelidikan terhadap mata rantai pemilik muatan. Pemerintah juga perlu mengungkap siapa yang paling diuntungkan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah ada pembiaran sistematis dalam kontrol logistik tambang.

Kasus ini adalah ujian keseriusan negara dalam membangun tata kelola hilirisasi yang bersih dan kredibel. Bila proses penegakan hukum berjalan terbuka dan akuntabel, ini dapat menjadi momentum memperbaiki sistem yang selama ini dianggap keruh dan rentan penyimpangan. Jika tidak, kasus ini akan tenggelam sebagai episode singkat dari drama panjang pengelolaan sumber daya strategis Indonesia.

Publik menantikan jawaban.

Artikel Operasi Laut Bongkar Dugaan Mafia Nikel pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Jejak Awal dari Tanah yang Tergenang
Di sebuah desa yang terputus akses, suara mesin perahu karet terdengar sejak pagi ketika relawan Muhammadiyah Disaster Management Center memasuki kawasan yang airnya masih berada di pinggang orang dewasa. Di kejauhan, seorang ibu mengacungkan tangan sambil menggendong balita yang menggigil. Relawan langsung sigap mengangkat mereka ke perahu dan membawanya ke titik aman.

Pemandangan seperti itu bukan hanya terjadi di satu lokasi. Di Aceh Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, sejumlah tim Muhammadiyah bergerak dalam waktu cepat. Mereka mendirikan pos pelayanan, menyalurkan makanan siap santap, membuka dapur umum, dan membawa perlengkapan darurat untuk warga yang rumahnya sudah tak bisa dihuni lagi.

Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Budi Setiawan, dalam sebuah siaran resmi menegaskan bahwa banjir besar ini bukan semata karena hujan deras, tetapi juga akibat semakin melemahnya daya dukung lingkungan setelah bertahun tahun ditekan oleh pembukaan lahan dan penebangan liar. Kerusakan di hulu, ujarnya, selalu berbayang pada derita yang jatuh di hilir.

Bantuan yang Datang Bersama Empati
Relawan yang turun bukan hanya dari wilayah terdampak. Banyak di antara mereka berasal dari kota kota lain karena sebagian relawan lokal sendiri menjadi korban. Tim dari berbagai daerah bergiliran memperkuat barisan. Ada yang mengurus pendataan korban, ada yang memfokuskan energi pada evakuasi warga lanjut usia, sementara tim kesehatan memberikan layanan medis keliling di tenda tenda pengungsian.

Di Kecamatan Kaway XVI, Sumatra Barat, para siswa sekolah dasar yang ruang kelasnya terendam ikut membantu memilah bantuan sembako bersama relawan. Mereka tertawa kecil di tengah bau lumpur yang masih menyengat. Di sebuah posko, seorang relawan berkata pelan, “Kalau melihat anak anak tersenyum begini, lelah kami hilang semua.”

Tingkat kerusakan di sejumlah titik cukup parah. Banjir merusak jembatan penghubung, merendam sawah, dan membuat alat alat pertanian terseret arus. Namun bantuan tidak berhenti datang. Muhammadiyah bekerja bersama banyak unsur lain, termasuk masyarakat umum, komunitas filantropi, hingga aparat pemerintah. Kolaborasi ini membuat distribusi logistik lebih cepat menjangkau wilayah terisolasi.

Seruan Kepedulian dari Banyak Arah
Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan seruan nasional untuk mendoakan korban dan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas. Seruan itu menekankan pentingnya gotong royong dan koordinasi antara lembaga sosial, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, dan seluruh elemen kemasyarakatan agar penanganan bencana tidak terhambat. Di banyak masjid pada malam yang sama, jamaah melaksanakan doa bersama bagi warga terdampak.

Dukungan semacam ini membuat masyarakat merasa tidak sendirian menghadapi musibah. Kehadiran relawan yang datang membawa logistik dan telinga yang mau mendengar kisah warga adalah bagian dari pemulihan psikologis yang tidak pernah tertulis dalam laporan resmi tetapi nyata menguatkan.

Mengingat Akar Masalah yang Lebih Dalam
Banjir tahun ini kembali menyadarkan bahwa problemnya bukan hanya curah hujan. Kerusakan ekosistem hulu pembukaan lahan yang tidak terkendali dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas penebangan hutan membuat air hujan tidak lagi tertahan oleh pepohonan. Ketika tanah kehilangan kemampuan menyerap, seluruh beban air akan jatuh dalam satu waktu ke pemukiman warga.

Relawan Muhammadiyah yang telah bertahun tahun menangani bencana di berbagai daerah sering mengingatkan bahwa mitigasi jangka panjang harus berjalan seiring penanganan darurat. Reboisasi, penataan ulang aliran sungai, perlindungan kawasan hutan, serta penguatan kapasitas desa tangguh bencana merupakan langkah penting agar kerugian tidak berulang dengan pola yang sama.

Dalam Gelap Ada Cahaya yang Tetap Menyala
Malam di sebagian wilayah masih gelap karena listrik belum sepenuhnya pulih. Di tenda pengungsian, relawan menenangkan anak anak dengan cerita inspiratif sambil menyediakan makanan hangat. Di satu titik pengungsian di Aceh, seorang bapak yang rumahnya hanyut berkata, “Kalau tidak ada relawan, mungkin kami sudah putus asa. Kehadiran mereka membuat kami berdiri lagi.”

Kisah kisah seperti ini menunjukkan bahwa tanggap darurat bukan hanya tentang logistik dan angka bantuan, tetapi tentang kehadiran manusia bagi manusia lain. Di tengah derita banjir, relawan Muhammadiyah hadir sebagai bagian dari denyut kemanusiaan yang membuat warga kembali menemukan kekuatan untuk memulai lagi dari nol.

Bencana boleh mendera, tetapi dari tangan tangan yang bekerja tanpa pamrih, kita belajar bahwa harapan selalu punya cara untuk muncul bahkan dalam air yang paling keruh sekalipun.

Artikel Jejak Kemanusiaan Relawan Muhammadiyah di Banjir Sumatra Aceh pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Air setinggi dada orang dewasa masih menggenang di Desa Blang Pidie, Aceh Barat Daya, ketika seorang warga bernama Nurhayati, 44 tahun, menunjukkan bekas lumpur pada dinding rumahnya. Ia bercerita bahwa banjir kali ini bukan yang terbesar, tetapi yang paling cepat datang. “Air langsung turun dari gunung seperti ditumpahkan. Hutannya sudah tidak seperti dulu,” katanya lirih. (Kompas 27 November 2025)

Kisah Nurhayati menyeruak di tengah polemik nasional tentang pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pentingnya pendidikan lingkungan di sekolah. Dalam pidatonya, presiden mengajak guru dan murid menanam pohon, merawat sungai dan hutan, serta meningkatkan kesadaran terhadap pemanasan global. Namun berbagai media menyoroti bahwa bagian paling mendasar dari persoalan banjir tidak disentuh sama sekali, yakni ekspansi perizinan di sektor tambang, kebun besar, dan energi. (Tempo 28 November 2025)

Analisis sejumlah liputan investigasi menunjukkan adanya lonjakan izin tambang dan perkebunan di kawasan penyangga Daerah Aliran Sungai di Sumatera. Data yang dikutip Mongabay mencatat perluasan konsesi tambang di sekitar DAS Krueng Mane, DAS Batang Hari, dan sejumlah titik di Sumatera Barat yang bersinggungan dengan kawasan resapan. Para peneliti menilai perubahan tutupan hutan di hulu membuat daya tampung air merosot dalam waktu cepat. (Mongabay 25 November 2025)

Di sinilah kritik publik menguat. Ketika presiden mengarahkan perhatian pada kesadaran individual, para pakar lingkungan mengingatkan bahwa kerusakan di hulu bukanlah hasil kelalaian masyarakat, tetapi keputusan struktural. “Banjir tidak lahir dari kebiasaan siswa membuang sampah atau tidak menanam pohon. Ia datang dari perubahan bentang alam yang dipicu oleh izin industri skala besar,” kata Ahmad Syafii, peneliti hidrologi dari BRIN. (BBC Indonesia 26 November 2025)

Dalam laporan The Jakarta Post, banyak akademisi melihat bahwa pendekatan pendidikan lingkungan memang penting, tetapi efeknya sangat kecil jika kebijakan negara justru bergerak ke arah sebaliknya. Program hilirisasi tambang, pembangunan pembangkit energi besar, dan pembukaan akses industri ke kawasan lindung dinilai memberi tekanan baru terhadap ekosistem. “Kontradiksinya ada pada pesan moral dari pemerintah dan tindakan administratif yang menguntungkan eksploitasi sumber daya,” tulis laporan tersebut. (The Jakarta Post 29 November 2025)

Narasi seruan menjaga alam dari pemerintah juga berhadapan dengan kenyataan di lapangan bahwa ekspansi industri sering berlangsung lebih cepat daripada upaya pemulihan. WALHI Sumatera Barat mencatat bahwa pemulihan hutan pasca tambang membutuhkan waktu minimal sepuluh sampai dua puluh tahun, sedangkan alat berat dapat meratakan lereng bukit dalam hitungan hari. Ketidakseimbangan inilah yang menurut para aktivis menjadi faktor kunci bencana ekologis yang berulang. (Tempo 29 November 2025)

Di sisi lain, beberapa analis melihat bahwa kritik terhadap pemerintah sering kali muncul tanpa menyisakan ruang untuk upaya edukasi publik yang memang dibutuhkan. Dalam laporan Katadata, sejumlah ahli kebencanaan menyebut bahwa adaptasi lingkungan di tingkat masyarakat tetap diperlukan. Namun mereka menegaskan bahwa edukasi tidak bisa dijadikan pengganti penataan ulang kebijakan perizinan dan pengawasan hulu DAS. “Keduanya harus berjalan bersama, tidak boleh hanya salah satunya,” kata Dini Suhartini, analis kebijakan lingkungan. (Katadata 24 November 2025)

Diskusi publik juga menyoroti keberadaan aparat non sipil yang menduduki jabatan strategis di birokrasi daerah, yang menurut beberapa pihak mempercepat proses perizinan. CNN Indonesia melaporkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan rangkap jabatan sempat memunculkan dugaan bahwa perizinan tertentu berlangsung tanpa kontrol memadai. Meskipun pemerintah pusat menolak tudingan tersebut, isu ini menambah lapisan kompleks dalam polemik banjir Sumatera. (CNN Indonesia 23 November 2025)

Sementara itu, para guru menyampaikan pengalaman mereka terkait pidato presiden. Banyak guru yang merasa ajakan menjaga lingkungan mengabaikan kenyataan bahwa mereka sudah lama mengajarkan materi krisis ekologi di kelas. “Kami sudah membawa kasus kebijakan tata ruang sebagai bahan diskusi murid. Anak anak paham. Yang mereka pertanyakan justru konsistensi pemerintah,” ujar Fitri Wulandari, seorang guru di Padang. (Republika 28 November 2025)

Berbagai kritik juga diarahkan pada pola pembangunan nasional. Sejumlah pengamat menilai bahwa proyek proyek skala besar seperti food estate, pembukaan kebun sawit baru, serta percepatan hilirisasi tambang cenderung memperkuat konsentrasi sumber daya pada kelompok tertentu. Detik melaporkan bahwa sejumlah keputusan kabinet dan pemberian tanda jasa kepada figur kontroversial menimbulkan tafsir bahwa arah pembangunan tidak sepenuhnya memihak perlindungan lingkungan. (Detik 27 November 2025)

Di tengah situasi ini, warga daerah terdampak merasakan ketimpangan tanggung jawab paling nyata. Ketika guru dapat berurusan dengan hukum karena menegur murid, korporasi besar dapat bergerak leluasa membuka lahan. Kompas dalam laporannya menyebut bahwa kesenjangan antara moralitas yang diseru pemerintah dan realitas kebijakan memperbesar kesan ketidakadilan ekologis di mata publik. (Kompas 25 November 2025)

Hingga akhir November, banjir Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional meski korban jiwa meningkat dan kerusakan meluas. Tempo menyoroti bahwa lambatnya penetapan status darurat membuat penanganan terbatas. Banyak pihak mempertanyakan sensitivitas pemerintah, mengingat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan sangat besar. (Tempo 30 November 2025)

Penolakan beberapa lembaga negara terhadap temuan lapangan juga menambah keruh situasi. Ketika beredar video kayu gelondongan hanyut bersama arus banjir di Sumatera Barat, Kementerian Kehutanan membantah adanya kaitan antara pembalakan dan banjir. Mongabay menilai bantahan ini bertentangan dengan data citra satelit yang menunjukkan berkurangnya tutupan hutan di kawasan tersebut. (Mongabay 26 November 2025)

Pada akhirnya, rangkaian banjir di Sumatera memperlihatkan bahwa krisis ekologis bukanlah bencana alam semata, tetapi bencana tata kelola. Selama akar persoalan tidak diakui dan tidak diintervensi, siklus bencana ini akan terus berulang. The Jakarta Post menutup laporannya dengan refleksi bahwa perbaikan kebijakan lingkungan membutuhkan perubahan paradigma, bukan sekadar perubahan narasi. (The Jakarta Post 30 November 2025)

Artikel Jejak Krisis Ekologis di Tengah Kontradiksi Kekuasaan pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.