Dia datang ke sana menjelang adanya kabar gelaran muktamar tandingan pada awal September 2024 yang bakal mengambil alih PKB.

Sebelumnya, pada Sabtu siang ini, Garda Bangsa PKB menggelar konferensi pers merespons muktamar tandingan tersebut.

Ma’ruf yang kini menjadi Ketua Dewan Syuro DPP PKB tiba sekitar pukul 15.45 WIB dengan pengawalan kepolisian dan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang sudah lebih dulu mempersiapkan kehadirannya.

Ma’ruf langsung disambut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid hingga Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar. Pertemuan itu berlangsung tertutup.

Pada siang hari ini, sayap partai PKB yaitu Garda Bangsa menggelar konferensi pers. Mereka melayangkan ultimatum dengan tidak segan-segan membubarkan secara paksa Muktamar tandingan yang rencananya bakal digelar pada 2-3 September di Jakarta.

“Kami menyatakan sikap bahwa muktamar tersebut adalah ilegal. Muktamar tersebut tidak berdasarkan hukum, tidak memiliki dasar konstitusi yang jelas,” ujar Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan.

Tommy menjelaskan Garda Bangsa didirikan sejak tahun 1999 dan menjadi pembela terdepan PKB. Ia menegaskan muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus lalu adalah sah. Pada saat itu, terang dia, Garda Bangsa turut mengamankan muktamar Bali dari gangguan pihak eksternal.

“Kami sudah menghadapi apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut, maka kami akan mengulanginya dan kami akan menghadapinya jika memang masih terus mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa,” tegas dia.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy bersama rekan-rekannya akan membuat muktamar tandingan yang akan digelar di Jakarta.

Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A. Malik Haramain mengatakan pihaknya menerima mandat untuk menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2 hingga 3 September 2024 mendatang.

“Mandat yang kami terima itu agar kita membuat muktamar. Muktamar kita adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Sementara kita jadwalkan (muktamar) tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta,” kata Haramain saat konferensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.