Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyebut peningkatan data korban ini sebagai hasil pendataan intensif dari tim gabungan Basarnas, TNI-Polri, BNPB, dan relawan. Namun, di balik kalimat “pembaruan data”, terdapat situasi lapangan yang jauh lebih kompleks: akses jalan terputus, jembatan hilang disapu banjir bandang, dan sejumlah desa yang lumpuh total karena longsor besar.

Kenaikan korban paling drastis terjadi di Sumatera Utara, dengan total 166 korban meninggal dan 143 hilang—angka yang menggambarkan skala bencana yang jauh lebih besar dari perkiraan awal pemerintah.

Kronik Bencana yang Dapat Diprediksi
Meski hujan ekstrem disebut sebagai pemicu, sejumlah pakar kebijakan lingkungan menilai bencana ini jauh dari istilah “tak terhindarkan”. Pulau Sumatera telah lama menjadi episentrum bencana hidrometeorologi akibat dua persoalan utama: deforestasi massif dan tata ruang yang longgar.

Konversi hutan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat dalam dua dekade terakhir mengalami percepatan signifikan untuk kepentingan industri, permukiman, dan perkebunan skala besar. Data dari sejumlah kajian akademik menunjukkan lebih dari separuh daerah aliran sungai (DAS) prioritas di kawasan ini mengalami degradasi fungsi.

Akibatnya, curah hujan tinggi langsung berubah menjadi limpasan permukaan tanpa daya serap ekologis yang memadai. Fenomena klasik yang seharusnya sudah diprediksi dalam perencanaan kebijakan daerah.

Ketimpangan Dokumen Perencanaan dan Realitas Lapangan
Laporan evaluasi penanggulangan bencana tahunan menunjukkan setiap provinsi telah memiliki peta rawan bencana, namun implementasinya tersandera banyak kepentingan. Penataan ruang yang semestinya menjadi benteng pencegahan justru sering kalah oleh:

ekspansi permukiman yang tidak mengacu kawasan rawan,
izin tambang dan perkebunan yang masuk hingga area hulu,
proyek infrastruktur yang mengubah kontur alami aliran air,
lemahnya sistem pengawasan pemerintah daerah.

Di sejumlah wilayah terdampak di Aceh dan Sumatera Barat, warga telah lama mengeluhkan maraknya pembangunan di lereng bukit yang rawan longsor. Tetapi suara komunitas lokal sering tenggelam oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

“Bencana ini tidak lagi murni urusan alam. Ada persoalan tata kelola yang gagal dibenahi dari tahun ke tahun,” ujar seorang peneliti kebijakan lingkungan dari salah satu universitas negeri di Sumatera ketika dimintai tanggapan. Ia menyebut pola yang terjadi sebagai kegagalan sistematis yang berulang.

Early Warning System: Pelajaran yang Belum Diambil
Walaupun BNPB dan BMKG telah memasang sistem peringatan dini di beberapa titik strategis, bencana terbaru ini menunjukkan bahwa jangkauannya masih jauh dari cukup. Beberapa desa yang tersapu banjir bandang di Sumatera Utara tidak menerima peringatan apapun, sementara sebagian lainnya mengaku tidak memiliki jalur evakuasi yang jelas.

“Waktu antara peringatan dan kejadian sangat pendek di wilayah ini, tetapi seharusnya mitigasi struktural bisa mengurangi eksposur risiko,” kata seorang pejabat BPBD yang enggan disebut namanya.

Minimnya edukasi kebencanaan di tingkat komunitas semakin memperparah kondisi. Dalam sejumlah kasus, warga tidak mengetahui lokasi aman atau titik kumpul ketika air mulai naik. Di beberapa daerah bahkan tidak ada simulasi kebencanaan dalam lima tahun terakhir.

Respon Cepat, Pencegahan Lambat
Pemerintah pusat memang segera mengerahkan tim gabungan, helikopter, logistik, dan membuka posko pengungsian. Namun pola lama kembali terlihat: ketika bencana terjadi, negara bergerak cepat; tetapi ketika mitigasi diperlukan, program berjalan lambat.

Sejumlah akademisi menyoroti anggaran mitigasi di banyak daerah yang hanya menjadi “program pelengkap”-besarnya jauh di bawah kebutuhan lapangan. Padahal, investasi mitigasi terbukti lebih murah daripada biaya pemulihan pascabencana.

“Cara kita memandang bencana masih reaktif, bukan preventif. Selama paradigma ini tidak berubah, korban akan terus jatuh setiap musim hujan,” ujar seorang ahli manajemen risiko bencana dari Universitas Indonesia.

Reformasi Menyeluruh: Dari Hulu hingga Kebijakan
Tragedi di tiga provinsi ini seharusnya menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Rekomendasi para ahli kebijakan meliputi:

1. Audit tata ruang dan izin usaha berbasis risiko bencana, khususnya di kawasan hulu dan zona longsor.
2. Modernisasi early warning system yang terhubung hingga desa, dengan integrasi sensor banjir dan radar cuaca lokal.
3. Penguatan kapasitas BPBD yang selama ini sering kekurangan fasilitas dan sumber daya manusia.
4. Rehabilitasi hutan dan DAS sebagai benteng ekologis utama.
5. Anggaran mitigasi berbasis risiko, bukan berbasis rutinitas.
6. Kemitraan dengan komunitas lokal melalui pendidikan kebencanaan, simulasi berkala, dan pelatihan evakuasi.

Tanpa langkah-langkah tersebut, bencana yang memakan ratusan jiwa ini hanya akan menjadi angka statistik baru—tragis, tetapi cepat dilupakan.

Kesimpulan: Bencana yang Bukan Sekadar Alam
Lonjakan korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat seharusnya dibaca sebagai peringatan keras: bencana bukan sekadar persoalan cuaca ekstrem. Ia adalah hasil pertemuan antara gejala alam dan kelalaian manusia-kelalaian perencanaan, penegakan aturan, dan pengabaian risiko.

Jika Indonesia ingin keluar dari lingkaran tragedi tahunan ini, pengelolaan bencana harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis nasional, bukan sekadar agenda tanggap darurat musiman.

Artikel Tragedi Bencana di Sumatera: Lonjakan Korban dan Gagalnya Tata Ruang yang Berulang pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.