Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD beri tanggapan terkait cagub dan cawagub DKI Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang telah mangkir dua kali dari panggilan Bawaslu Jakarta.

Menurut Mahfud MD apabila Dharma – Kun mangkir ketiga kalinya dari panggilan Bawaslu maka pencalonan keduanya dalam Pilkada Jakarta dinyatakan tidak sah.

Mahfud MD menjelaskan bahwa pencatutan NIK warga Jakarta yang dilakukan secara masif tersebut telah melanggar hukum.

“Jika sdh dipanggil 3 kali, Darma Pongrekun dan Kun Warhana tdk hadir, Bawaslu perlu memutuskan scr in absentia bhw pencalonannya tdk sah krn pencatutan masif KTP scr melawan hukum,” tulis mantan Menkopolhukam di akun X pribadinya, @mohmahfudmd pada Senin, 26 Agustus 2024.

Mahfud juga menambahkan bahwa cagub dan cawagub independen tersebut bisa diproses secara pidana dengan dikenakan pasal berlapis.

Tak tanggung-tanggung, Mahfud menyebut keduanya bisa terjerat pasal UU PDP, UU ITE, hingga KUHP.

“Setelah itu dibawa ke proses pidana krn pelanggaran UU PDP, UU ITE, KUHP, dll,” tegasnya.

Tak hanya memanggil Dharma – Kun, Bawaslu juga telah melayangkan surat panggilan kepada KPU Jakarta terkait polemik ini.

Sentra Gakkumdu juga telah meminta keterangan dari sejumlah pelapor, saksi korban, ahli IT hingga ahli hukum pidana pemilihan.

Sebagai informasi, pencalonan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menuai polemik usai heboh dugaan pencatutan NIK warga Jakarta untuk mendukung keduanya.

Banyak warga yang mengaku bahwa mereka tidak merasa memberi dukungan ke pasangan tersebut namun nama mereka tercatat sebagai pendukung.

Dugaan tersebut merebak usai KPU Jakarta mengumumkan Dharma – Kun lolos tahap verifikasi faktual dengan memperoleh 677.468 dukungan dari warga Jakarta.

Jumlah tersebut diketahui telah memenuhi syarat minimal 618.968 dukungan untuk maju sebagai cagub dan cawagub melalui jalur independen.

Tapi sayangnya, kendati polemik terus bergulir, KPU Jakarta telah menetapkan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai cagub cawagub Jakarta untuk Pilkada 2024.

Artikel Mahfud MD Sebut Dharma-Kun Terancam Gagal Maju Pilkada Jakarta dan Terjerat Pasal Berlapis pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Anies mendatangi kantor PDIP Jakarta, Sabtu (24/8/2024).

“Ini bukan pertemuan pertama. Tapi memang kita membahas dan berdiskusi tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara agar pikiran tentang kebangsaan, dan keindonesiaan bisa bisa berjalan seiring,” ujar Anies dalam konferensi pers, Sabtu (24/8/2024).

“Kita juga berdiskusi bagaimana kehidupan bernegara, keberagaman, dan ke-Indonesiaan ini bisa kita jaga beriringan,” ujar Anies.

Meski demikian, Anies belum menjelaskan apakah ia akan resmi maju di Pilkada DKI ataupun akan bergabung dengan PDI Perjuangan.

“Kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, lalu kita tentukan langkah,” ujar Anies menegaskan.

Anies dalam kesempatan tersebut juga menegaskan apresiasi terhadap PDIP yang setia dalam konsistensi mengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

“PDIP harus kita hargai, penjaga negara, mengawal konstitusi kita,” ujar Anies menegaskan.

Ketua DPD PDIP Jakarta, Ady Wijaya juga memberi sinyal kemungkinan PDIP mengusung Anies di DKI.

“Kalau saya, insya Allah Anies maju,” ujar dia menegaskan.

Artikel Ini Kata Anies soal Gabung PDIP dan Maju Pilgub DKI pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno yang menyebut pasangan Anies Baswedan-Rano Karno unggul atas Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

JAKARTA – Juru bicara PDIP Chico Hakim tidak membantah pernyataan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno yang menyebut pasangan Anies Baswedan-Rano Karno unggul atas Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta. Namun, dia mengatakan, kemenangan bukan menjadi satu-satunya pertimbangan.

“Ya kami juga memang mendengar berbagai lembaga survei juga menilai bahwa pasangan Anies-Rano diproyeksikan menang bila melawan Pak RK-Suswono. Namun tentu ini kami tampung, tetapi tentu pertimbangan-pertimbangan lain tetap kami pertimbangkan karena terkait usung-mengusung calon di pilkada bukan sekadar mencari kemenangan semata,” kata Chico, Sabtu (24/8/2024).

Chico menegaskan calon yang menang dari PDIP juga harus sejalan dalam ide hingga ideologi. Karena itulah, dia menyebut, sampai saat ini pihaknya masih mencari-cari calon yang tepat tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPD Demokrat Jakarta Mujiyono mengatakan calon gubernur DKI Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Ridwan Kamil (RK) sangat mungkin akan berhadapan dengan lawan berat di Pilgub Jakarta usai putusan MK terkait Pilkada. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pernyataan Mujiyono sebagai bentuk peringatan.

“Saya kira itu sebagai bentuk warning dari Demokrat ke jagoan yang mereka usung di KIM plus RK-Suswono ya soal kemungkinan lawan berat,” kata Adi kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).

Adi mengatakan lawan terberat RK tentu calon yang nantinya diusung PDIP. Misalnya, kata Adi, jika PDIP mengusung Anies Baswedan dengan Rano Karno tentunya akan menjadi lawan serius bagi RK.

“Ya lawan terberatnya tentu kalau PDIP memajukan Anies Baswedan dengan Rano Karno ya, atau Anies Baswedan dengan Hendi atau Anies Baswedan dengan kader PDIP, tentu itu akan menjadi lawan yang serius bagi Ridwan Kamil,” ujar Adi.

Adi mengatakan elektabilitas Anies saat ini jauh di atas RK. Karena itulah, ujar Adi, RK harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas.

“Apapun judulnya elektabilitas Anies itu paling menjulang sangat jauh dengan Ridwan Kamil yang saya kira masih butuh kerja keras ya untuk mengejar selisih ketertinggalannya dan dengan Anies Baswedan,” ungkap Adi.

Artikel Sambangi Kantor PDIP, Wacana Duet Anies-Rano Makin Menguat pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Hasanuddin menyebut keputusan ini telah disepakati PKB. Ia juga membantah ucapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengatakan partainya membuka peluang koalisi dengan PKB di Jakarta.

“PKB sudah final bahwa PKB untuk Pilkada DKI Jakarta ini bersama Gerindra. Jadi tidak ada pembicaraan di luar itu,” ujar Hasanuddin di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (18/8).

“Kami pastikan PKB bersama Gerindra dan siapa yang diusung kami juga mengetahui, karena itu apa pun pernyataan dari partai lain terkait ke mana sikap PKB, saya pikir sudah jelas dan final PKB bersama Gerindra di Pilkada DKI,” lanjutnya.

Hasanuddin juga menegaskan PKB sepakat untuk bergabung dengan partai-partai lain yang masuk gerbong koalisi Gerindra. Hal ini berkaitan dengan wacana KIM Plus yang semakin menguat di Pilgub Jakarta.

KIM Plus juga dipastikan akan mengusung Ridwan Kamil sebagai cagub, sementara Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Suswono semakin santer disebut menjadi cawagub.

“Nanti mengikuti teman-teman partai yang lain, siapa wakilnya dan sebagainya,” ujar Hasanuddin.

“Intinya kami bersama Gerindra dan semua partai yang mendukung calon dari Gerindra di Pilkada Jakarta,” lanjutnya.

Sebelumnya, RK telah diusung oleh KIM di Pilkada Jakarta 2024. Belakangan isu KIM Plus di Jakarta pun menguat.

Beberapa parpol di luar KIM yang akan bergabung ke koalisi di antaranya PKS dan NasDem. Tanggal pengumuman cagub-cawagub yang sama juga dilontarkan oleh PKS.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebut mereka juga akan mengumumkan paslon cagub-cawagub Jakarta pada 19 Agustus.

Namun, ia masih enggan membeberkan siapa sosok yang akan diusung nanti, termasuk apakah mereka akan bergabung KIM atau tidak.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menanggapi isu cawagub Ridwan Kamil bakal berasal dari PKS.

“Nanti pada saatnya kita umumkan. Biar ada apa ya. Ya, ada ketegangan dikit. Tapi kalian sudah tahu lah, wartawan lebih tahu kadang-kadang,” ujar Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).

Artikel PKB Resmi Tinggalkan Anies di Pilkada DKI pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Selain itu, Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan pihaknya menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan ramai dugaan pencatutan sepihak identitas warga untuk dukung Dharma-Kun.

“Kami tentu menunggu rekomendasi dari Bawaslu seperti apa, kami akan menimbang, memahami apa yang menjadi rekomendasi dari teman-teman Bawaslu, kalau ada rekomendasi-rekomendasi yang perlu kami tindak lanjuti, apakah ada cukup banyak masyarakat yang memberikan laporan atau tanggapan masyarakat yang harus kita tindak lanjuti,” kata Dody di Kantor KPU DKI Jakarta, Sabtu (17/8).

Dody menjelaskan tahapan pencalonan bakal calon jalur independen telah berproses lama.

Menurutnya, jika memang nanti ditemukan data pendukung Dharma-Kun yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, tidak otomatis membatalkan seluruh proses yang berlangsung selama ini.

“Misalkan ada satu yang ternyata datanya itu tidak memenuhi syarat misalnya, kan tidak sama dengan membatalkan proses keseluruhan. Tentu kan kita harus bersikap adil juga, fair juga dengan peserta pemilu ini, karena kan mereka juga bisa bersengketa lagi, menggugat kembali, dan sebagainya,” katanya.

Ia mengatakan selain menimbang rekomendasi Bawaslu, pihaknya juga bakal mengacu pada aturan yang ada untuk menentukan kelanjutan pencalonan Dharma-Kun.

“Tentu kami akan melihat dan mengambil keputusan dalam rapat pleno karena itu harus ditentukan dalam rapat pleno nanti tanggal 19 Agustus,” ujarnya.

Sejumlah warga DKI Jakarta juga sebelumnya mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak itu viral di media sosial X (Twitter). Mereka protes karena tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan.

Kasus dugaan pencatutan itu pun sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan pihak kepolisian mulai melakukan pendalaman atasnya.

Sejauh ini dari pihak Dharma-Kun, maupun timnya belum memberikan pernyataan terkait dugaan pencatutan NIK warga untuk syarat dukungan tersebut.

Artikel Kasus Pencatutan KTP, KPU DKI Bakal Rapat Pleno Senin pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Minta swafoto pakai KTP. Enggak jadi lapor karena takut malah jadi buat pinjol. Lah udah dicolong datanya, berpotensi dipinjolkan nanti”

JAKARTA – Sejumlah warga DKI Jakarta mengecam keras pencatutan identitas sepihak yang dipergunakan sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan di Pilgub Jakarta 2024.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak ituviral di media sosial X (Twitter). Mereka tak merasa memberikan kartu identitasnya untuk mendukung Dharma-Kun ini.

Pasangan Dharma-Kun sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur independen.

Warga mengetahui pencatutan itu setelah mengecek situs resmi info pemilu. Mereka kaget lantaran identitas mereka dinyatakan mendukung Dharma-Kun.

“Gua cek link pengecekan NIK, masukin NIK, ada nama gua di sana,” kata seorang warga, Wishnu, Jumat (16/8).

Wishnu mengaku tidak mendukung pasangan Dharma-Kun. Ia juga mengaku tidak pernah ada komunikasi dengan pihak Dharma-Kun. Warga lainnya berinisial H, protes lantaran sistem untuk melaporkan pencatutan harus melampirkan swafoto dengan KTP.

“Minta swafoto pakai KTP. Enggak jadi lapor karena takut malah jadi buat pinjol. Lah udah dicolong datanya, berpotensi dipinjolkan nanti,” ujar H seperti dilansir CNN Indonesia.

Anak Anies dan ketua DPC PDIP Jatim tercatut

Anak dari mantan Gubernur Anies Baswedan juga turut tercatut mendukung Dharma-Kun. Hal serupa juga turut dialami oleh adik dan tim yang bekerja bersama Anies.

“Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen,” kata Anies melalui akun twitter resminya, Jumat (16/8).

Sementara, Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan setelah dicek, data anaknya Anies memang masuk dalam data dukungan Dharma-Kun. Namun berdasar verifikasi faktual, statusnya tidak memenuhi syarat.

“Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi status data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS,” ujar Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Tak hanya anak Anies, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Ketua DPC PDIP Jakarta Timur Dwi Rio Sambodo turut menjadi korban pencatutan NIK untuk mendukung Dharma-Kun.

Hasto menegaskan Rio mustahil mendukung Dharma-Kun, karena partainya memang belum mengeluarkan keputusan terkait paslon yang didukung di Pilgub Jakarta ini.

“Ada Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, saudara Rio, itu KTP-nya juga dicatut. Padahal sebagai anggota partai tidak mungkin ya untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan karena seluruh anggota partai menunggu keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri [Ketua Umum PDIP],” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).

Baca artikel CNN Indonesia “Fakta Terbaru Pencatutan KTP Dukung Dharma-Kun di Pilgub Jakarta 2024” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240818124536-617-1134481/fakta-terbaru-pencatutan-ktp-dukung-dharma-kun-di-pilgub-jakarta-2024.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Artikel Warga DKI Takut Lapor Pencatutan KTP Dukungan Dharma-Kun, Ini Alasannya! pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Ya itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Si Doel Anak Betawi, Mas Rano Karno. Ya itu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara rakyat,” kata Hasto di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (17/8).

Sebagai informasi, saat ini Anies masih berstatus non partai. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diprediksi kehilangan tiket maju Pilkada Jakarta setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem meninggalkannya.

Sementara itu, Rano Karno merupakan kader PDIP yang juga pernah menjadi anggota DPR RI.

Kendati demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki disiplin partai di mana kandidat yang diusung pada pilkada akan diputuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, menurutnya, PDIP masih melihat momentum usai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dikabarkan akan mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2024.

“Nanti kita lihat pergerakan rakyat dan suara arus bawah serta suasana kebatinan itu kita cermati,” ujarnya.

PDIP saat ini tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung calon kepala daerah sendirian di Jakarta. PDIP hanya memperoleh 15 kursi di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024.

Hasto mengatakan partainya tengah menunggu Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memastikan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024.

“Kami tunggu Muktamar PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi,” ucap Hasto di Parkir Timur Senayan, kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu.

Hasto menegaskan bahwa partainya mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan keberanian mengambil keputusan meskipun ada intimidasi.

“Maka, semangat kemerdekaan ini adalah semangat untuk berusaha, semangat untuk bebas menyatakan pikiran dan pendapatnya, semangat untuk tidak boleh pihak mana pun yang mencoba mengintimidasi kedaulatan setiap warga bangsa, kedaulatan juga partai politik untuk mengambil keputusan,” katanya.

Artikel Hasto Lempar Wacana Duet Anies Baswedan – Rano Karno di Pilkada DKI pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Selain pidana, gugatan perdata tersebut bisa dilakukan untuk menambah efek jera agar peristiwa pencatutan tak terulang di masa depan.

JAKARTA – Kasus pencatutan KTP milik warga Jakarta untuk meloloskan pasangan jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menuai polemik baru di masyarakat.

Baru-baru ini, mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut memberikan tanggapannya terkait pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Mahfud MD mengatakan lolosnya Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai Cagub dan Cawagub jalur independen dalam verifikasi faktual, bisa dibatalkan.

Mahfud juga mengungkapkan setidaknya terdapat tiga Undang-undang yang dilanggar dalam pencatutan tersebut.

Undang-undang yang dimaksud yakni UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, dan UU Pencemaran Nama Baik.

Dengan adanya tiga pelanggaran Undang-undang ini, membuat pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung Dharma Pongrekun termasuk kejahatan.

Hal ini lantaran ancaman hukuman penjaranya telah di atas lima tahun.

“Kalo sifatnya pelanggaran, penegak hukum polisi harus langsung bertindak tidak usah nunggu laporan,” kata Mahfud seperti dikutip dari kanal YouTube TvOne News Minggu, 18 Agustus 2024.

Selain itu, Mahfud juga menuturkan pencatutan tersebut juga bisa dijerat dengan UU Pemilu.

Mantan Ketua MK ini lantas korban pencatutan juga bisa melakukan gugatan secara perdata.

Bahkan, Mahfud mengungkapkan para korban pencatutan bisa mengajukan gugatan secara perdata hingga Rp20 miliar.

“Ada juga perdata, perselisihan ITE itu bisa orang yang dirugikan itu menggugat perdata kepada yang mengambil datanya, saya dirugikan data saya dipake untuk mendukung gitu, bisa setiap orang minta Rp10 miliar, Rp20 miliar gitu bisa secara hukum,” ujarnya.

Selain pidana, gugatan perdata tersebut bisa dilakukan untuk menambah efek jera agar peristiwa pencatutan tak terulang di masa depan.

Di samping itu, KPU dan Bawaslu juga harus mengambil langkah dalam membatalkan status verifikasi faktual pada Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

“Karena ini permainan demokrasi ini sudah jorok,” katanya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Benny Sabdo meminta warga yang merasa menjadi korban pencatutan untuk mengajukan laporan resmi.

Benny memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari korban pencatutan.

Pasalnya hingga saat ini, pengaduan tersebut hanya bersifat laporan informal.

Artikel Mahfud MD Sarankan Korban Pencatutan KTP Gugat Perdata, Setiap Orang Bisa Minta Rp10 M pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Hasto menduga upaya itu termasuk salah satu cara menghadirkan calon ‘boneka’ dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Sehingga Hasto tengah mengecek kadernya mengalami pencatutan atau tidak.

“Kami sedang mengidentifikasi apakah ada anggota internal PDIP yang KTP-nya dicatut untuk kepentingan penciptaan calon boneka,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Walau demikian, Hasto menyebut PDIP belum berencana menempuh langkah hukum atas kejadian ini. Sebab fenomena pencatutan terjadi pada warga secara individu.

“Ini kan yang dicatut adalah orang per orang, bukan PDI Perjuangan. Jadi, ini persoalan individu,” ucap Hasto.

Hasto masih meyakini PDIP bakal memperoleh dukungan rakyat guna memperjuangkan kedaulatan mereka. Hasto menilai ‘pasangan boneka’ sekalipun tak akan bisa melawan rakyat.

“Apa gunanya kita merdeka jika kedaulatan kita akhirnya diserobot oleh kepentingan kekuasaan, apalagi jika itu dipersempit oleh kepentingan keluarga. Ini yang tidak boleh terjadi,” ucap Hasto.

Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kedua 826.766 dukungan yang telah diserahkan oleh tim Dharma-Kun. Hasilnya, sebanyak 494.467 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 332.299 dukungan tidak memenuhi syarat.

“Jika ditotal dengan data yang memenuhi syarat diverifikasi faktual kesatu sejumlah 183.001 data dukung, maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan,” kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Namun, belakangan banyak warga yang buka suara karena data mereka dicatut untuk memenuhi syarat dukungan Dharma-Kun. Bahkan, dua anak Anies Baswedan juga dikabarkan menjadi korban pencatutan data tersebut.

KPU memandang dalam verifikasi faktual hasil evaluasi, dua nama anak Anies sudah tidak lagi dimasukkan.

Artikel Hasto: Cagub Independen Jakarta Paslon ‘Boneka’ pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Tanggal 17 tuh sudah makin mengerucut,” kata Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi PKB Ahmad Iman Sukri di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2024).

Iman juga mengungkapkan, PKB memilih untuk bersama dengan Gerindra pada Pilgub DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah 2024.

“Kemungkinan kita bareng pimpinan Gerindra di Pilkada DKI, termasuk Jawa Barat kita akan bareng dengan Gerindra. Kalau enggak salah Jawa Tengah juga. Tiga provinsi,” ucap Iman.

Dia pun berusaha menjawab pertanyaan para jurnalis mengenai maksud mengerucut apakah seseorang atau pasangan calon kepala daerah. Dia memastikan, semua kandidat sudah diumumkan sebelum pelaksanaan Muktamar PKB di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada 24-25 Agustus 2024.

“Termasuk itu. Paling lambat tanggal 20. Sebelum muktamar harus selesai semua,” ujarnya.

Sementara untuk Pilgub Jatim, menurut Iman, PKB berkomunikasi dengan PDIP. Dia menyebut, baik PDIP maupun PKB mempunyai calonnya masing-masing, yakni Tri Rismaharini dan Marzuki Mustamar.

Dia mengatakan, saat ini, kedua pihak sedang mencari siapa yang terbaik untuk menempati posisi bakal calon gubernur atau wakil gubernur.

“Kami hitung kekuatannya bagaimana nanti, karena kami melawan petahana tentu harus punya nilai jual ya, agar pertarungannya bisa dimenangkan,” jelas Iman.

Dia memastikan, apabila PKB dan PDIP bersatu, tidak akan ada kotak kosong di Pilgub Jatim. Dia memastikan, ada lawan bagi pasangan pejawat Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

“Jadi, kami lihat perkembangan dan dinamikannya dalam seminggu ini. Ini kan sudah tanggal 11 ya, pendaftaran tanggal 27. Jadi, dinamikanya pasti akan semakin cepat,” kata Iman.

Artikel Tinggalkan Anies Baswedan, PKB Merapat ke Gerindra di Pilgub DKI pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.