Ketua Umum SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, menyebut kelemahan prosedur pemeriksaan kontainer masih memberi ruang bagi barang ilegal masuk tanpa terdeteksi. Ia menilai pembaruan menyeluruh mendesak dilakukan untuk menutup celah korupsi, praktik tidak efisien, dan potensi kerugian negara.

“TPFT harus dibenahi total. Menkeu perlu memperketat pengawasan dan melakukan pembersihan menyeluruh. Jangan ada celah untuk penyelundupan yang merugikan negara,” ujar Subhan di Jakarta.

Penyelundupan Berpotensi Rugikan Negara
Menurut SP TKBM, lemahnya koordinasi antarinstansi, terutama dengan Bea Cukai, serta kurangnya modernisasi alat pemeriksaan, menjadi faktor utama kebocoran pelabuhan. Sejumlah temuan di lapangan bahkan menunjukkan adanya kontainer impor yang lolos pemeriksaan meskipun tidak memenuhi ketentuan.

Subhan menilai dampaknya tidak hanya menggerus penerimaan negara, tetapi juga mengganggu ekosistem logistik nasional.

“Kebocoran ini memukul industri lokal dan merusak persaingan harga. Integritas pengawasan harus diperkuat,” tegasnya.

Bersih-bersih Pelabuhan Harus Jadi Agenda Nasional
SP TKBM menyebut isu ini bukan hanya soal logistik, tetapi menyangkut keamanan ekonomi negara. Pelabuhan disebut sebagai pintu gerbang yang menentukan aliran barang dan stabilitas harga nasional.

Organisasi tersebut mengajukan lima langkah reformasi utama:

1. Pembaruan sistem TPFT berbasis digital
2. Penguatan alat pemeriksaan (scanner & AI)
3. Audit integritas di seluruh titik pemeriksaan
4. Kolaborasi Bea Cukai – Otoritas Pelabuhan – SP TKBM Indonesia
5. Penertiban operator yang bermain di luar regulasi

TKBM Siap Dilibatkan sebagai Garda Pengawasan
Sebagai aktor yang bertugas langsung di lapangan, TKBM menyatakan kesediaan menjadi bagian dari sistem pengawasan. Dengan posisi yang berada paling dekat dengan arus kontainer dan aktivitas bongkar muat, TKBM mengklaim mampu menjadi mata dan telinga negara.

“TKBM berada di area operasional setiap hari. Kami sering menemukan indikasi mencurigakan. Pelibatan kami akan memperkuat pengawasan,” kata Subhan.

Minta Presiden Turun Tangan
Di luar desakan terhadap Menteri Keuangan, SP TKBM juga meminta Presiden Republik Indonesia turun tangan memastikan reformasi berjalan di pelabuhan-pelabuhan strategis nasional. Mereka menilai penyelundupan yang dibiarkan terjadi akan menjadi ancaman berulang bagi penerimaan negara dan kedaulatan ekonomi.

“Ini menyangkut masa depan ekonomi. Presiden perlu memastikan pelabuhan bersih dari praktik ilegal,” kata Subhan.

Keamanan Pelabuhan, Efisiensi Logistik, dan Kesejahteraan Pekerja
SP TKBM menutup pernyataannya bahwa pembaruan pemeriksaan fisik bukan hanya persoalan keamanan, tapi juga penopang efisiensi logistik nasional dan kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat.

“Jika pelabuhan tertib dan efisien, biaya logistik lebih adil dan kesejahteraan pekerja ikut terdorong,” tutup Subhan.

Artikel TKBM Desak Reformasi TPFT: Menkeu–Presiden Diminta Tutup Celah Penyelundupan di Pelabuhan pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.