Kementerian Perhubungan resmi mencabut status internasional Bandara IMIP sehingga bandara itu tidak boleh lagi melayani penerbangan langsung dari atau ke luar negeri secara permanen. (Detik Finance, 30 November 2025) Pencabutan ini juga menghapus SK sebelumnya yang memberikan izin sementara penerbangan internasional ke IMIP. (Detik Finance, 30 November 2025)

Langkah ini diberlakukan menyusul sorotan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan) dan aparatur pengawas negara atas operasi bandara tanpa pengawasan negara tanpa petugas Bea Cukai dan Imigrasi yang dianggap sangat riskan bagi kontrol keamanan dan kedaulatan. (Detik Sulsel, 26 November 2025)

Kisah Bandara IMIP sejatinya sudah punya jejak panjang konflik kebijakan. Menurut laporan, pada 2016 izin pembangunan bandara itu sempat ditolak oleh Ignasius Jonan ketika ia menjabat Menteri Perhubungan. (Finnews.id, 25 November 2025) Penolakan itu menunjukkan bahwa pada waktu itu regulasi dan aspek teknis diprioritaskan termasuk kejelasan pengawasan dan keamanan penerbangan. (Finnews.id, 25 November 2025)

Namun ketika pucuk pimpinan di Kemenhub berganti ke Budi Karya Sumadi, izin diberikan pada 2017 dan pembangunan pun langsung dilanjutkan. (Warta Ekonomi, 2 Maret 2017) Bandara swasta milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) itu kemudian dibangun dan mulai beroperasi sebagai fasilitas privat untuk kawasan industri jauh dari kontrol publik secara menyeluruh. (Warta Ekonomi, 2 Maret 2017)

Perbedaan keputusan antara dua periode itu mengundang banyak pertanyaan: Apakah perubahan izin didorong oleh argumen teknis atau oleh kepentingan investasi dan relasi politik? Bagaimana negara mengawasi akses lalu lintas orang dan barang melalui bandara privat yang semula dilarang?

Pencabutan status internasional IMIP pada 2025 menjadi cermin kegagalan sistem pengawasan dan regulasi yang konsisten. Keputusan itu bukan sekadar soal bandara, melainkan simbol bagaimana kebijakan strategis bisa diubah sewaktu-waktu, tergantung figur yang menduduki kursi kekuasaan.

Dalam kondisi seperti ini publik memiliki hak untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi kebijakan. Jika izin tergantung siapa menterinya, maka investasi besar bisa menjadi celah bagi korporasi untuk mengeksploitasi wilayah dan sumber daya tanpa kontrol negara yang kuat.

Kasus Bandara IMIP seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh pemangku kebijakan bahwa pembangunan dan investasi tidak boleh dilepaskan dari pengawasan negara. Regulasi dan prosedur harus ditegakkan secara ketat, agar fasilitas strategis seperti bandara tidak menjadi ruang abu abu antara kepentingan privat dan kedaulatan publik.

Artikel Polemik Bandara IMIP dan Konflik Kepentingan Publik pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.