Tidak Ada Titik Temu Dalam Mediasi, Gugatan Karen Agustiawan dkk Terhadap PwC Lanjut ke Persidangan

MJ,Jakarta, –Setalah tidak ada titik temu serta menuai jalan buntu dalam mediasi antara pihak Karen Agustiawan dkk dengan perusahaan akuntan PT PricewaterhouseCoopers (PwC).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dimohonkan pihak Karen Agustiawan dkk kepada perusahaan akuntan PT PricewaterhouseCoopers (PwC) Lanjut ke persidangan pokok materi perkara.

Gugatan perdata PMH tersebut dilayangkan oleh Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, Mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto serta Mantan Vice President Business Development and Commercial Gas Pertamina Djohardi Angga Kusumah kepada pihak Tergugat, yakni PT Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia (PwC),

Sidang perkara perdata tersebut akan digelar pada Kamis 1 Februari 2024 mendatang, Dalam acara diskusi “Ngopi Bareng Awak Media” yang didukung oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di Jakarta, Jumat (26/1/24). Humisar Sahala Panjaitan SH (penasihat hukum penggugat) mengatakan proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghasilkan deadlock.

Pihak tergugat yakni PT Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia (PwC), bersikukuh tidak mau menerima gugatan, maka kliennya akan bersiap menghadapi pihak PwC dalam Persidangan pada Pokok Perkara.

BACA JUGA:  Menjaga Kesejukan dan Kesatuan di Detik-detik Pemilu 2024

“PwC kami gugat karena dalam Laporan Investigasi Pengelolaan Bisnis Portofolio LNG Pertamina tertanggal 23 Desember 2020, telah menyajikan beberapa kesimpulan yang Prematur, Tidak Akurat, Gegabah, serta didukung Menyesatkan.

Dari 3 orang Klien kami, pihak PwC hanya mewawancari 1 orang sebagai auditee. PwC pun telah keliru atau salah dalam memahami Anggaran Dasar Pertamina, PwC tidak membaca dan/atau tidak memahami Board Manual, RKAP, RJPP PT Pertamina (Persero), dan lain-lain.” ujar Humisar Sahala Panjaitan SH.

Humisar Sahala Panjaitan SH. Juga mengatakan sebagaimana tertuang dalam Gugatan, Laporan PwC tersebut telah dijadikan sebagai salah satu dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011 – 2021 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang berimbas kepada nasib klien kami.”tandasnya.

“Sebelumnya Ibu Karen Agustiawan juga pernah menyampaikan surat kepada PwC tertanggal 9 Oktober 2023 yang menyatakan keberatan terkait hasil laporan tersebut, namun tidak ada respon dari pihak PwC atas keberatan tersebut,” tambah Sahala.

BACA JUGA:  Gerakan Apel Akbar Jaga Jakarta - Jaga Indonesia, Suarakan Pemilu Damai

Untuk itu terang Sahala, Penggugat meminta pertanggungajawaban hukum PwC atas kerugian materiil dan immateriil yang telah dan sedang dialami Karen Agustiawan sebesar Rp6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah), dan yang dialami oleh Hari Karyuliarto sebesar Rp6.096.000.000,- (Enam Milyar Sembilah Puluh Enam Juta Rupiah). Sedangkan kerugian immaterial sebesar USD78.000.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp1.216.800.000.000 (Satu Trilyun Dua Ratus Enam Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

“Klien kami juga meminta PwC dihukum untuk mengumumkan permohonan maaf di Media Cetak dan Media Online secara serentak selama 3 (tiga) hari berturut-turut, agar diketahui oleh masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Dalam petitum terakhir gugatan, Klien kami meminta PwC dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Klien kami sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak PwC lalai menjalankan dan memenuhi isi putusan, termasuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bergerak milik PwC,” pungkasnya.

BACA JUGA:  FWJ Indonesia Ucapkan Selamat Atas Diangkatnya Komjen Agus Jadi Wakapolri

Sebagai informasi, sidang gugatan perdata telah berlangsung sebanyak empat kali. Pada sidang perdana tanggal 12 Desember 2023, PwC sebagai Tergugat tidak hadir di PN Jakarta Selatan tanpa alasan yang jelas, dan Majelis Hakim menunda selama satu minggu hingga 19 Desember 2023. Kemudian pada sidang kedua, PwC kembali tidak datang dan hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Lutfi, dari Law Firm Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP). Ketua Majelis kemudian menunjuk Hakim PN Jakarta Selatan, Ahmad Samuar menjadi Mediator dalam perkara ini.

Pada sidang ketiga, 9 Januari 2024, Prinsipal PwC juga tidak hadir, dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Penggugat di hadapan Mediator menyatakan akan tetap pada Gugatan, namun terbuka menerima proposal perdamaian dari pihak PwC. Mediator kemudian memberikan waktu hingga 23 januari 2024. Namun sampai persidangan terakhir pihak PwC bersikukuh tidak mengajukan proposal damai.

Hingga berita ini ditayangkan pihak PT Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia (PwC) belum dapat dikonfirmasi terkait adanya gugatan tersebut.

Pos terkait