Tingkatan Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah

Tingkatan Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah

DEPOK POS – Akhir-akhir ini Lembaga keuangan Syariah sedang gencar gencarnya dicanangkan di dunia, terutama di negara negara yang mayoritas penganut agama islam. Meskipun perkembangannya belum bisa mengimbangi Lembaga keuangan konvensional, namun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Lembaga keuangan Syariah merupakan Lembaga keuangan yang kegiatan bisnisnya harus sesuai dengan prinsip – prinsip Syariah.

Dalam menjalankan prinsip Syariah Lembaga keuangan Syariah tidak berjalan sendiri tapi didampingi oleh pihak pihak yang menjalankan pengawasan Syariah.
Pengawasan Syariah itu sendiri adalah sebuah proses yang dijalankan untuk pencegahan, perbaikan serta pelengkapan pengontrolan peninjauan, dan analisis dari semua aktivitas, produk serta kontrak transaksi lembaga keuangan syariah dengan tujuan untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip syariah agar menghasilkan keuntungan yang halal.

Menurut Garas (2010) pengawasan Syariah di Lembaga keuangan Syariah baik di Lembaga keuangan bank maupun non-bank dibagi menjadi 2 tingkatan. Tingkatan tersebut diantaranya tingkatan makro dan tingkatan mikro.

Tingkatan makro adalah tingkatan yang paling tinggi dimana, tingkatan ini berada di tingkatan Negara. Dalam hal ini pengawasan syariah dipegang oleh Sharia Supervisory Council atau sering disingkat dengan SSC. Pengawasan yang bersifat general, memegang kendali pengawasan syariah yang jauh lebih menyeluruh. Di Indonesia fungsi dari pengawasan syariah tingkatan makro di pegang oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Keberadaannya SSC ini diharapkan dapat mewujudkan empat tujuan diantaranya :
Memurnikan transaksi lembaga keuangan syariah dari kepentingan, spekulasi, penyalahgunaan, monopoli, dan kegiatan sejenis lainnya; memastikan lembaga keuangan syariah mematuhi syariah; menyetujui perekrutan pengawas syariah lokal serta berkolaborasi dengan supervisor syariah lokal dalam menawarkan produk standar dan menyelaraskan fatwa.

BACA JUGA:  Rusia Pertimbangkan Terapkan Sistem Perbankan Syariah

Dalam rangka pemenuhan epat tujuan tersebut, SSC harus mempertahankan fungsi – fungsi khusus atas keberadaannya. Fungsi khusus tersebut diantaranya :
Meninjau kebijakan, konstitusi, dan dokumen lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhannya terhadap syariah; Membuat fatwa serta keputusan untuk permasalahan bank syariah ataupun lembaga keuangan non bank syariah kapan pun ketika diperlukan; Berkolaborasi dengan Dewan Pengawasa Syariah lokal dalam menerbitkan kontrak dan perjanjian standar; Melakukan audit reguler pada transaksi lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhannya terhadap syariah; Membantu lembaga keuangan syariah dalam menetapkan program yang komprehensif untuk melatih manajemen.

Tingkatan yang kedua dalam tingkatan mikro. Dalam tingkatan mikro di laksanakan oleh SSB (Sharia Supervisory Board) atau Dewan Pengawas Syariah. Dalam tingkatan ini biasanya dilakukan oleh DPS atau Perusahaan Konsultan Syariah (SCF) atau Penasihat Syariah perorangan.

BACA JUGA:  Seberapa Pentingnya Peran Pengawasan Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah?

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tingkat makro, untuk jenis pengawasan syariah dijalankan oleh siapa diputuskan oleh pemegang saham. Keputusan tersebut di ambil sesuai dengan ukuran lembaga keuangan syariah, jumlah produk dan kontrak yang akan diterbitkan pada tahunan (INCEIF, 2006).

Di bank syariah terdapat peraturan bahwasannya, pemegang saham wajib mendirikan DPS untuk memenuhi persyaratan bank sentral. Oleh karena itu, bank syariah memiliki SSB, sedangkan jenis lembaga keuangan lainnya memilih di antara DPS, perusahaan konsultan syariah, ataupun penasihat syariah.

Peranan pengawasan syariah mikro, pertama boleh dijalankan oleh DPS (Dewan Pengawasan Syariah). DPS itu sendiri adalah badan independen [ulama syariah] dengan [kemungkinan termasuk] anggota selain sarjana syariah, yang harus menjadi ahli di bidang lembaga keuangan syariah. DPS dipercayakan dengan tugas mengarahkan, meninjau, dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan syariah. Standar tata kelola AAOIFI (2008, No. 1, Paragraf 7) merekomendasikan setidaknya tiga anggota.

Peranan mikro kedua bisa dijalankan oleh Perusahaan Konsultan Syariah. Perusaan Konsultan Syariah muncul dari kurangnya kualifikasi sarjana syariah dengan perbandingan lembaga keuangan syariah yang ada. Perusahaan konsultan syariah bertindak sebagai kontraktor independen layaknya seperti auditor eksternal. Didalamnya terdapat sarjana syariah, auditor internal syariah, dan tim sekretaris. Perusahaan konsultan syariah memenuhi syarat untuk menerbitkan fatwa, meningkatkan produk, mengawasi proses konversi lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah, serta melakukan internal dan eksternal audit syariah. Praktik perusahaan konsultan syariah saat ini perlu ditinjau oleh bank sentral dan AAOIFI. Peninjauan tersebut dalam diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan dan standar baru untuk memandu jalannya perusahaan konsultan syariah.

BACA JUGA:  Pengelolaan Wakaf Perlu Profesionalisme dan Kompetensi Nazhir

Peranan mikro ketiga bisa dijalankan oleh penasihat syariah. Dalam praktiknya saat ini perekrutan penasihat syariah ditolak oleh beberapa ulama kecuali untuk keadaan darurat atau sebelum konstitusi DPS dikembangkan. Banyak beberapa pihak telah menyarankan bahwa karya penasihat syariah kurang efektif dan efisien dibandingkan kerja tim Dewan Pengawas Syariah atau Perusahaan Konsultan Syariah, terutama dalam hal menyetujui produk dan kontrak baru. Pendapat lainnya juga mengungkapkan bahwa fatwa dan keputusan dari penasihat syariah kurang otoritatif kepada lembaga keuangan syariah karena kurangnya audit syariah untuk memastikan implementasi yang tepat.

Itulah upaya upaya yang dilakukan dalam pengawasan lembaga keuangan syariah, supaya tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Lisnaeni,
STEI SEBI

Pos terkait