“Transformasi Geografis : Medan Berpindah, Ibu Kota Sumatera Utara Digantikan oleh Kota Baru yang Menjanjikan”

MJ, Jakarta – Provinsi Sumatera Utara, sebuah wilayah di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera, memiliki luas wilayah mencapai 72.981,23 km2, dengan ibu kota berada di Kota Medan.

Dengan jumlah penduduk mencapai 15.471.582 jiwa pada akhir tahun 2023, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan populasi terbesar keempat di Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, serta terbanyak di Pulau Sumatra, dengan kepadatan penduduk mencapai 210 jiwa/km2.

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara dikenal sebagai Gouvernement van Sumatera, yang meliputi seluruh Pulau Sumatera dan dipimpin oleh seorang gubernur di Kota Medan. Pada tahun 1948, Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi berbeda berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1948, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Sumatera Utara sendiri merupakan hasil penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan: Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Hari jadi Provinsi Sumatera Utara ditetapkan pada tanggal 15 April 1948.

BACA JUGA:  Banjir Kali Tuntang Putus Akses, Gubug-Grobogan Lumpuh dan Gangguan Perjalanan Kereta Api

Pada awal tahun 1949, terjadi reorganisasi pemerintahan di Sumatera dengan pembentukan Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950, Sumatera Utara dibentuk kembali.

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1°–4° Lintang Utara dan 98°–100° Bujur Timur, dengan wilayah yang mencakup Pesisir Timur, Pegunungan Bukit Barisan, Pesisir Barat, dan Kepulauan Nias.

Pesisir Timur di Provinsi Sumatera Utara mengalami pesat perkembangan karena infrastruktur yang lebih lengkap. Wilayah ini juga padat penduduk dibandingkan dengan daerah lain. Pada masa kolonial, termasuk dalam residentie Sumatera’s Oostkust bersama provinsi Riau.

Pegunungan Bukit Barisan membelah wilayah tengah provinsi, membentuk kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir menjadi pusat padat penduduk yang bergantung pada danau tersebut.

Pesisir Barat Sumatera Utara, meskipun sempit, memiliki komposisi penduduk dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Provinsi ini mencakup 419 pulau, termasuk Pulau Simuk di Kepulauan Nias dan Pulau Berhala di Selat Malaka.

BACA JUGA:  HUT ke-30 Tahun Bankompol Kamtibmas Makassar, Ormasnya Ultah, Pengurusnya Bebas Tugas

Kepulauan Nias, terletak di lepas pantai pesisir barat, memiliki 132 pulau, dengan Gunung Sitoli sebagai pusat pemerintahan. Kepulauan Batu, di tenggara kepulauan Nias, memiliki 51 pulau, dengan Pulau telo di pulau Sibuasi sebagai pusat pemerintahan.

Sumatera Utara memiliki dua taman nasional: Gunung Leuser dan Batang Gadis. Luas hutan di provinsi ini, menurut Keputusan Menteri Kehutanan 2005, adalah 3.742.120 ha, dengan sejumlah besar mengalami perubahan fungsi menjadi lahan perkebunan dan transmigrasi. Isu pemindahan ibu kota provinsi juga mencuat, dengan lokasi yang diusulkan berjarak 169 km dari Medan.

Medan, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini, telah memegang peran tersebut sejak tahun 1854, sebelum kemerdekaan Indonesia. Meskipun Gouvernement van Sumatra memimpin Sumatera Utara saat itu, pada tahun 2022, tiga daerah diusulkan sebagai potensi ibu kota baru Sumut, yaitu kawasan Danau Toba, Tapanuli Tengah dan Pulau Nias.

Kriteria pertimbangan meliputi aksesibilitas melalui transportasi udara dan darat, dengan proyek jalan tol yang menghubungkan Kota Tebing Tinggi dan Parapat yang dijadwalkan selesai pada akhir 2024. Bandara Silangit di Tapanuli Tengah dan Bandara Sibisa di Toba juga akan mendukung perkembangan ibu kota Sumut ke depan.

BACA JUGA:  "Ketua Umum KAPTEN Indonesia, Abdul Rauf, Menyuarakan Kelalaian Pemerintah terhadap Buruh Migran"

Dari tiga lokasi tersebut, kawasan Danau Toba dinilai paling tepat sebagai ibu kota baru Sumut. Tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba, seperti Toba, Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Karo, dan Dairi, membentuk wilayah yang cocok untuk pemindahan tersebut. Usulan ini berasal dari Sutrisno Pangaribuan, mantan anggota DPRD Sumut yang tergabung dalam PDIP.

Sutrisno menekankan bahwa pemindahan ibu kota provinsi dapat dilakukan seiring dengan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dapat menghasilkan penghematan sekitar Rp 800 miliar, menurut informasi dari Gubernur Edi Rahmayadi. Meskipun ide ini masih dalam kajian, belum ada pembahasan lebih lanjut terkait pemindahan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yang secara keseluruhan memerlukan proses panjang dan persetujuan pemerintah pusat.

Sumber : Berbagai sumber

Pos terkait