Wajibnya Jaminan Kehalalan Produk Makanan dan Minuman

Wajibnya Jaminan Kehalalan Produk Makanan dan Minuman

Oleh: Sandhi Indrati, Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok

Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231, 06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Pemimpin Umum Kantor Berita MINA di Jakarta, Ustaz Arief Rahman, mengatakan, hal tersebut setara dengan 86, 7 persen dari total penduduk Indonesia. Adapun proporsi penduduk Muslim di Indonesia mencapai 11, 92 persen dari total populasi di dunia (Republika.co.id, 19 Maret 2022).

Berdasar hal tersebut, tampak jelas Indonesia menjadi pangsa pasar yang menggiurkan bagi produsen berbagai jenis produk, termasuk di antaranya makanan dan minuman. Saat ini makanan serta minuman tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan bagi manusia, tetapi telah bertambah fungsi menjadi sebuah gaya hidup baru.

Masyarakat Indonesia dihamparkan dengan beragam jenis makanan dan minuman, baik hidangan tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga sajian dari luar negeri. Dengan harga jual yang bersaing, kita bisa menikmati bermacam- macam pilihan dari menu makanan utama hingga cemilan serta beragam minuman yang tersedia dari restoran dan rumah makan hingga ala kaki lima.

BACA JUGA:  Hiruk Pikuk Resesi Ekonomi Global

Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia tentu menjadi konsumen terbesar dari berbagai produk makanan dan minuman. Dikutip dari Data.Indonesia.id, 13 Januari 2022, Indonesia menjadi negara konsumen makanan halal terbesar pada 2019, dengan estimasi pengeluaran konsumsinya mencapai USS 144 miliar.

Sudah selayaknya sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, umat Islam Indonesia dimudahkan urusannya dalam hal makanan, minuman serta produk lainnya yang terjamin halal sesuai tuntunan agama. Tetapi pada kenyataannya umat Islam masih diharuskan mencari tahu sendiri status kehalalan hidangan yang akan dinikmati. Pasalnya, masih banyak produsen makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikat halal padahal produknya digemari oleh umat Islam Indonesia. Mereka mengabaikan prinsip halal dan lebih mementingkan keuntungan secara perekonomian saja.

Selama ini kita kita masih bergantung kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) lembaga negara yang mengeluarkan sertifikat halal beragam produk yang beredar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya ternyata banyak pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. UU Nomor 33 tahun 2014, Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandai era baru jaminan produk halal di Indonesia, baik barang maupun jasa, yakni makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, produk kimia, produk rekayasa genetika, dan barang gunaan maupun jasa penyembelihan, pengolahan, pendistribusian sampai penyajian. Kedepannya diharapkan Indonesia menjadi pusat atau destinasi halal dunia/global halal hub (Kemenag RI, Update Sertifikasi Halal di Indonesia : Ekspektasi dan Kenyataan, Dr. H. Mastuki, M.Ag, Jumat, 19 November 2021).

BACA JUGA:  Kekerasan Seksual Usia Dini Tinggi, Mengapa Terjadi?

Ternyata, Islam telah mengatur jelas urusan makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi umatnya. Allah berfirman di dalam Qur’an surah al- Baqarah ayat 168 yang artinya, “Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan thayib (baik) yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah setan. Karena sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Untuk menerapkan syariat Islam, dibutuhkan peranan negara sehingga sempurna pelaksanaanya, pun demikian untuk urusan pemenuhan kebutuhan pokok manusia berupa pangan, sepantasnyalah kita mendapatkan jaminan halal setiap produk makanan dan minuman dari pemangku kebijakan di negara dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia.

BACA JUGA:  Koordinator MADYA Menuding Anies Baswedan Hanya OMDO

Sudah seharusnya tujuan keikutsertaan pemerintah dalam penjaminan kehalalan produk bukan semata mengharapkan keuntungan atau keinginan menjadi pusat destinasi produk halal dunia, tetapi bentuk ketakwaan terhadap Allah SWT. Karena makanan yang kita konsumsi harus yang baik dan halal juga, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayyib) dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepada-Nya” (QS al-Maidah: 88).

Oleh karenanya, pemerintah wajib menjamin kehalalan setiap produk makanan atau minuman. Dengan ikut sertanya pemerintah menjamin kehalalan produk dan selalu menjaga agar makanan yang masuk ke negeri yang mayoritas berpenduduk Muslim ini baik dan halal, maka rakyatnya akan tenang dan tak takut lagi ketika hendak mengonsumsi berbagai kuliner yang ada di sini karena terjamin kehalalannya. Namun akankah hal tersebut sudah dijalankan pemerintah kita saat ini? Entahlah.[]

Pos terkait