MJ. Jakarta – Ketua Gerakan Rakyat Jakarta (BARATA), Ridwan Arsa, menyoroti kebijakan ekspor sedimen laut yang disampaikan oleh pemerintah sebagai langkah yang dinilai penuh ambiguitas.
Ridwan menilai, pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Presiden Joko Widodo terkait ekspor ini memerlukan penjelasan yang lebih jelas dan transparan. Meski disebut sebagai “sedimen laut,” publik masih memahami material tersebut sebagai pasir laut, yang menimbulkan kebingungan.
“Pemerintah harus lebih tegas dan transparan dalam menjelaskan dampak kebijakan ini, terutama terhadap lingkungan laut dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya tersebut,” ujar Ridwan dalam keterangannya kepada media, Selasa (17/9/2024) di Jakarta.
Ridwan menegaskan bahwa alasan pemerintah terkait pengelolaan sedimentasi untuk menjaga alur kapal dapat dipahami, namun ia mendesak perlunya kajian lingkungan yang lebih mendalam sebelum melanjutkan kebijakan ekspor ini.
“Ekosistem laut harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ridwan juga menyinggung adanya spekulasi bahwa kebijakan ekspor ini memiliki keterkaitan dengan investasi Singapura di sektor energi, khususnya panel surya. Meski Luhut telah membantah spekulasi tersebut, Ridwan meminta agar pemerintah lebih terbuka mengenai motif-motif ekonomi di balik kebijakan ini.
Menurutnya, keterbukaan terkait perjanjian dengan negara lain sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami implikasi ekonomi dan lingkungannya.
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam menarik investasi, tetapi investasi yang mengorbankan kelestarian lingkungan dan kepentingan nasional harus dihindari,” katanya. Ridwan juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan keberlanjutan ekologi, bukan saling bertentangan.
Sebagai penutup, Ridwan mendesak agar akademisi dan masyarakat pesisir dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ekspor sedimen laut ini.
“Keputusan sepenting ini harus melibatkan pakar dan masyarakat yang terkena dampak langsung. Transparansi adalah kunci,” ujarnya.
Ridwan juga mengingatkan pemerintah untuk tetap berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek.
“Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem laut harus berjalan beriringan. Jangan sampai masa depan generasi mendatang dikorbankan demi investasi saat ini,” tutup Ridwan.
