DPRD Simalungun Soroti Anggaran Dokumentasi Rp 720 Juta untuk Satu Perusahaan Media

DPRD Simalungun Soroti Anggaran Dokumentasi Rp 720 Juta untuk Satu Perusahaan Media

MJ. Simalungun – Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Simalungun dalam pengelolaan anggaran dokumentasi dan publikasi kegiatan kepala daerah mendapat sorotan tajam dari DPRD.

Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Simalungun bersama jajaran Pemkab, Senin (19/5/2025) sekitar pukul 14.30 WIB, terungkap bahwa Dinas Kominfo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 720 juta kepada satu perusahaan media, yakni PT Heta, sepanjang tahun 2024.

“Untuk dokumentasi dan publikasi kegiatan Bupati, kami bekerjasama dengan PT Heta dengan anggaran sebesar Rp 60 juta per bulan, atau Rp 720 juta dalam satu tahun,” ujar Kadis Kominfo Simalungun, Andri Rahadian, saat menjawab pertanyaan anggota dewan.

Pernyataan tersebut memicu kritik dari salah satu pimpinan DPRD Simalungun, Bonauli Rajagukguk. Ia mempertanyakan dasar kebijakan Dinas Kominfo yang hanya melibatkan satu perusahaan media dalam pengelolaan anggaran besar tersebut.

“Kenapa anggaran sebesar itu hanya dikelola PT Heta? Kenapa tidak semua media diberdayakan? Kenapa bisa dimonopoli, apa alasannya?” tanya Bonauli dengan nada tajam.

Menanggapi hal tersebut, Andri Rahadian menyebut bahwa selain PT Heta, pihaknya juga menggandeng media lain untuk publikasi, meski dalam skala lebih kecil.

“Media yang lain juga diberdayakan, pimpinan. Namun, kami bayarkan hanya Rp 40 ribu per berita,” jawab Andri.

Pernyataan ini justru memperkuat kritik dari Bonauli Rajagukguk, yang menilai adanya perlakuan tidak adil terhadap media lokal yang turut meliput kegiatan Pemkab.

“Kenapa tidak diperlakukan sama? Apa alasannya, Pak? Kenapa tidak bersikap adil? Kan lebih baik kalau semua media diberdayakan,” tegas Bonauli.

Tak ada respons lanjutan dari Kadis Kominfo usai pertanyaan tersebut. Ia hanya tertunduk diam di hadapan forum.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari Dinas Kominfo mengenai mekanisme kerja sama serta alasan pemilihan eksklusif terhadap PT Heta sebagai mitra dokumentasi kegiatan kepala daerah.

Penulis: S Hadi PurbaEditor: Red