MJ. Jakarta – Desember 2025 menjadi penutup tahun yang tepat untuk menulis refleksi sekaligus menyusun proyeksi ekopol Indonesia. Dari rentetan peristiwa dan data yang tersaji sepanjang tahun, gambaran untuk 2026 mulai terbentuk-dan satu kata yang paling mendekati kenyataan adalah stagnasi. Kesimpulan ini mungkin terasa pahit, namun sulit dibantah. Indonesia memasuki 2026 dengan fondasi yang cukup kokoh, tetapi dengan langkah yang lambat dan berhati-hati. Seperti pepatah orang kampung, “alon-alon asal kelakon.”
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkisar pada 4,9–5,1 persen-stabil, namun belum cukup untuk mengejar negara-negara tetangga yang mulai melaju dengan percepatan transformasi industrinya. Ketahanan ekonomi tampak terpelihara, tetapi akselerasi tak kunjung muncul. Penyebabnya tidak semata tekanan eksternal seperti perang tarif yang dilancarkan Amerika Serikat, melainkan juga ketidaksinkronan arah kebijakan dalam negeri antara fiskal, moneter, konsumsi, dan investasi. Warisan arsitektur ekonomi-politik lama menyisakan banyak defisit dan celah pada hampir semua level.
Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin
Tekanan tarif resiprokal dari AS membuat pelaku usaha menahan ekspansi, sementara perusahaan multinasional menjadi lebih selektif dalam menentukan lokasi produksi. Alhasil, arus investasi global cenderung menunggu, sebab pasar internasional yang seharusnya menjadi motor pertumbuhan justru berubah menjadi arena kompetisi tarif yang agresif.
Dalam waktu yang sama, Vietnam dan Taiwan berhasil memperoleh tarif 0 persen melalui negosiasi dagang yang lebih lincah dan strategis. Indonesia harus menanggung konsekuensinya dalam bentuk melemahnya permintaan ekspor—terutama pada sektor unggulan seperti tekstil, peralatan listrik, dan furnitur.
Di dalam negeri, harapan terbesar seharusnya bertumpu pada investasi sebagai mesin akselerasi ekonomi. Namun yang terjadi justru sebaliknya: PMDN menunjukkan lonjakan, sementara PMA melemah akibat kebijakan yang kurang mampu menarik minat investor asing. Hilirisasi mineral memang mendorong tumbuhnya industri logam dasar, tetapi ketergantungannya pada sektor padat modal membuatnya minim kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
Sebaliknya, industri padat karya-seperti tekstil, alas kaki, dan makanan-kian terdesak oleh banjir impor berbiaya rendah serta praktik importir yang tidak sehat. Konsekuensinya jelas: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menciptakan perluasan lapangan kerja. Dalam situasi global yang kurang bersahabat, perdagangan domestik pun kembali menjadi penyangga utama perekonomian Indonesia. Dengan pasar dalam negeri yang besar dan ditopang oleh 280 juta penduduk, sektor ini menjadi sabuk pengaman ketika ekspor tertekan.
Produk makanan olahan, ritel, logistik, hingga transportasi lokal masih bergerak karena permintaan konsumsi dasar cenderung stabil. Namun, ketahanan ini tidak serta-merta mempercepat pertumbuhan ekonomi, sebab perputaran nilai tambah masih berkutat pada sisi konsumsi dan belum cukup mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional.
Contoh konkret dapat dilihat pada komoditas kakao. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, permintaan global melemah, tetapi pasar domestik tetap mampu menopang harga. Pada saat yang sama, produksi kakao nasional justru turun akibat cuaca yang tidak menentu, produktivitas yang rendah, serta minimnya pembaruan tanaman. Penurunan pasokan yang lebih tajam dibandingkan penurunan permintaan membuat harga tetap naik-menguntungkan petani dalam jangka pendek, namun tidak memberikan kepastian bagi keberlanjutan industri kakao jika produktivitas tidak ditingkatkan dan kapasitas pengolahan domestik tidak diperluas.
Sinyal pelemahan konsumsi rumah tangga semakin memperjelas masalah. Upah riil menurun pada tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar-manufaktur, perdagangan, dan konstruksi. Akibatnya, kelas pekerja menahan belanja, sementara kelas menengah ikut berhitung. Dampaknya terlihat jelas: penjualan rumah menengah–besar melambat, penjualan mobil terkontraksi, dan penerbangan komersial masih jauh dari pulih.
Pemerintah memang menggelontorkan stimulus, namun daya beli tetap tertekan karena pendapatan masyarakat tidak ikut meningkat. Dalam situasi seperti ini, ekonomi tidak dapat menggantungkan diri pada konsumsi domestik-padahal selama ini pilar pertumbuhan terbesar justru bertumpu di sana.
Dari sisi fiskal, belanja negara dialihkan ke program-program massal seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa. Program ini memang menggerakkan aktivitas ekonomi jangka pendek, tetapi dibayar mahal dengan berkurangnya belanja modal dan transfer daerah yang seharusnya menjadi motor pertumbuhan jangka panjang. Ruang fiskal pun menyempit: target penerimaan pajak terlalu optimistis, sementara beban bunga utang terus merangkak naik. Akibatnya, APBN tampak ekspansif di permukaan, namun rapuh di struktur pembiayaannya.
Di sisi moneter, Bank Indonesia menghadapi dilema ganda. Menurunkan suku bunga dapat mendongkrak kredit, tetapi berisiko menekan nilai rupiah. Sebaliknya, mempertahankan bunga terlalu tinggi membuat perbankan enggan menyalurkan pembiayaan ke sektor riil.
Likuiditas perbankan memang melimpah setelah penempatan dana pemerintah, namun kredit produktif tetap bergerak lambat. Bahkan, suku bunga kredit bank persero cenderung naik-tanda bahwa tingkat kehati-hatian perbankan semakin tinggi. Kebijakan moneter terlihat bekerja baik dalam data, tetapi belum efektif dirasakan di lapangan.
Dalam situasi seperti ini, pertumbuhan tidak bisa hanya bertumpu pada belanja, melainkan membutuhkan penguatan basis produksi. Di sinilah peran koperasi produksi menjadi krusial. Berbeda dari koperasi simpan pinjam yang perputarannya lebih banyak pada konsumsi, koperasi produksi mampu menghubungkan petani, UMKM, dan industri kecil dengan pasar domestik maupun global.
Koperasi produksi menciptakan daya tawar kolektif, memperbesar skala usaha, menjaga stabilitas harga, dan memperluas penyerapan tenaga kerja secara lebih merata. Karena itu, negara membutuhkan koperasi produksi untuk memperkuat rantai pasok industri-terutama di sektor pertanian, pangan, manufaktur ringan, dan pengolahan hasil bumi.
Keseluruhan dinamika ini menegaskan bahwa persoalan Indonesia bukanlah kekurangan daya tahan, melainkan kurangnya percepatan. Karena itu, arah kebijakan ke depan tidak dapat terus bergantung pada stimulus konsumsi dan program populis semata. Yang dibutuhkan adalah rekonstruksi mesin ekonomi nasional: memperkuat industri padat karya, menegakkan fairness pasar dari distorsi impor, menyalakan kembali belanja modal yang produktif, mempercepat akses kredit bagi sektor riil, memperkuat integrasi perdagangan domestik, serta memperluas basis koperasi produksi sebagai fondasi ekonomi rakyat.
Singkatnya, ini saatnya mengganti agensi sekaligus mazhab ekonomi. Lebih dari lima dekade arah ekopol negeri ini dikelola oleh logika neoliberal-dan hasil akhirnya tampak stagnan, bahkan perlahan menggelap. Bila reformasi ini tak segera dilakukan, Indonesia hanya akan menjadi negara yang kuat bertahan tetapi lambat bertumbuh: stabil, tetapi tetap berjalan di tempat. Poco-poco-maju sepuluh langkah untuk kemudian mundur sepuluh lompatan.(*)
Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan)
Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin
