MJ. JAYAPURA — Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, secara resmi melantik 36 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, bertempat di Aula Lukmen Kantor Gubernur, Kota Jayapura, Rabu (18/2/2026).
Pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam penataan organisasi perangkat daerah guna mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 24 pejabat struktural dan 12 pejabat fungsional dari berbagai jenjang kepangkatan.
Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni pergantian jabatan, melainkan momentum krusial untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap tantangan pembangunan Papua yang kian kompleks.
“Kepemimpinan yang dibutuhkan hari ini adalah kepemimpinan yang tidak hanya memerintah, tetapi juga membimbing, mendengar, dan memberikan solusi.
Kepemimpinan yang melayani adalah kunci membangun kepercayaan publik dan mempercepat transformasi Papua menuju masa depan yang lebih cerah, sejahtera, dan harmonis,” tegas Gubernur Fakhiri.
Gubernur mengingatkan para pejabat baru untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan tepat, serta menjauhi segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi,
Dan Nepotisme (KKN). Menurutnya, integritas dan keteladanan aparatur adalah modal utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa penempatan pejabat kali ini telah melalui proses pertimbangan yang matang, meliputi aspek kompetensi, integritas, loyalitas, dan rekam jejak kinerja.
“Buktikan amanah ini dengan dedikasi, disiplin, dan tanggung jawab tinggi,” pesannya.
Selain pembenahan internal birokrasi, Gubernur Fakhiri juga memberikan arahan khusus agar para pejabat berperan aktif dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Papua. Hal ini mencakup perluasan akses pendidikan, optimalisasi layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan kelompok rentan.
Di sektor ekonomi, Gubernur mendorong inovasi dalam pemanfaatan potensi lokal untuk menciptakan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.
“Pastikan pembangunan menjangkau wilayah terpencil dan daerah tertinggal, sehingga seluruh masyarakat Papua merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata,” ujarnya.
Menutup arahannya, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota,
Dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga harmoni sosial di Tanah Papua.
“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan Tanah Papua yang kita cintai,” pungkas Fakhiri.
