Terkait hal tersebut,Lima Kader DPC PDIP yakni Jairi, Djupri, Manto,Sujoko dan Suwari
akan dipanggil ke PTUN guna di kelarifikasi.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggiat Manalu SH MH, usai menjalani persidangan di PTUN jakarta.(18/9/24).

Kepada wartawan Anggiat Manalu SH MH, juga mengatakan, Sejumlah kader DPC PDIP mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pada Senin (9/9/24).

Para Kader DPC PDIP tersebut meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta agar membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2024, tentang pengesahan dan struktur pengurus DPP PDIP masa bakti 2024-2025.

Permohonan gugatan pembatalan SK tersebut telah tergister dengan nomor perkara 311/G/PTUN/Jkt.

Kepada wartawan Anggiat Manalu SH MH, (kuasa hukum pemohon) mengatakan. Bahwa pengurus DPP PDIP periode 2019-2024 hingga 2025 yang telah didaftarkan ke Kemenkuham RI,Diduga telah cacat hukum dan ditengarai merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang harus diluruskan.

Terkait adanya rumor yang mengatakan bahwa kelima Kader DPC PDIP yang akan mencabut surat kuasa, Anggiat Manalu SH MH, mengatakan bahwa dirinya sedang menunggu hal tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan pihak DPP PDIP belum dapat dimintai keterangan terkait adanya permohonan pembatalan SK yang dimohonkan oleh sejumlah kader DPC PDIP ke PTUN Jakarta.

Artikel Terkait Gugatan Pembatalan SK Di PTUN, Lima Kader PDIP Akan Di klarifikasi pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Para Kader DPC PDIP tersebut meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta agar membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2024, tentang pengesahan dan struktur pengurus DPP PDIP masa bakti 2024-2025.

Permohonan permohonan pembatalan SK tersebut telah tergister dengan nomor perkara 311/G/PTUN/Jkt.

Kepada wartawan Anggiat Manalu SH MH, (kuasa hukum pemohon) mengatakan. Bahwa pengurus DPP PDIP periode 2019-2024 hingga 2025 yang telah didaftarkan ke Kemenkuham RI, diduga telah cacat hukum serta ditengarai merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang harus diluruskan.”ujarnya

Oleh karena itu PTUN jakarta diminta untuk membatalkan SK Menteri Hukum dan Ham No.M.HH-05.AH.11.02 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, DPP PDIP masa bakti 2024-2025.”ujar Anggiat Manalu SH MH.

Anggiat Manalu SH MH. juga mengatakan bahwa jabatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sudah demisioner sejak tanggal 10 Agustus 2024. sehingga tidak berwewenang lagi untuk mengangkat dan melantik pengurus baru PDIP tahun 2019-2024 hingga tahun 2025, dimana setiap penyusunan pengurus DPP PDIP harus melalui kongres terlebih dahulu sesuai AD/ART PDIP.

Oleh sebab itu, kepengurusan PDIP saat ini untuk periode 2019-2024 hingga 2025 adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga PTUN Jakarta diminta harus membatalkan SK Kemenkuham RI.

Saat dikonfirmasi wartawan terkait adanya permohonan pembatalan SK yang dimohonkan oleh sejumlah kader PDIP, Humas PTUN Jakarta, Irfan Mawardi SH MH, membenarkan adanya pendaftaran yang dilakukan oleh sejumlah anggota partai PDIP. Nama prinsifal Penggugat yang tercatat dalam berkas gugatan nomor 311 PTUN ini diantaranya Djufri dan kawan kawan.

Hingga berita ini ditayangkan pihak DPP PDIP belum dapat dimintai keterangan terkait adanya permohonan pembatalan SK yang dimohonkan oleh sejumlah kader partainya ke PTUN Jakarta.

Artikel Kader PDIP Ajukan Permohonan Pembatalan SK Pengesahan ke PTUN Jakarta pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Kehadiran Anies dikonfirmasi terkait dengan agenda Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2024.

Anies pun memuji konsistensi PDIP dalam mengawal konstitusi menyangkut konstelasi yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Ia juga memuji gerakan sipil masyarakat, mahasiswa, hingga anak STM yang turun ke jalan menyuarakan penegakan demokrasi.

“Ini yang kita hargai, penjaga konstitusi adalah penjaga negara,” ujarnya.

Sebelumnya, seorang wartawan sempat bertanya, apakah Anies akan nurut dengan Megawati sebagai salah satu bentuk syarat dukung?

Anies menjawab secara diplomatis. Menurut Anies, semua menyadari bahwa beliau (Megawati Soekarnoputri) selalu merujuk pada keberpihakan kepada amanat konstitusi cita-cita bernegara.

“Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang nersatu, beragama dan bersama, itu yang kita jadi rujukan bersama-sama,” ujar Anies selepas pertemuan.

Seperti diketahui, Ketum PDIP Megawati menceritakan, jelang ke Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, dia melihat adanya para kadernya yang berseragam hitam.

Megawati lalu menanyakan itu kepada salah-satu orang kepercayaannya di partai, Komarudin Watubun yang juga merupakan salah-satu ketua DPP PDI Perjuangan.

“Saya tanya si Komar, itu satgas apa? kok namanya satgas hitam ya? Katanya Pak Komar, ‘oh satgasnya mau dukung Pak Anies itu Bu’. Oh begitu?,” kata Megawati.

Megawati menyebut bukan perkara mudah bagi Anies Baswedan jika menjadikan PDI Perjuangan sebagai mitra untuk Pilkada Jakarta. Apalagi mengingat Anies Baswedan, bukanlah kader dari Banteng Moncong Putih.

Meski begitu, mantan Presiden ke-5 RI itu, memberikan harapan untuk Anies Baswedan. Tetapi, Megawati memberikan syarat yang tak gampang.

“Dia benar nih kalau mau sama PDI (Perjuangan)? Kalau mau jangan kayak begitu dong ya. Mau nggak nurut ya?,” begitu kata Megawati.

Ucapan Megawati itu, pun disambut riuh para kadernya dengan tepuk tangan. “Iya, dong,” tegas Megawati.

Artikel Anies Puji Konsistensi PDIP Mengawal Konstitusi pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Anies mendatangi kantor PDIP Jakarta, Sabtu (24/8/2024).

“Ini bukan pertemuan pertama. Tapi memang kita membahas dan berdiskusi tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara agar pikiran tentang kebangsaan, dan keindonesiaan bisa bisa berjalan seiring,” ujar Anies dalam konferensi pers, Sabtu (24/8/2024).

“Kita juga berdiskusi bagaimana kehidupan bernegara, keberagaman, dan ke-Indonesiaan ini bisa kita jaga beriringan,” ujar Anies.

Meski demikian, Anies belum menjelaskan apakah ia akan resmi maju di Pilkada DKI ataupun akan bergabung dengan PDI Perjuangan.

“Kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, lalu kita tentukan langkah,” ujar Anies menegaskan.

Anies dalam kesempatan tersebut juga menegaskan apresiasi terhadap PDIP yang setia dalam konsistensi mengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

“PDIP harus kita hargai, penjaga negara, mengawal konstitusi kita,” ujar Anies menegaskan.

Ketua DPD PDIP Jakarta, Ady Wijaya juga memberi sinyal kemungkinan PDIP mengusung Anies di DKI.

“Kalau saya, insya Allah Anies maju,” ujar dia menegaskan.

Artikel Ini Kata Anies soal Gabung PDIP dan Maju Pilgub DKI pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno yang menyebut pasangan Anies Baswedan-Rano Karno unggul atas Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

JAKARTA – Juru bicara PDIP Chico Hakim tidak membantah pernyataan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno yang menyebut pasangan Anies Baswedan-Rano Karno unggul atas Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta. Namun, dia mengatakan, kemenangan bukan menjadi satu-satunya pertimbangan.

“Ya kami juga memang mendengar berbagai lembaga survei juga menilai bahwa pasangan Anies-Rano diproyeksikan menang bila melawan Pak RK-Suswono. Namun tentu ini kami tampung, tetapi tentu pertimbangan-pertimbangan lain tetap kami pertimbangkan karena terkait usung-mengusung calon di pilkada bukan sekadar mencari kemenangan semata,” kata Chico, Sabtu (24/8/2024).

Chico menegaskan calon yang menang dari PDIP juga harus sejalan dalam ide hingga ideologi. Karena itulah, dia menyebut, sampai saat ini pihaknya masih mencari-cari calon yang tepat tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPD Demokrat Jakarta Mujiyono mengatakan calon gubernur DKI Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Ridwan Kamil (RK) sangat mungkin akan berhadapan dengan lawan berat di Pilgub Jakarta usai putusan MK terkait Pilkada. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pernyataan Mujiyono sebagai bentuk peringatan.

“Saya kira itu sebagai bentuk warning dari Demokrat ke jagoan yang mereka usung di KIM plus RK-Suswono ya soal kemungkinan lawan berat,” kata Adi kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).

Adi mengatakan lawan terberat RK tentu calon yang nantinya diusung PDIP. Misalnya, kata Adi, jika PDIP mengusung Anies Baswedan dengan Rano Karno tentunya akan menjadi lawan serius bagi RK.

“Ya lawan terberatnya tentu kalau PDIP memajukan Anies Baswedan dengan Rano Karno ya, atau Anies Baswedan dengan Hendi atau Anies Baswedan dengan kader PDIP, tentu itu akan menjadi lawan yang serius bagi Ridwan Kamil,” ujar Adi.

Adi mengatakan elektabilitas Anies saat ini jauh di atas RK. Karena itulah, ujar Adi, RK harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas.

“Apapun judulnya elektabilitas Anies itu paling menjulang sangat jauh dengan Ridwan Kamil yang saya kira masih butuh kerja keras ya untuk mengejar selisih ketertinggalannya dan dengan Anies Baswedan,” ungkap Adi.

Artikel Sambangi Kantor PDIP, Wacana Duet Anies-Rano Makin Menguat pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Anies terlihat datang didampingi mantan politikus PDIP Boy Sadikin dan orang dekatnya Tom Lembong

JAKARTA – Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mendatangi kantor DPD PDIP Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024).

Anies terlihat datang didampingi mantan politikus PDIP Boy Sadikin dan orang dekatnya Tom Lembong.

Terlihat juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Adapun Anies menjadi salah satu kandidat yang disodorkan DPD PDIP Jakarta ke DPP PDIP untuk maju sebagai cagub Jakarta 2024.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung sebagian kalangan yang mendorong Anies untuk maju Pilgub Jakarta 2024, melalui PDIP. Megawati mengaku turut mendengar suara dari para kadernya sendiri tentang ‘ribut-ribut’ agar PDIP menggaet Anies.

Meski begitu, Megawati menegaskan, tak mudah untuk menjadikan PDIP sebagai tunggangan meraih jabatan. “Saya tuh jadi suka garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita (PDIP) dicari-cari dukungannya. Bingung saya loh,” kata Megawati di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Megawati pun menyindir Anies yang saat ini sedang mencari-cari kendaraan untuk kembali maju pada Pilgub Jakarta 2024. “Kamu ke mana ya kemarin sore ya? Lah, iya lah, mbok jangan begitu dong,” ujarnya.

Megawati bercerita, sebelum ia datang ke Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, ia melihat adanya para kadernya yang berseragam hitam. Megawati lalu menanyakan itu kepada salah-satu orang kepercayaannya di partai, Komarudin Watubun yang juga merupakan salah satu ketua DPP PDIP.

“Saya tanya si Komar, itu satgas apa? Kok namanya satgas hitam ya? Katanya Pak Komar, ‘oh satgasnya mau dukung Pak Anies itu Bu’. Oh begitu?” kata Megawati.

Lalu Megawati menyampaikan soal dukungan terhadap Anies. “Aku bilang, ‘enak saja ya, ngapain gue (saya) disuruh dukung Pak Anies?” ujar Megawati.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Muhammad Haji Said Abdullah menjelaskan, partainya akan mendorong pasangan Anies Rasyid Baswedan-Hendrar Prihadi untuk maju Pilgub Jakarta 2024. Hendrar adalah kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (BPKP). Dia adalah kader PDIP, yang merupakan mantan wali kota Semarang.

“Ya mungkin nanti PDIP bisa bawa Anies sama Hendrar orang keduanya,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Said bahkan mengaku, sudah berkomunikasi dengan Anies secara langsung terkait rencana pasangan tersebut. Hanya saja, ia tidak menjelaskan hasil komunikasi terkait pasangan Anies-Hendrar.

“Ya memang dari sejak awal Pak Anies yang cagub. Kami akan orang keduanya,” ucap Said.

Artikel Didampingi Tom Lembong, Anies Sambangi Kantor PDIP pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

Dia berpendapat bahwa bila PDIP memutuskan mendukung Anies maka terjadi kontestasi yang menarik pada Pilkada Jakarta

JAKARTA – Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa pilihan rasional bagi PDI Perjuangan adalah menggandeng mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta.

Ardli menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Pilkada Jakarta.

“Dengan kesempatan emas bahwa PDIP dapat mencalonkan kandidat secara mandiri tanpa koalisi, ini harus dimanfaatkan betul jika ingin memenangkan pertarungan pilkada. Demikian dengan Anies Baswedan, bagi Anies ini adalah kesempatan, dan jalan terakhir jika ingin maju pada Pilkada Jakarta, dan melanjutkan karier politiknya,” kata Ardli seperti dilansir Antara, Sabtu.

Dia berpendapat bahwa bila PDIP memutuskan mendukung Anies maka terjadi kontestasi yang menarik pada Pilkada Jakarta. “Masyarakat bisa benar-benar merasakan atmosfer demokrasi dalam proses pemilihan kepala dan wakil kepala daerah Daerah Khusus Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, Selasa (20/8), MK mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan mulai dari 6,5 – 10 persen.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, terdapat 8.248.283 jiwa yang termasuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Jakarta.

Oleh karena itu, ambang batas minimal untuk Pilkada Jakarta adalah paling sedikit 7,5 persen suara Pemilu 2024. Sementara itu, PDIP meraih 14,01 persen suara pada Pemilu 2024, sehingga bisa mengusung bakal pasangan calon sendiri.

Artikel Pakar Sebut Pilihan Paling Rasional PDIP Usung Anies pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Di kantor DPD Jakarta. Jam 12.30 WiB,” kata Jubir Anies, Sahrin Hamid, Sabtu.

Sahrin tak merinci lebih jauh tujuan Anies menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta. Ia hanya mengatakan kunjungannya itu sebatas silaturahmi.

“Silaturahmi dengan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta,” kata dia.

Nama Anies belakangan ini santer dikabarkan akan maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Namun belum ada satupun partai politik yang resmi akan mengusungnya sampai saat ini.

Sementara PDIP juga sebagai satu-satunya partai politik pemilik kursi di parlemen DPRD DKI Jakarta yang belum mengumumkan kandidat yang akan diusungnya.

PDIP memenuhi syarat untuk mengusung sendiri kandidatnya di Pilkada DKI Jakarta jika merujuk hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru-baru ini diputuskan. MK memperbolehkan partai politik yang memiliki minimal perolehan suara 7,5 persen untuk mengusung kandidatnya di Pilgub DKI Jakarta.

Artikel Anies Bertemu Petinggi PDIP Siang Ini pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU Pilkada berkaitan dengan partai politik yang tak punya kursi DPRD bisa usung calon gubernur hingga perubahan ambang batas pencalonan Gubernur-Wakil Gubernur.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu juga menyambut baik putusan MK ini. Dia menyebut putusan MK ini menyelamatkan suara rakyat dan menghindari konspirasi calon tunggal di berbagai daerah di Indonesia.

“Menarik ini putusan MK menyelamatkan suara rakyat dan menghindari konspirasi calon tunggal di berbagai daerah Indonesia. Pastinya PDI Perjuangan akan mencalonkan Cagub-Cawagub di Provinsi DK Jakarta dan Provinsi lainnya,” ujar dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.

MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Putusan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional.

Artikel Putusan MK: Parpol Tak Punya Kursi DPRD Bisa Ajukan Calon Kepala Daerah pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.

“Ya itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Si Doel Anak Betawi, Mas Rano Karno. Ya itu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara rakyat,” kata Hasto di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (17/8).

Sebagai informasi, saat ini Anies masih berstatus non partai. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diprediksi kehilangan tiket maju Pilkada Jakarta setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem meninggalkannya.

Sementara itu, Rano Karno merupakan kader PDIP yang juga pernah menjadi anggota DPR RI.

Kendati demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki disiplin partai di mana kandidat yang diusung pada pilkada akan diputuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, menurutnya, PDIP masih melihat momentum usai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dikabarkan akan mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2024.

“Nanti kita lihat pergerakan rakyat dan suara arus bawah serta suasana kebatinan itu kita cermati,” ujarnya.

PDIP saat ini tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung calon kepala daerah sendirian di Jakarta. PDIP hanya memperoleh 15 kursi di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024.

Hasto mengatakan partainya tengah menunggu Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memastikan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024.

“Kami tunggu Muktamar PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi,” ucap Hasto di Parkir Timur Senayan, kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu.

Hasto menegaskan bahwa partainya mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan keberanian mengambil keputusan meskipun ada intimidasi.

“Maka, semangat kemerdekaan ini adalah semangat untuk berusaha, semangat untuk bebas menyatakan pikiran dan pendapatnya, semangat untuk tidak boleh pihak mana pun yang mencoba mengintimidasi kedaulatan setiap warga bangsa, kedaulatan juga partai politik untuk mengambil keputusan,” katanya.

Artikel Hasto Lempar Wacana Duet Anies Baswedan – Rano Karno di Pilkada DKI pertama kali tampil pada MAJALAH JAKARTA.