DEPOK – Jalan penghubung Cipayung-Pasir Putih, Kota Depok, terputus akibat terendam banjir selama 5 bulan terakhir. Lambatnya penanganan bajir tersebut sontak menjadi viral dan menyedot perhatian warganet di media sosial.
Usai viral di media sosial dan menjadi pemberitaan media nasional, barulah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji akan melakukan pengerukan agar jalan penghubung itu bisa terbebas dari banjir.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Depok Supian Suri yang menyampaikan permohonan maaf karena banjir yang terjadi di jalan penghubung Cipayung-Pasir Putih selama lima bulan terakhir telah mengganggu aktivitas warga. Pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengatasi banjir akibat luapan air dari Kali Pesanggrahan itu.
Pemkot Depok baru akan mengambil langkah awal usai lima bulan terendam banjir
“Pertama, kami mohon maaf kepada masyarakat yang terganggu dengan kondisi ini. Langkah awal yang akan kami ambil, melakukan penyelesaian sementara, dengan melakukan pengerukan sampah dan memperlebar kali yang mengecil akibat longsoran sampah,” ujar Supian dalam keterangan resmi di situs Pemkot Depok, Jumat (3/5/2024).
Lima bulan sudah terendam banjir dan pemerintahnya baru berjanji melakukan perbaikan, baru sebatas janji.
Ia juga berjanji akan menurunkan alat berat untuk mengoptimalkan pengerukan sampah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan melakukan kajian untuk merumuskan cara penanganan secara permanen.
“Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga akan meninggikan akses jalan. Dengan begitu, ketika air meluap, akses tersebut tidak terendam lagi dan masih bisa dilewati,” kata Supian.
Ramai di media sosial
Di media sosial X, netizen ramai membicarakan banjir yang memutus jalan penghubung Cipayung-Pasir Putih.
“Kalau benar sudah terjadi selama 5 bulan, berarti terjadi pembiaran. Bisa-bisanya deh Pemerintah Depok. Nggak kebayang penderitaan warga di sana seandainya ini nggak viral,” ujar akun @KadarrusmanIyus.
“Lagian yang diurusin Margonda mulu sih sama Wali dan Wakil Wali Kota, ampun dah. Salam dari warga Cimanggis,” timpal akun @bundafatihnaura.
Akun @bung_madin mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Bulak Barat bisa diprediksi jauh-jauh hari. Ironisnya, Pemkot justru melakukan pembiaran, bukan melakukan penanganan tepat dan capat.
“Sebagai catatan, Kelurahan Sawangan & Cipayung, selama ini menjadi salah satu titik rawan banjir di Kota Depok. Tiap musim penghujan, 2 daerah ini selalu mudah tergenang,” tegasnya.
Akun @bung_madin menambahkan, pernyataan yang dia sampaikan bukan ‘pepesan kosong’, tapi didasarkan pada hasil penelitian dari Universitas Indonesia (UI).
“Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Geograf Indonesia 2019 menyebutkan, faktor utama banjir di Kota 1.000 Majelis adalah luapan sungai,” cuitnya sambil melampirkan artikel ilmiah UI.
Parpol di Depok Desak Wali Kota Tak Cawe-Cawe
Lambatnya penanganan banjir yang memutus akses jalan penghubung Cipayung-Pasir Putih, selama lima bulan terakhir menjadi pekerjaab rumah serius bagi pemangku jabatan di Kota Depok.
Seperti diketahui, Kota Depok akan segera menggelar Pilkada dan bermunculan beberapa nama sebagai kandidat bakal calon Wali Kota Depok. Salah satunya nama Sekda Kota Depok Supian Suri, keponakan Wali Kota Depok, yang baru saja berjanji akan melakukan perbaikan setelah lima bulan warganya terendam banjir.
Nama lain yang muncul adalah Imam Budi Hartono (IBH), wakil Wali Kota Depok saat ini, yang telah resmi diusung PKS untuk maju menjadi Calon Wali Kota Depok.
Sementara DPRD Kota Depok, yang selama ini terkesan tutup mata dan enggan menyinggung masalah banjir lima bulan teraksir tersebut, sama disibukkan persolana politik dan Pilkada.
Seperti diketahui, sejumlah partai politik mendesak Wali Kota Depok Muhammad Idris tak cawe-cawe dan tak menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu di Pilkada 2024.
Desakan itu dicetuskan sejumlah pimpinan partai politik, salah satunya Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Depok yang sekaligus Ketua Komisi C DPRD Kota Depok Edy Sitorus, Kamis (2/5).
Menurut Edy Sitorus, cawe-cawe Wali Kota Idris terhadap pilkada sangat dikhawatirkan dan dapat menghadirkan pergesekan antar partai politik. Bahkan antar pendukung bakal calon kepala daerah.
“Kami mengingatkan Wali Kota Idris tidak mengintervensi penyelenggaraan pilkada. Meski secara pribadi memiliki hak politik, tetapi jangan sampai cawe-cawe dalam pilkada 2024. Dimana cawe-cawe tersebut bakal berujung pada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu, ” kata Edy Sitorus.
Wali Kota itu, Edy Sitorus mengatakan untuk mengayomi semua warga Kota Depok, dan semua kelompok termasuk kelompok yang mungkin berbeda organisasi atau orientasi politiknya dengan wali kota.
“Sikap cawe-cawe dengan memihak (meng-endorse) dan memfasilitasi kepada kelompok politik dan bakal calon wali kota tertentu saja dengan mengabaikan yang lain, mudah dinilai sebagai tidak memenuhi prinsip keadilan apalagi yang seadil-adilnya sebagaimana yang diucapkan dalam sumpah jabatan ketika saat dilantik,” ujarnya.
Tampaknya, kita sebagai waga Depok masih harus lebih banyak bersabar dan mengelus dada, menanti kinerja Pemerintah Daerah dan wakil rakyat untuk lebih serius bekerja untuk masyarakat Depok, bukan untuk partai politik dan pencitraan semata.
Muhammad Iksan
Ketua FWJ Indonesia Korwil Depok
