MJ. Lubuklinggau – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau tengah menjadi sorotan publik setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencapai angka setengah miliar rupiah. Dugaan manipulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran makan minum di DPRD Lubuklinggau diduga melibatkan sejumlah oknum, termasuk Kepala Bagian (Kabag) Umum, Bendahara, serta Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan).
Kasus ini dinilai sangat merugikan negara dan mendapat perhatian dari berbagai pihak. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Projamin dan LSM Gasak mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengaudit pengelolaan anggaran DPRD Lubuklinggau serta memeriksa para oknum yang terlibat.
Seakan tak memiliki rasa bersalah, para oknum yang diduga terlibat dalam dugaan manipulasi SPJ anggaran makan minum ini terkesan menghindari konfirmasi dari awak media. Plt Sekretaris Dewan bahkan memilih bungkam dan enggan memberikan informasi. Salah seorang wartawan yang mencoba menghubunginya melalui pesan WhatsApp justru diblokir.
Merespons dugaan penyimpangan ini, LSM Projamin dan LSM Gasak berencana melaporkan kasus tersebut kepada APH serta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Lubuklinggau.
“Hal semacam ini sangat kami sayangkan, terlebih inisial R ini hanya menjabat sebagai Plt Sekwan,” ujar Saipul, salah satu perwakilan LSM Projamin. (27/3)
Menurut Saipul, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sulit ditemui, bendahara sering tidak ada di kantor, dan Plt Sekwan pun memilih diam.
Sementara itu, Riyan dari LSM Gasak menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah hukum.
“Kami sudah coba menanyakan perihal dugaan ini kepada Plt Sekwan, tetapi beliau enggan menjawab. Setelah Hari Raya Idulfitri, kami akan melaporkan kasus ini dan menggelar aksi demo,” tegas Riyan.
Hingga berita ini diterbitkan, Plt Sekwan masih belum dapat ditemui untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dugaan manipulasi anggaran ini.
