MJ. Jakarta – Angka Rp17.000 per dolar AS bukan sekadar fluktuasi teknis di layar monitor para trader. Ia adalah tamparan keras bagi nalar ekonomi kita. Selama ini, otoritas moneter dan fiskal kita kerap berlindung di balik narasi “faktor eksternal” sebagai kambing hitam tunggal. Namun, jika kita jujur membedah anatomi ekonomi domestik, pelemahan ini adalah manifestasi dari kerapuhan fundamental yang selama ini ditutupi dengan narasi stabilitas. Sekarang kita menemui fakta kurs rupiah kita ambrol 17.000 per dolar AS akibat ilusi yang dipelihara selama ini.
Kritik mendasar datang dari garis pemikiran yang konsisten disuarakan oleh mendiang Faisal Basri. Semasa hidupnya, beliau dengan tajam menyoroti adanya “anemia” devisa kronis dalam tubuh ekonomi kita akibat industrialisasi yang keropos.
Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), ketergantungan pada komoditas mentah membuat kita sangat rentan. Begitu harga komoditas global mendingin, pasokan dolar pun mengering.
Celakanya, struktur industri kita justru sangat rakus dolar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten menunjukkan bahwa lebih dari 70% impor kita adalah bahan baku dan barang modal. Ini adalah ironi yang memilukan, karena untuk memutar roda industri di dalam negeri, kita justru harus membuang dolar ke luar negeri.
Indonesia sebenarnya bisa belajar dari model industrialisasi negara tetangga seperti Vietnam, yang lebih agresif dalam melakukan diversifikasi ekspor manufaktur bernilai tambah tinggi, sehingga ketergantungan terhadap impor bahan baku tidak semasif Indonesia.
Jika kita tidak segera melakukan reorientasi pada structural bottleneck ini, ekonomi kita akan terus terjebak dalam Dutch Disease gaya baru, di mana kekayaan sumber daya alam justru membuat sektor manufaktur kita malas berinovasi dan tetap tergantung pada rantai pasok impor.
Di sisi lain, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam berbagai analisisnya sering mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan pasar di tengah guncangan global. Namun,
laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) mencatatkan posisi utang yang terus naik, Di mana porsi denominasi dolar tetap dominan. Ketika Rupiah jebol ke angka 17.000, biaya untuk membayar bunga dan pokok utang dalam APBN melonjak seketika tanpa perlu menambah utang baru. Ini adalah pemborosan fiskal yang nyata. Anggaran yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial, habis menguap hanya untuk menambal selisih kurs akibat manajemen risiko yang kurang antisipatif.
Tak kalah krusial adalah kegagalan kita dalam “menjinakkan” modal asing di sektor hilirisasi. Sebagaimana sering dikritik oleh para intelektual ekonomi, hilirisasi yang selama ini diglorifikasi ternyata memiliki “lubang bocor” yang sangat lebar karena dominasi modal asing. Akibatnya, alih-alih memperkuat cadangan devisa, kita justru menyaksikan arus repatriasi keuntungan yang masif.
Devisa hasil ekspor tidak benar-benar “pulang ke rumah”. Ia hanya mampir sebentar di catatan statistik, lalu terbang kembali ke negara asal investor dalam bentuk dolar.
Tanpa penegakan aturan yang keras terkait retensi devisa di perbankan domestik, kita sebenarnya sedang bekerja keras hanya untuk memperkuat mata uang orang lain.
Bank Indonesia memang masih memiliki amunisi cadangan devisa di kisaran US$130-140 miliar. Namun, melakukan intervensi pasar secara masif tanpa membenahi lubang struktural industri adalah tindakan sia-sia.
Itu seperti mencoba mengisi ember bocor dengan air. Kebijakan menaikkan suku bunga (BI Rate) untuk menahan modal asing agar tidak kabur (capital outflow) justru berisiko mencekik sektor riil dan usaha kecil yang kini kesulitan mengakses kredit yang kian mahal.
Sebagai langkah taktis, pemerintah harus mendorong skema Local Currency Settlement (LCS) secara lebih agresif pada sektor manufaktur strategis agar transaksi tidak lagi bergantung pada dolar, sembari memperketat aturan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang lebih pro-nasional.
Rp17.000 adalah momen untuk berhenti bersikap defensif. Pemerintah tidak boleh lagi hanya menjadi “pemadam kebakaran”.
Kita butuh reindustrialisasi yang jujur, bukan sekadar industri rakitan yang isi perutnya impor. Kita butuh kemandirian fiskal yang tidak mudah disandera oleh selisih kurs.
Jika kita tetap memelihara struktur ekonomi yang rapuh ini, maka kedaulatan Rupiah hanyalah sebuah retorika di atas kertas yang akan terus rontok diterjang badai global. Ilusi stabilitas ini harus segera diakhiri dengan aksi nyata, sebelum biaya yang harus dibayar rakyat menjadi terlalu mahal.
Penulis Risno Ibrahim
Fungsionaris PB HMI
Mahasiswa Magister Ekonomi Islam UIN Yogyakarta
