MJ. Tulangbawang – Camat Rawa Jitu Selatan (RJS), Romli, menjadi perhatian publik setelah kinerjanya dinilai minim prestasi, sementara kondisi kantor kecamatan terlihat kumuh dan minim aktivitas. Dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 pun turut mencuat.(29/11/24)
Beberapa pos belanja yang dinilai signifikan namun dipertanyakan efektivitasnya antara lain:
– Belanja alat tulis kantor (ATK): Rp11.908.300
– Belanja makanan dan minuman rapat: Rp24.000.000
– Belanja monitoring dan evaluasi serta rapat koordinasi: Rp20.648.800
– Belanja pemeliharaan gedung: Rp1.755.000
– Belanja perjalanan dinas: Rp10.500.000
Meski alokasi anggaran tersebut tampak cukup besar, hasil nyata dari penggunaannya justru menjadi sorotan. Kantor kecamatan yang terkesan tidak terawat dan kurang aktivitas memicu pertanyaan terkait pengelolaan anggaran tersebut.
Ketua DPW BAIN HAM RI Lampung Angkat Suara
Ketua DPW BAIN HAM RI Provinsi Lampung, Ferry Saputra, Ys., SH., menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan penyimpangan anggaran di Kecamatan Rawa Jitu Selatan. Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan lapangan bola voli di Kampung Yudha Karya Jitu dengan anggaran Rp138 juta.
“Kenapa RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyek tersebut tidak ditempel di lokasi? Jika sudah sesuai, kenapa transparansi selalu menjadi kendala? Anggaran seperti ini harus diawasi bersama agar tidak ada yang dirugikan,” ujar Ferry.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa. “Semua elemen masyarakat wajib mengawasi. Jika ada penyimpangan, kita tidak boleh tinggal diam,” tambahnya.
Rencana Investigasi Lebih Lanjut
Tim media berencana berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Kabupaten Tulangbawang untuk mengusut dugaan penyimpangan tersebut. Langkah ini dilakukan guna memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran di Kecamatan Rawa Jitu Selatan.
Tuntutan Transparansi dan Peningkatan Kinerja
Romli, sebagai camat, kini menghadapi tuntutan transparansi dan peningkatan kinerja dari berbagai pihak. Jika dugaan penyalahgunaan anggaran terbukti, ia berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang serius.
Publik berharap langkah tegas dari pihak berwenang untuk memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat guna dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
