MJ. Tangerang – Dalam rangka pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2025, jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Ciledug bersama TNI dari Koramil 04/Ciledug dan Satpol PP Kecamatan Ciledug menggelar operasi gabungan menertibkan sejumlah posko organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berdiri di atas lahan fasilitas umum tanpa izin. Penertiban berlangsung pada Kamis (22/5/2025) di sejumlah titik strategis di wilayah Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.
Adapun lokasi yang menjadi sasaran operasi meliputi area Alun-Alun Ciledug, tepatnya di belakang SMPN 28 Kota Tangerang, Kelurahan Paninggilan Utara. Di lokasi tersebut, aparat menertibkan posko milik Pemuda Pancasila dan BPKB. Selain itu, penertiban juga dilakukan terhadap posko Forkabi dan FBR yang berdiri di Jalan Kartika Baru, Kelurahan Sudimara Selatan.
Kapolsek Ciledug, Kompol R.A. Dalby, S.Pd., M.H., menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
> “Penertiban ini merupakan bagian dari penegakan hukum dan upaya menjaga ketertiban umum. Posko-posko yang berdiri tanpa izin di atas lahan milik pemerintah berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, sehingga harus ditindak tegas,” tegas Kompol Dalby saat ditemui di lokasi operasi.
Operasi berjalan lancar dan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat gabungan. Selain melakukan penertiban secara fisik, aparat juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada para anggota ormas yang berada di lokasi agar suasana tetap kondusif.
Perwakilan Satpol PP Trantib Kecamatan Ciledug menyampaikan bahwa kegiatan penertiban ini bukan bersifat insidental, tetapi akan dilaksanakan secara berkala sebagai langkah preventif terhadap penyalahgunaan lahan publik.
> “Kami akan terus bersinergi dengan unsur TNI dan Polri untuk menjaga ketertiban dan memastikan lahan publik digunakan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat luas,” ujar perwakilan Satpol PP.
Langkah tegas aparat gabungan ini mendapat apresiasi dari warga sekitar. Mereka berharap pemerintah dapat terus konsisten menjaga ketertiban dan menindak segala bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat.
