MJ. Jakarta – Koordinator Nasional Poros Muda Nahdlatul Ulama (NU), Ramadhan Isa, mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk segera mencopot Direktur Utama PT Pelindo II dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok. Desakan itu disampaikan menyusul kemacetan yang berulang kali terjadi di kawasan Tanjung Priok dan merembet ke wilayah Cilincing, Koja, hingga Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara.
“Beberapa kali kemacetan yang terjadi di wilayah Tanjung Priok hingga meluas ke wilayah Cilincing, Koja, dan sekitarnya merupakan bentuk kelalaian dari KSOP Tanjung Priok,” tegas Ramadhan Isa dalam keterangannya, Jumat (18/4).
Menurutnya, pimpinan KSOP Tanjung Priok dan jajaran Pelindo II dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga arus kendaraan keluar-masuk pelabuhan tidak terkelola dengan baik. Ia mencatat bahwa kemacetan parah terjadi selama tiga hari berturut-turut, yakni sejak Rabu (16/4), Kamis (17/4), hingga Jumat (18/4), dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
“Pada Kamis kemarin (17/4), kemacetan yang terjadi sangat merugikan masyarakat Jakarta Utara. Ini menunjukkan bahwa para pejabat di Pelindo II dan KSOP Tanjung Priok sudah tidak layak lagi menjabat,” ujarnya.
Ramadhan juga menegaskan bahwa pihaknya siap melaporkan jajaran pimpinan Pelindo II dan Kepala KSOP Tanjung Priok ke Kementerian Perhubungan jika dalam waktu dekat kemacetan serupa masih terjadi.
“Kalau dua atau tiga kali kemacetan ini masih berulang, maka kami akan secara resmi menyampaikan laporan masyarakat kepada Kementerian Perhubungan,” ucapnya.
Ia menyoroti bahwa tugas utama KSOP adalah mengatur arus lalu lintas kapal masuk dan keluar pelabuhan, serta menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. KSOP juga bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan di pelabuhan dan wajib memastikan sistem lalu lintas kendaraan pelabuhan berjalan dengan baik.
“Kita berharap KSOP lebih disiplin dan tidak mengabaikan tanggung jawab. Karena dampak dari kemacetan ini merugikan semua pihak: pekerja, pelajar, sopir, dan masyarakat umum. Insya Allah kami segera membuka laporan masyarakat atas kerugian yang ditimbulkan,” kata Ramadhan di Kantor Pusat Poros Muda NU.
