MJ. Paku Haji – Proyek pemasangan saluran air U-Dit yang sedang dikerjakan di wilayah Desa Laksana, Kecamatan Paku Haji, menuai sorotan publik. Proyek yang dikerjakan oleh sebuah CV pemborong ini diduga tidak transparan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik (KIP) yang seharusnya dijalankan sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Saat awak media mencoba mengkonfirmasi terkait proyek ini pada Selasa (02/09/2024), Kepala Desa Laksana sulit untuk dihubungi. Upaya konfirmasi melalui telepon seluler dan aplikasi WhatsApp tidak mendapatkan respon dari sang kepala desa.
Ketika awak media mendatangi kantor desa untuk meminta keterangan lebih lanjut, staf pelayanan desa hanya menyampaikan bahwa kepala desa sedang tidak berada di tempat.
Proyek pemasangan saluran air U-Dit yang berlokasi tidak jauh dari kantor desa tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai siapa pemilik atau penanggung jawab proyek ini.
Ketidakmampuan untuk mendapatkan informasi yang jelas dari pihak desa memicu kekhawatiran akan adanya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi yang diatur oleh undang-undang.
Sebagai media yang bertugas melakukan kontrol sosial, awak media selalu berupaya untuk mengedepankan etika dan profesionalisme dalam konfirmasi sebelum mempublikasikan berita.
Namun, ketidakresponan dari pihak kepala desa dalam memberikan penjelasan terkait proyek ini menjadi perhatian serius, terutama mengingat pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek publik.
Sampai berita ini diturunkan, pihak kepala desa belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait proyek saluran air U-Dit di Desa Laksana. Masyarakat setempat berharap ada kejelasan dan keterbukaan dari pihak terkait untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi warga.
