Fhoto: Jawa Pos
MJ. Jakarta – Pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo baru-baru ini memunculkan berbagai tanggapan dan harapan dari masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting yang mendapat perhatian luas dari rakyat:
1. Korupsi Membahayakan Negara
Rakyat sepakat bahwa korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang mengancam stabilitas dan keamanan negara. Tindakan tegas diperlukan untuk memberantas praktik korupsi yang merusak tatanan sosial.
2. Korupsi Melanda Pejabat di Segala Tingkatan
Masyarakat berharap agar Presiden Prabowo dapat melakukan audit menyeluruh terhadap pejabat di semua tingkatan untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pemerintahan.
3. Pengusaha yang Tidak Nasionalis
Banyak pengusaha terlibat dalam praktik korupsi, dan rakyat berharap adanya penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan bahwa mereka yang merugikan negara tidak luput dari sanksi.
4. Berantas Korupsi di Segala Bidang
Rakyat menekankan pentingnya upaya berkelanjutan dalam memberantas korupsi di setiap sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
5. Contoh dari Pejabat
Semua pejabat, terutama yang berada di posisi tinggi, diharapkan memberi contoh yang baik dengan menjadi sosok yang bersih dan transparan dalam menjalankan tugasnya.
6. Hati-Hati dengan Statistik
Masyarakat mengingatkan agar tidak terburu-buru merasa puas dengan angka-angka statistik yang positif, karena masih banyak permasalahan sosial yang belum terselesaikan.
7. Kenyataan Ekonomi yang Sulit
Masih banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan dan tidak mampu membeli pakaian seragam. Ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak untuk membantu mereka.
8. Mengakui Kenyataan
Rakyat meminta agar pemerintah berani mengakui kenyataan yang ada dan bekerja keras untuk memperbaiki keadaan yang ada.
9. Swasembada Pangan
Dalam waktu 4-5 tahun, rakyat berharap untuk mencapai swasembada pangan sebagai prioritas utama yang harus diwujudkan.
10. Swasembada Energi
Persiapan untuk swasembada energi juga sangat penting. Rakyat berharap adanya investasi dan inovasi dalam sektor energi terbarukan.
11. Sumber Energi Alternatif
Masyarakat berharap agar sumber nabati, air, dan thermal dijadikan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
12. Fokus pada Swasembada Energi
Penekanan pada swasembada energi harus menjadi agenda utama pemerintah.
13. Subsidi untuk Kepala Keluarga
Subsidi yang tepat sasaran diharapkan dapat langsung menjangkau kepala keluarga, membantu meringankan beban ekonomi mereka.
14. Hilirasi di Semua Lini Produksi
Hilirisasi produksi perlu dilakukan agar nilai tambah bagi produk dalam negeri meningkat.
15. Menciptakan Nilai Tambah
Pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang mendukung nilai tambah bagi produk lokal.
16. Kerjasama dan Kepemimpinan yang Baik
Rakyat menekankan pentingnya kerjasama antar pihak dan kepemimpinan yang bersatu untuk kemajuan bangsa.
17. Demokrasi yang Santun
Demokrasi yang dijunjung harus sesuai dengan adat budaya Indonesia, menjunjung tinggi kesopanan dalam setiap interaksi politik.
18. Bertarung Tanpa Kebencian
Masyarakat mengharapkan bahwa dalam berdemokrasi, setiap pihak dapat bertanding tanpa kebencian dan melakukan kritik tanpa caci maki.
19. Kecukupan Sandang, Pangan, dan Papan
Setiap warga negara berhak untuk memiliki akses yang cukup terhadap sandang, pangan, dan papan.
20. Pemimpin untuk Rakyat
Rakyat berharap agar setiap pemimpin bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keluarga atau kerabat.
21. Kebebasan dari Ketakutan
Masyarakat berhak hidup tanpa takut akan kemiskinan, kebodohan, dan masalah lainnya.
22. Kondisi Masyarakat Usia Tua
Masih adanya warga usia 70 tahun yang menarik becak menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang harus dihadapi bangsa ini.
23. Melindungi Sumber Daya Alam
Rakyat mengingatkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam dan tidak menjualnya dengan harga murah.
24. Bersatu untuk Kemajuan
Inti dari semua harapan ini adalah ajakan untuk bersatu demi kemajuan bangsa.
25. Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
Rakyat berharap agar politik luar negeri tetap bebas aktif, menjaga hubungan baik dengan negara lain.
26. Poin Lain yang Perlu Diperhatikan
Selain poin-poin di atas, masih banyak hal lainnya yang perlu perhatian untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
TANGGAPAN DAN HARAPAN RAKYAT:
Poin 1, 2, 3, 4 dan 5:
Korupsi di Indonesia bukan sekadar hasil dari tindakan individu, melainkan merupakan produk dari sebuah sistem yang cacat. Untuk memahami mengapa praktik korupsi begitu meluas, penting untuk menganalisis beberapa faktor sistemik yang menjadi penyebab utamanya.
1. High Cost Politics
Salah satu aspek utama adalah fenomena high cost politics, di mana biaya untuk kampanye politik dan pemilihan umum sangat tinggi. Politisi seringkali harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan dukungan, sehingga mereka terpaksa mencari cara untuk mengembalikan biaya tersebut, seringkali melalui praktik korupsi.
2. Multipartai
Sistem multipartai di Indonesia juga berkontribusi pada korupsi. Dengan banyaknya partai politik, proses tawar-menawar dan koalisi untuk menduduki posisi strategis sering kali melibatkan korupsi sebagai cara untuk mendapatkan dukungan. Ketidakpastian politik dan ketidakstabilan koalisi dapat memicu praktik koruptif sebagai solusi jangka pendek untuk mencapai tujuan politik.
3. Pemilu Langsung (One Man One Vote)
Pemilihan umum yang langsung, di mana setiap suara individu dianggap setara, meskipun tampak demokratis, sering kali melahirkan praktik curang. Ketergantungan pada dukungan finansial untuk kampanye politik dapat menciptakan hubungan yang tidak sehat antara calon pemimpin dan para pemodal, yang pada akhirnya dapat menghasilkan tindakan korupsi.
4. Otonomi Daerah
Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan anggaran. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang. Tanpa pengawasan yang ketat, praktik korupsi dapat muncul dalam bentuk pengelolaan dana daerah yang tidak transparan.
5. Fee yang Dianggap Gratifikasi
Dalam praktik bisnis, fee sering dianggap sebagai bagian dari transaksi yang sah. Namun, dalam konteks pemerintahan, fee dapat dianggap sebagai gratifikasi. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak dilegalkan dengan ketentuan yang jelas? Dengan menetapkan persentase yang wajar untuk fee dalam transaksi bisnis, mungkin akan lebih mudah mengatur dan meminimalkan korupsi.
6. Suap Sebagai Tindak Pidana Umum
Dalam perkembangan hukum, suap yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana umum kini dimasukkan dalam kategori delik korupsi. Hal ini membuat pelanggaran ini semakin kompleks dan sering kali sulit untuk ditangani secara efektif. Perubahan ini menunjukkan perlunya penyesuaian sistem hukum untuk dapat mengatasi masalah korupsi secara lebih komprehensif.
7. Kebutuhan akan Transparansi dan Akuntabilitas
Selain faktor-faktor di atas, kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dan kegiatan pemerintahan juga menjadi kunci dalam pemberantasan korupsi. Tanpa sistem yang mendorong keterbukaan, sulit untuk mendeteksi dan menghukum praktik korupsi.
8. Reformasi Sistemik
Semua faktor ini menunjukkan bahwa untuk benar-benar memberantas korupsi, diperlukan reformasi sistemik yang menyeluruh. Perubahan tidak hanya pada undang-undang, tetapi juga pada cara sistem politik dan pemerintahan beroperasi. Hal ini mencakup perbaikan dalam proses pemilu, pengelolaan dana publik, serta penegakan hukum yang lebih tegas.
Poin 6, 7 dan 8:
Dalam sebuah momen bersejarah, Presiden mengungkapkan pengakuan yang jujur dan berani, menjadi titik awal yang baik bagi perjalanan bangsa ini. Pengakuan tersebut bukan hanya sekadar retorika politik, tetapi mencerminkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi negara. Ini adalah langkah pertama yang penting untuk menuju perubahan yang lebih baik.
Mengapa pengakuan ini menjadi sangat signifikan? Sebab, rezim sebelumnya sering kali terjebak dalam permainan angka-angka yang menyesatkan, yang dikenal sebagai dark number. Mereka menciptakan ilusi, seolah-olah segala sesuatunya berjalan baik, ketika kenyataannya justru berbanding terbalik. Praktik semacam ini tidak hanya menggambarkan ketidakjujuran, tetapi juga menunjukkan betapa mereka lebih suka berfantasi daripada menghadapi realita yang ada.
Dalam banyak kesempatan, rezim sebelumnya tampak lebih mengutamakan citra daripada substansi. Mereka sering kali hanya mempersembahkan realitas semu, yang hanya berfungsi untuk menyenangkan diri sendiri. Istilah “onani” menjadi tepat untuk menggambarkan tindakan mereka yang mengedepankan kepuasan diri, tanpa mempertimbangkan dampak nyata bagi masyarakat. Ini bukan sekadar tipu-tipu; ini adalah pengingkaran terhadap tanggung jawab sebagai pemimpin.
Poin 9, 10, 11 dan 12:
Optimisme geopolitik di Indonesia patut digelorakan. Hidup di negeri ini sebenarnya tidak ada masalah yang tak bisa diatasi. Jika ada masalah, besar kemungkinan itu adalah hasil dari manipulasi pihak-pihak tertentu, seperti mafia impor. Mereka menciptakan situasi yang tidak menguntungkan, seperti mahalnya harga pupuk atau menjadikan bibit langka, dengan tujuan meraih keuntungan pribadi.
Padahal, kita harus ingat bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam hal pangan dan energi. Sumber daya alam kita melimpah ruah; tidak ada negara lain di dunia ini yang sebanding dengan kekayaan yang kita miliki. Dari Sabang sampai Merauke, segala sesuatu ada dan berserak, siap untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat.
Poin 13:
Benar sekali, mekanisme penyaluran bantuan di Indonesia tidak hanya harus ketat, tetapi juga disertai dengan sanksi keras bagi setiap penyelewengan yang terjadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dalam konteks ini, jaminan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), pupuk, dan bibit bagi para petani harus menjadi prioritas utama. Subsidi ini merupakan langkah strategis untuk mendukung kesejahteraan petani, meningkatkan produktivitas pertanian, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan adanya subsidi yang terjamin, para petani dapat memperoleh input yang mereka butuhkan dengan harga yang terjangkau, sehingga mereka bisa fokus pada produksi tanpa dibebani oleh biaya yang tinggi.
Poin 14 dan 15:
Top! Sangat mulia dan strategis! Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di setiap daerah harus dijadikan sebagai ujung tombak dalam pembangunan ekonomi. Dengan memaksimalkan potensi BUMN/D, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, perluasan dan penguatan koperasi sebagai soko guru perekonomian juga sangat penting. Koperasi yang berbasis pada sistem kekeluargaan tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga dapat memperkuat jaringan sosial di masyarakat. Koperasi memungkinkan masyarakat untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan ekonomi, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh.
Namun, kita harus berhati-hati agar tidak mengamputasi peran vital koperasi dalam perekonomian. Alih-alih mengurangi atau membatasi ruang gerak koperasi, seharusnya kita memberikan dukungan yang lebih besar untuk memperluas jangkauan dan kapasitasnya. Dengan memberikan akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan pembiayaan, koperasi dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian daerah.
Poin 16, 17 dan 18:
Tepat sekali! Saatnya kita kembali ke prinsip Demokrasi Pancasila yang selaras dengan Sila ke-4 Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Pendekatan ini sangat penting untuk menghilangkan saling caci, perilaku munafik, dan berbagai tindakan lain yang tidak mencerminkan budaya Indonesia yang santun dan beradab.
Demokrasi yang berbasis pada musyawarah untuk mufakat akan menciptakan suasana diskusi yang konstruktif dan saling menghargai. Hal ini sangat diperlukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menumbuhkan kepercayaan di antara sesama warga negara. Dengan mengedepankan musyawarah, kita dapat mencapai keputusan yang lebih bijak dan mencerminkan kepentingan bersama, bukan sekadar kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Sebaliknya, pemilihan langsung yang penuh dengan pencitraan dan perburuan suara sering kali justru membelah bangsa. Konsep demokrasi yang hanya mengedepankan aspek popularitas tanpa substansi, atau yang dikenal sebagai “demokrasi wani piro,” akan membawa kita ke jurang perpecahan. Kita harus meninggalkan praktik-praktik tersebut dan berfokus pada cara-cara yang dapat menyatukan, bukan memecah belah.
Poin 19, 20 dan 21:
Hari-hari kemarin, Indonesia nyaris tidak memiliki pemimpin sejati; yang ada hanyalah penguasa. Dalam konteks ini, kepemimpinan Presiden PS memberikan harapan baru. Semoga dengan kepemimpinan beliau, terlahir pemimpin-pemimpin baru di semua lini yang peduli dan mencintai rakyatnya.
Satu hal yang perlu kita sadari adalah, hidup di Indonesia sebenarnya tidak ada masalah besar karena segala kebutuhan sudah tersedia. Kekayaan alam yang melimpah, sumber daya manusia yang berkualitas, serta potensi budaya yang beragam adalah modal besar bagi bangsa ini. Yang menjadi tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengelola semua sumber daya tersebut secara adil dan merata sesuai porsi masing-masing.
Poin 22:
Alhamdulillah, fakta ini telah sampai di meja Presiden. Ini adalah langkah awal yang sangat penting, dan kita berharap agar hal ini bukan sekadar retorika belaka. Semoga perhatian ini dapat menjadi progres yang nyata dalam mengatasi permasalahan yang ada.
Kita semua menantikan tindakan nyata yang akan diambil untuk mengentaskan isu-isu yang telah disampaikan. Keberanian untuk menghadapi tantangan dan komitmen untuk mengambil langkah-langkah konkrit adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat.
Poin 23:
Kata kuncinya adalah hilirisasi dan pemberantasan mafia impor. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu langkah paling utama yang perlu diambil adalah “menghapus ayat (4 dan 5) di Pasal 33 UUD NRI 1945 Produk Amandemen.”
Penghapusan ayat tersebut menjadi sangat penting karena dianggap sebagai biang kerok yang menghambat upaya kita dalam mencapai kemandirian ekonomi. Dengan hilirisasi, kita dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi, bukan sekadar bahan mentah yang diekspor.
Selain itu, pemberantasan mafia impor juga krusial untuk memastikan bahwa rakyat mendapatkan akses terhadap produk yang berkualitas dan terjangkau. Mafia impor seringkali menyebabkan harga barang melambung tinggi dan menghalangi perkembangan industri lokal.
Poin 24:
InsyaAllah, tanpa demokrasi ala Barat yang berfokus pada one man one vote, Indonesia akan kembali guyub, rukun, aman, dan sejahtera. Itulah sejatinya ‘Wajah Bangsa’ Indonesia yang kita impikan.
Dalam tradisi dan budaya kita, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah untuk mufakat merupakan fondasi yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Demokrasi yang sesuai dengan karakteristik bangsa kita akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan tanpa menimbulkan perpecahan.
Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, kita dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan harmonis. Keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemecah belah.
Poin 25:
Selamat datang Indonesia Emas atau Indonesia Mercusuar Dunia 2045, sebagaimana dinyatakan dalam Al Baqarah: 259. Ini adalah takdir geopolitik Indonesia, sebuah perjalanan yang mengulang setiap 100 tahun, yang merupakan bagian dari takdir Ilahi.
Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keberagaman budaya yang kaya, dan potensi sumber daya manusia yang luar biasa, Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin global di berbagai bidang. Takdir ini bukan hanya sekadar harapan, tetapi merupakan panggilan untuk kita semua agar berkontribusi dalam mewujudkannya.
Sebagai bangsa, kita harus bersatu dalam tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, di mana setiap warga negara berperan aktif dalam pembangunan. Mari kita gunakan momentum ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, teknologi, dan inovasi, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Dengan semangat gotong royong dan kerja keras, kita dapat menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia yang bukan hanya bersinar di kawasan Asia, tetapi juga di panggung internasional. Semoga langkah-langkah yang kita ambil hari ini menjadi batu loncatan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera di tahun 2045.
