MJ. JAKARTA, The Print — Prabowonomics Institute atau The Print menyampaikan optimisme bahwa Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. mampu memperkuat peran Kantor Staf Presiden dalam mensukseskan program strategis nasional dan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, terutama Asta Cita dan gagasan Prabowonomics.
Ketua Prabowonomics Institute Yonge Sihombing mengapresiasi komitmen Dudung usai dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).
“Komitmen Kepala KSP untuk membuka laporan 24 jam dari masyarakat, mengevaluasi dan memonitor program kementerian/lembaga, serta memangkas birokrasi yang menghambat prioritas Presiden adalah langkah tepat dan berani,” kata Yonge melalui keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M.
Menegaskan kesiapan KSP mengawal penuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto. KSP akan memastikan tidak ada program yang mandek di lapangan dan membuka saluran pengaduan langsung dari masyarakat.
Yonge menilai latar belakang Dudung sebagai mantan Kepala Staf Angkatan Darat dan pengalaman memimpin operasi teritorial menjadi modal penting untuk menggerakkan KSP sebagai task force lintas sektor.
“Disiplin komando dan kecepatan eksekusi adalah yang dibutuhkan saat ini. KSP tidak boleh hanya menerima laporan, tapi harus bisa mengintervensi langsung ketika program Presiden tersendat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yonge menekankan bahwa tantangan terbesar Asta Cita dan gagasan Prabowonomics ada di sinkronisasi pusat dan daerah. Program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan hilirisasi tidak akan jalan jika Pemda tidak satu frekuensi dengan Jakarta. Karena itu, KSP di bawah Dudung harus berani jadi jembatan sekaligus palu bagi 552 Pemda agar tegak lurus dengan agenda Presiden.
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
KSP dibentuk pertama kali sebagai Unit Staf Kepresidenan melalui Perpres Nomor 190 Tahun 2014, kemudian diperkuat menjadi Kantor Staf Presiden berdasarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2015. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pemerintahan, dasar hukum KSP diperbarui melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2019.
KSP bertugas menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.
Dalam menjalankan tugasnya, KSP memiliki 9 fungsi strategis, antara lain memastikan program prioritas nasional berjalan sesuai visi-misi Presiden, percepatan pelaksanaan program, pemantauan kemajuan, hingga penyelesaian hambatan birokrasi secara komprehensif.
Secara organisasi, KSP dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan yang dibantu Wakil Kepala Staf Kepresidenan, 5 Deputi, 5 Staf Khusus,
Serta Kepala Sekretariat. Lima kedeputian KSP mencakup: Infrastruktur, Energi, dan Investasi; Pembangunan Manusia; Perekonomian; Informasi dan Komunikasi Politik; serta Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia.
Dalam rapat perdana, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memperkuat KSP untuk meningkatkan koordinasi dan dukungan terhadap berbagai program dan inisiatif pemerintah.
“Di tengah dinamika global: perang dagang, konflik geopolitik, dan disrupsi teknologi, Indonesia butuh control tower yang tegas. Target pertumbuhan 8 persen, hilirisasi total, dan swasembada pangan tidak bisa dicapai jika KSP hanya jadi koordinator administratif,” tegas Yonge.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Prabowonomics Institute menyatakan telah menyiapkan dokumen teknis yang siap diserahkan kepada KSP untuk membantu memonitor, mengevaluasi, dan memastikan lebih dari 650 instansi pusat, daerah, dan lembaga negara satu komando menuntaskan program Presiden.
Total 650+ instansi tersebut mencakup 48 kementerian yang terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis, 7 lembaga setingkat kementerian seperti Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan BIN,
30 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian seperti BPKP, BPS, BRIN, dan BPOM, serta 552 pemerintah daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota di seluruh Indonesia.
Menurut Yonge, di bawah kepemimpinan Dudung, KSP harus benar-benar menjadi panglima lapangan yang memastikan tidak ada lagi program prioritas Presiden yang terhambat birokrasi, baik di pusat maupun daerah. “Jika diperlukan sidak, lakukan sidak. Jika diperlukan evaluasi, lakukan evaluasi,” ujarnya.
Yonge berharap KSP di bawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. dapat menjalankan amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto dengan tegas, cepat, dan terukur,
Sehingga seluruh program Asta Cita dan gagasan Prabowonomics benar-benar dirasakan rakyat dan menjadi fondasi kokoh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, adil, makmur, dan disegani dunia.(Lian)
